KPA Lakukan Konsolidasi Anggota Wilayah di Sulawesi Tenggara

Kendari/KPA – KPA adakan konsolidasi untuk KPA Wilayah Sulawesi Tenggara, Senin (13/6). Agenda yang bertempat di kantor KPA wilayah Sultra tersebut dihadiri oleh Seknas KPA, pengurus KPA Wilayah Sultra, dan Organisas Rakyat (OR) dan LSM yang tergabung dengan KPA di wilayah Sulawesi Tenggara seperti Himpunan Petani Arongo, Solidaritas Perempuan (SP), Kelompok Tani Kecamatan Angata,Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM). Agenda pertemuan ini diawali dengan berbuka bersama dan dilanjutkan dengan konsolidasi diantara OR dan LSM yang tergabung dalam KPA wilayah Sultra.
 
Agenda konsolidasi ini difokuskan untuk membahas penguatan organisasi rakyat dan kader-kader muda di basis-basis yang merupakan anggota KPA. Seperti meningkatkan kapasitas pengetahuan tentang Reforma Agraria, melakukan pemetaan partisipatif dan kerja-kerja advokasi yang mendukung Gerakan Reforma Agraria di Sultra melalui pengkaderan dan pelatihan-pelatihan ke depan.
 
Masih banyaknya konflik Agraria yang terjadi di wilayah Sultra harus ditanggapi dengan kesiapan para kader-kader dalam melakukan advokasi, pengorganisiran dan kampanye secara simultan dan masif.
 
Seperti yang terjadi di Desa Margacinta, Kecamatan Moramoo dan Desa Arongo, Kecamatan Laikandonga yang keduanya masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan desa transmigrasi. Di dua tempat ini, warga sekarang sedang menghadapi konflik lahan dengan perusahaan sawit.
 
Konflik yang sedang dialami oleh dua desa ini akibat ketidakjelasan status lahan yang digarap oleh warga transmigran di sana. Padahal, dulunya pemerintah yakni pihak transmigrasi sudah menjanjikan akan memberikan lahan kepada warga sebesar 2 Ha untuk per-satu keluarga bagi yang mau pindah ke wilayah tersebut.  Akan tetapi hingga saat ini baru 1 Ha yang didapat warga dan itupun statusnya saat ini sedang terancam. Rata-rata keluarga yang bertransmigrasi ke wilayah Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini berasal dari pulau Jawa.
 
Seperti Desa Arongoo, Kecamatan Laikandonga, Konawe Selatan,  saat ini warga terancam kehilangan lahan. Pasalnya, lahan yang sedang mereka garap tersebut akan tergusur oleh PT. Merbau yang sedang melakukan ekspansi di desa mereka.  Malahan, dari pengamatan KPA di lapangan , PT. Merbau sudah mengklaim sebagian besar lahan yang diduduki mereka saat ini. Pihak perusahaan mengaku sudah memiliki HGU dari pemerintah setempat. Padahal, dalam MoU dengan pihak Transmigrasi sudah jelas mengatakan bahwa lahan di desa tersebut diberikan kepada warga yang mau bertransmigrasi ke sana.
 
Mendapat kabar tersebut, warga mencoba mendatangi kantor Transmigrasi setempat untuk meminta penjelasan. Alih-alih diberi penjelasan, pihak transmigrasi malah menawarkan warga untuk menjual saja tanah mereka dan diganti dengan satu anak sapi untuk luasan 1 Ha tanah. Warga menolak tawaran tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan harga lahan yang justru jauh lebih tinggi dari harga penawaran.
 
Dari pengamatan KPA di lapangan, warga yang menolak sering mendapat ancaman dalam bentuk intimidasi, teror dan ancaman pembunuhan. Ancaman tersebut sering dialami warga sehingga ada sebagian dari mereka yang akhirnya menyerah dan mau menyerahkan lahan ke pihak perusahaan dengan iming-iming satu ekor anak sapi.
 
Melihat kondisi ini, KPA memandang perlu untuk memperkuat kembali kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi di wilayah-wilayah basis yang sedang mengalami konflik lahan di Sultra, apakah itu dengan pemerintah ataupun pihak swasta.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934