Tak Punya Sejarah Keberpihakan-Kemampuan Menteri Agraria Diragukan

KPA/Jakarta: Senin, 27 Oktober 2014 lalu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan struktur kabinet yang dinamakan kabinet kerja yang berjumlah 34 Kementerian. Terdapat beberapa perubahan penamaan/nomeklatur dalam Kabinet pemerintahan baru ini, salah satunya adalah perubahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementerian Agraria.
 
Ferry Mursyidan Baldan dipercaya Jokowi-JK menakhodai Kementerian yang punya seabrek tantangan. Penyelesaian konflik agraria, pendaftaran seluruh tanah dan menjalankan redistribusi tanah kepada rakyat adalah tugas yang harus dituntaskan kementerian ini.
 
Pria kelahiran 16 Juni 1961 memulai karir politik praktisnya di Partai Golkar. Karir politik Ferry dimulai pada 1992 dengan menjadi kader Golongan Karya (GOLKAR).Tidak lama kemudian dia terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1992-1997 sebagai wakil dari organisasi pemuda/mahasiswa. Selama di Golkar, Ferry menjadi anggota tetap pada Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR dari 1997-2009.Dia terakhir kali menjadi anggota DPR pada periode 1999-2009, dari Partai Golkar sebelum akhirnya berpindah haluan politik dan menjabat sebagai salah satu Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NASDEM).
 
Lulusan Hubungan Internasional FISIP UNPAD ini selama menjadi mahasiswa, pernah menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada 1990-1992. Mantan Ketua Ikatan Alumni UNPAD inijuga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh,kemudian menjabat Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2001. Selain itu Ia pernah menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden pada tahun 2003 dan menjadi Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh di tahun 2006.
 
Penunjukan Ferry Mursyidan Baldan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang mendapatkan penilaian khusus dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Adang Satriyo dari Departemen Penguatan Organisasi Rakyat KPA menilai bahwa Ferry tidak memiliki kesejarahan latar belakang menyelesaikan masalah agraria. Artinya pengalaman dan kapasitas Ferry kurang mumpuni mengisi pos Kementerian Agraria. “Meskipun pernah duduk di Komisi 2 DPR RI yang membidangi masalah pertanahan, namun Ferry tak pernah memiliki relasi aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, keberpihakannya kepada rakyat yang menjadi korban konflik agraria juga tak pernah ada,” ujar Adang di Jakarta. Adang juga menilai bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang seharusnya diisi oleh orang yang memiliki latar belakang keagrariaan yang luas.
 
Sedangkan untuk perubahan nama dari BPN menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Iwan Nurdin berpendapat sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu kepada publik yang dimaksud dengan Tata Ruang di Kementerian Agraria. Iwan mengatakan, “ini penting karena Tata Ruang ada disejumlah Kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. “Apakah penggabungan dari tiga Kementerian tersebut soal tata ruang itu ke dalam Kementerian Agraria atau bagaimana? Ujar Iwan.
 
Lebih lanjut Iwan mengemukakan soal tumpang tindihnya perizinan, baik disektor perkebunan, pertambangan, perikanan dan kehutanan yang perlu dikaji ulang karena inilah yang menjadi masalah pokok agraria di Indonesia. “Masalah agraria yang harus diselesaikan dengan cepat adanya ketidakadilan soal kepemilikan lahan dimana terjadi perampasan lahan milik rakyat oleh korporasi dengan dalih pembangunan ekonomi namun tidak mensejahterakan masyarakat sekitarnya,” tegas Iwan.
 
Sepanjang sepuluh tahun kekuasaan SBY (2004 -2014), kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan. KPA mencatat telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar, dimana terdapat lebih dari 926.700 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Masalah sektoralisme kebijakan dan kelembagaan dalam hal pengelolaan sumber-sumber agraria menjadi penyumbang konflik-konflik yang terjadi. Berdasarkan sektor, maka konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sebanyak 536 konflik, bidang infrastruktur 515 konflik, sektor kehutanan 140 konflik, sektor tambang 90 konflik, sektor pertanian 23 konflik, pesisir-kelautan 6 konflik dan lain-lain.Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 1.354 orang ditahan, 553 mengalami luka-luka, 110 tertembak peluru aparat, serta tewasnya 70 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut selama periode 2004–2014 (Data Konflik KPA, 2014).
 
Ini menunjukan bahwa Negara tidak memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan konflik agraria, kita berharap pada pemerintahan baru ini konflik agraria ini dapat diselesaikan atau setidaknya berkurang, belum lama ini keluar pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan kepada jajaran kabinetnya untuk melepaskan ego sektoral masing–masing dan fokus terhadap kepentingan rakyat. Semoga saja ini dapat diartikan untuk penyelesaian konflik agraria dalam satu meja yakni di Kementrian Agraria dan Tata Ruang. (GA)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934