Masyarakat Adat Nagari Kapa Datangi Kementerian ATR/BPN

KPA/Jakarta- Perampasan lahan yang dialami oleh masyarakat Adat Nagari Kapa, Pasaman barat, Sumatera Barat masuk dalam tahapan penjelasan, dimana pihak Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa HGU PT. Pasaman Hijau Permata 1 sudah diterbit pada tanggal 4 oktober 2014 demikian yang disampaikan oleh Direktur Penetapan Hak Atas Tanah Kementerian ATR/BPN Bapak Jamalludin dalam audiensi dengan masyarakat Adat Nagari Kapa yang didampingi KPA dan Yayasan PUSAKA di Kantor Kementerian ATR/BPN (4/6).
 
Pokok permasalahan dimulai pada tahun 1997 ketika PT. PHP mengajukan permohonan hak pakai lahan ulayat kepada masyarakat Adat Nagari Kapar dan Sasak seluas 1.600 ha yang disetujui oleh masyarakat dan melakukan kesepakatan yang difasilitasi oleh Bupati Pasaman dengan sistem bagi hasil 50:50 hingga akhir perjanjian pada 2004, lahan tersebut tidak dikembalikan namun pihak PT. PHP malah mengajukan HGU Ke Kementerian ATR/BPN. Pada tahun 2004 Ninik Mamak mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Perusahaan dan dimenangkan namun kalah di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, atas dasar itulah pihak PT. PHP 1 mengajukan HGU ke Kementerian ATR/BPN namun luasannya berkurang menjadi 1.247 ha. Dan masyarakat tidak pernah memberikan kesepakatan penyerahan lahan kepada Perusahaan hingga adanya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat oleh Pihak Perusahaan, Suhadi Perwakilan Ninik Mamak Kapa menyampaikan keberatan atas terbitnya HGU ke Kementerian ATR/BPN.
 
Yusriansyah, Kepala Bidang Penguatan Organisasi Rakyat/Bantuan Hukum KPA meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk meninjau ulang HGU tersebut atau bahkan mencabutnya karena adanya keberatan dari masyarakat adat sebagai pemilik lahan ulayat, mengingat proses penerbitan HGU tidak sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1999 tentang HGU bahwa harus clear dan clean apabila HGU akan diterbitkan apalagi masyarakat tidak pernah memberikan izin lahan tersebut untuk dialih fungsikan menjadi lahan HGU.
 
Jamalludin mendengar keterangan dari Masyarakat Adat dan KPA, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN akan melakukan kroscek ke Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat terkait HGU PT. PHP 1 dan secepatnya akan melakukan koordinasi dan cek lapangan dengan Kanwil BPN Sumbar dan mengajak masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (AS)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934