Pariwisata dan Konservasi Labuan Bajo-Komodo VS Hak Hidup Masyarakat

zMasyarakat lokal tidak bisa lagi memanfaatkan sumber daya-sumber daya di sekitar wilayah Pariwisata dan Konservasi Labuan Bajo-Komodo. Keberadaan dua wilayah konservasi dan pariwisata yang tidak partisipatif tersebut menghalangi hak-hak hidup masyarakat lokal. Hak-hak dasar yang tidak dapat diakses di antara lain adalah hak-hak atas tanah, hak-hak atas akses melaut bagi nelayan, hak-hak atas akses pengelolaan hutan sebagai sumber kehidupan dan hak-hak atas pendidikan.
 
KPA bersama dengan Agrarian Research Center (ARC) yang berbasis di Bandung dan Sun Spirit (SSP) yang berbasis di Flores sudah melakukan pertemuan awal untuk membahas terkait masalah-masalah di atas pada hari Selasa, 8 Maret yang lalu, di Sekertariat Nasional KPA, Pancoran. Ketiga lembaga ini sepakat bekerja sama dalam mengadvokasi dan melakukan kampanye berbasis riset untuk melindungi hak-hak masyarakat di wilayah konservasi dan pariwisata Labuan Bajo-Komodo tersebut. KPA mengusulkan penerapan Desa Maju Agraria (DAMARA) nantinya dengan karakteristik lokal Labuan Bajo dan Komodo sebagai wilayah pariwisata dengan partisipasi masyarakat penuh..
 
Hak-hak atas tanah terkait hak-hak atas tanah masyarakat adat di Labuan Bajo dan jual beli pulau-pulau di sekitaran Labuan Bajo-Komodo yang sekarang dimonopoli oleh pengusaha. Tanah-tanah adat di wilayah pariwisata Labuan Bajo banyak yang diperjual-belikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada pengusaha-pengusaha besar untuk keperluan Pariwisata. Oknum-oknum tersebut menjual tanah kolektif adat yang belum dimanfaatkan kepada pengusaha dan ada juga oknum-oknum dari kalangan adat itu sendiri yang memperjual-belikan tanpa persetujuan masyarakat adatnya..
 
Hak-hak akses melaut bagi nelayan-nelayan yang berada di kedua wilayah tersebut. Nelayan di Labuan Bajo tertutup akses melautnya akibat banyak wilayah pesisir yang sebelumnya menjadi tempat mereka berlabuh menjadi wilayah-wilayah privat milik resort. Nelayan di Komodo tertutup aksesnya untuk melaut akibat penetapan-penetapan wilayah perairan yang termasuk bagian dari wilayah Konservasi Komodo. Nelayan harus melaut lebih jauh untuk memperoleh ikan. Biaya operasional untuk melaut membengkak, menjadi lebih besar akibat penetapan wilayah konservasi ini..
 
Hak-Hak atas akses pengelolaan hutan terkait dengan sumber mata air dan kayu yang berada di wiliayah konservasi Komodo. Masyarakat tidak dapat mengakses air bersih dan kayu bakar karena keduanya berada di wilayah Konservasi Komodo. Masyarakat harus membeli air dan kayu bakar dari luar pulau dengan harga yang mahal untuk kebutuhan sehari-harinya..
 
Hak-hak atas atas pendidikan terkait masyarakat di wilayah konservasi Komodo. Sekolah-sekolah di wilayah konservasi Komodo tidak bisa berinduk pada Dinas Pendidikan di Flores, NTT karena kedudukan mereka di atas tanah Konservasi. Sekolah-sekolah di wilayah konservasi kesulitan dalam memperoleh sertifikat dan pengadaan Ujian Nasional. Pada akhirnya, sekolah-sekolah di wiliayah konservasi Komodo berinduk ke Dinas Pendidikan di Bima, NTB..
 
Masyarakat lokal sudah seringkali melakukan aksi-aksi protes sepihak terkait penetapan wilayah Konservasi dan pembangunan wilayah Pariwisata yang tidak partisipatif. Warga seringkali dengan sengaja melakukan pemboman-pemboman terumbu karang sebagai bentuk protes penetapan wilayah laut sebagai bagian dari wilayah Konservasi tanpa melibatkan mereka yang sebelumnya sudah terlebih dahulu memanfaatkan hasil laut dari sana..
 
Warga juga seringkali dengan sengaja membuang sampah sembarangan dan bersikap tidak ramah pada wisatawan akibat pengembangan wilayah Pariwisata di Labuan Bajo yang tidak partisipatif. Pengembangan wilayah pariwisata dan akses-akses infrastruktur seperti jalan dan Bandara Internasional yang ada hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar berasal dari luar Labuan Bajo.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934