Reforma Agraria dalam Strategi Nasional Pemerintahan Jokowi

Pemerintah sampai saat ini masih belum menemui formula yang pas untuk memenuhi janj-janji Reforma Agraria di dalam Nawacita. Janji Redistribusi tanah 9 Juta hektare ala Jokowi pun belum bisa diimplementasikan secara maksimal akibat masih berbenturannya koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria. Untuk itu, Kepala Staff Kepresidenan (KSP) mengundang KPA bersama dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Lembaga-lembaga Non-Pemerintah lainnya untuk mengikuti Workshop Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria (11/5) di Istana Kepresidenan, Cipanas, Bogor.
 
Di dalam Workshop Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria, tim KSP memaparkan 6 langkah awal implementasi Reforma Agraria sebagai berikut:
 
Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria
Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA
Pengalokasiaan Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Rakyat
Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah
Tujuan dari Workshop Stranas Pelaksanaan RA ini untuk mensinergikan langkah dan juga meminta masukan dari Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah yang hadir terkait paparan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria usulan KSP.
 
Hasil akhir dari Stranas ini diharapkan berupa disahkannya Peraturan Perpres tentang Stranas Pelaksanaan Reforma Agraria tahun 2016-2019. Stranas ini kemudian akan menjadi tambahan acuan kebijakan sebagaimana Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Keduanya dapat kita istilahkan sebagai RPJMN+ (baca: RPJMN Plus)
 
Stranas ini perlu ada karena RPJMN yang sudah ada sebelumnya belum mengakomodir permasalahan program dan koordinasi lembaga terkait pelaksanan Reforma Agraria.
 
Tim KSP menawarkan dua model kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria, yakni melalui Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) atau Gugus Tugas Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria (GT-PRA). Kedua pilihan kelembagaan tersebut pula masih harus dirapatkan kembali bersama Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Workshop lanjutan karena belum tuntas disepakati.
 
Stranas ini merupakan jalan tengah pelaksanaan Reforma Agraria yang sudah tersendat sekian lama. Dengan adanya Stranas dan juga Lembaga Pelaksananya BORA/ GT-PRA, Pemerintah diharapkan bisa melaksanakan Reforma Agraria secara total tetapi bertahap dimulai dari Janji-janji dalam Nawacitanya.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934