Konsinyering Kebijakan Nasional untuk Pelaksanaan Reforma Agraria

Konsinyering Kebijakan Nasional untuk Pelaksanaan Reforma Agraria merupakan tema dari acara pertemuan Dewan Pakar KPA yang diselenggarakan di Hotel Grand Cemara, Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2015. Acara tersebut dihadiri oleh dewan pakar KPA, tim kerja sekretariat nasional KPA serta perwakilan dari Right Resources Initiative. Beberapa agenda pokok yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi perkembangan kebijakan-kebijakan pertanahan, program redistribusi 9 juta hektar beserta rancangan peraturan perundangan.
 
Terkait kebijakan pertanahan, dalam diskusi mengemuka beragam persoalan yang masih menghantui sektor pertanahan, seperti tumpang tindihnya peraturan perundangan, tingginya angka konflik, hingga kaburnya RUU pertanahan yang saat ini dalam proses legislasi di DPR RI. Tak hanya itu, inisiasi program redistribusi 9 juta hektar Jokowi-JK juga dinilai berpotensi memperumit serta memperburuk kondisi tersebut jika implementasinya tidak dilaksanakan dengan baik.
 
Sebagai salah satu program dalam Nawa Cita, redistribusi 9 juta hektar ditujukan bagi pengurangan angka kemiskinan, serta kesenjangan sosial, yang mana selama ini tercatat cukup tinggi. Ragam peraturan perundangan pun dirancang untuk memuluskan pelaksanaan, berbentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Namun, Perpres maupun Permen tidak memiliki rancang bangun yang baik, sebab poin-poin pokok dalam proses redistribusi tidak diatur secara jelas dan rinci, seperti kelembagaan, penerima manfaat hingga lahan-lahan objek redistribusi.
 
Dalam pertemuan tersebut, baik dewan pakar KPA, maupun tim kerja KPA mengkritisi kedua rancangan Perpres dan Permen, yang mana poin pokoknya adalah program redistribusi 9 juta hektar beserta rancangan peraturan perundangannya belum mencerminkan reforma agraria sejati. Sehingga, tidak layak untuk dilabeli ataupun diklaim sebagai reforma agraria oleh pemerintah, mengingat beberapa prinsip dasar reforma agraria sebagaimana termanifestasikan dalam UUPA 1960 tidak tercermin dalam program tersebut.
 
Hal lain yang menjadi sorotan ialah program 9 juta hektar ternyata tidak seluruhnya berupa redistribusi, melainkan sebagian merupakan proyek sertifikasi, layaknya Prona ataupun land administration project dari World Bank. Sehingga, dari jumlah 9 juta hektar, hanya sebagian yang diredistribusikan pada masyarakat. Tak hanya itu, indikasi menghidupkan kembali proyek transmigrasi juga terlihat dalam program tersebut, dimana subjek redistribusi dominan merupakan warga Jawa, namun objek-objek redistribusi terdapat di luar Jawa. Padahal, pemerintah selama ini belum melakukan evaluasi terkait pemberian izin-izin penguasaan lahan pada berbagai perusahaan secara luas di Jawa. Sehingga, transmigrasi bukanlah langkah yang tepat selama tidak dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait pemberian izin penguasaan lahan di Jawa.
 
Aspek kelembagaan juga dievaluasi dalam pertemuan tersebut, karena Kementerian ATR/BPN yang menjadi ujung tombak dalam implementasi dinilai belum memiliki kelembagaan yang baik. Indikasinya, Kementerian ATR/BPN hingga saat ini belum berperan secara dominan, terutama dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan secara khusus dan agraria secara umum. Bahkan, Kementerian ATR/BPN seolah masih dengan kewenangan yang terbatas sebagaimana dimasa lalu sebagai lembaga yang hanya mengurusi terkait administrasi pertanahan. Padahal, saat ini BPN telah bertransformasi menjadi kementerian dengan kewenangan yang lebih luas.
 
Dengan pertimbangan soal-soal tersebut, maka dalam pertemuan dewan pakar KPA disimpulkan bahwa program redistribusi 9 juta hektar bukanlah reforma agraria dan pemerintah tidak boleh melabeli program tersebut dengan nama reforma agraria. Kemudian, KPA akan terus mendorong mendorong Jokowi-JK merealisasikan reforma agraria sejati, sekaligus menyiapkan rencana aksi redistribusi 9 juta hektar agar mampu berjalan mendekati titik ideal. Praktiknya, KPA akan memberikan roadmap reforma agraria kepada Jokowi-JK, sekaligus menyusun rancangan Peraturan Presiden tandingan.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934