Sulit Memperoleh Data Penunjang Reforma Agraria?

KawanKPA, minggu lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menjadi salah satu pihak yang turut diundang oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Kajian tentang Keterbukaan Informasi di Bidang Pertanahan: Studi Kasus terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat. Acara tersebut tersebut juga turut mengundang perwakilan dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kota Depok; dan juga mengundang perwakilan CSOs lainnya dari ICEL, FWI, PATTIRO, PSHK, Hukum Online, LBHJ, PBHI, PiLNet, HuMa, Elsam dan pakar-pakar serta pemerhati keterbukaan Informasi lainnya. Di dalam acara inilah kami berkesempatan mempertanyakan kesulitan dalam memperoleh akses data HGU-HGU yang telah habis dan juga tanah-tanah terlantar. Data-data tersebut sangat kita perlukan untuk mendorong adanya Reforma Agraria di negeri kita ini.
 
HGU dan Daftar Tanah Terlantar masuk ke dalam daftar informasi-informasi yang seringkali dimohonkan oleh Pemohon ke KIP dalam sengketa Informasi dengan pihak BPN; selain informasi Terbitnya SHM, Akta Jual Beli tanah, Surat Erfacht Verponding Afdelling, Status Kepemilikan Tanah, Pembebasan Tanah, dan Peta Tofografi. Informasi-informasi yang dimohonkan melalui KIP itu seringkali atau lebih banyak dimenangkan Pemohon oleh KIP yang memaksa BPN untuk membuka informasi tersebut. Hal itu juga diakui sendiri oleh pihak BPN. Kekalahan-kekalahan dalam sengketa informasi tersebut juga akan menjadi dasar BPN untuk merevisi Perka BPN No. 6/2013 nantinya. Akan tetapi, pembukaan informasi HGU-HGU yang habis dan tanah terlantar masih tidak dibuka secara bebas dan bisa dibenturkan oleh masalah privasi pemilik sesuai dengan UU No. 14/2008 tentang KIP. Padahal pembukaan informasi inilah yang menjadi prasyarat awal pembatasan jumlah-jumlah HGU yang ada demi kepentingan Reforma Agraria.
 
Sekian lama kita sudah menanti-nanti gelagat baik dari Pemerintah untuk melanjutkan agenda Reforma Agraria yang sudah terhenti lama. Agenda ini sudah pernah berjalan dengan seperangkat aturan dan implementasi yang hidup antara tahun 1960-1965. Agenda Reforma Agraria ini pun kami rasa masih relevan dan menjadi sebuah kebutuhan yang urgent untuk saat ini. Hal ini mengingat makin luasnya jurang ketimpangan terutama di dalam masalah kepemilikan tanah. Adapun, kami menganggap sebuah kemajuan setelah terhenti kurang lebih sekitar 50 tahun dan akhirnya pemerintahan Presiden Jokowi berinisiatif membuat dan menggabungkan BPN kedalam Kementerian Agraria dan tata Ruang (ATR).
 
Gelagat yang lebih baik lagi kami rasakan ketika Pemerintah berinisiatif membuat Perpres tentang Reforma Agraria dan berniat membagikan 9 juta ha kepada para petani yang membutuhkan lahan. Walau belakangan, kami menemukan fakta bahwa Rancangan Perpres itu dibuat secara tidak partisipatif dengan tidak melibatkan organisasi atau serikat-serikat tani dan malah menenderkan ke pihak swasta. Selanjutnya pula, kami menemukan bahwa 4,5 juta dari 9 juta ha yang akan dibagikan ke petani bukanlah proses redistribusi tanah melainkan hanya legalisasi/sertifikasi tanah-tanah yang sebelumnya sudah dimanfaatkan oleh petani-petani tetapi belum dibuatkan aktanya. Maka, hanya setengah dari 9 juta yang benar-benar dibagikan kepada petani dari lahan-lahan tidur, HGU-HGU yang sudah habis dan konversi hutan-hutan produksi.
 
Pada akhirnya, satu hal lagi yang dirasa sangat kecewa adalah semangat Reforma Agraria ini hanya bersifat sektoral di Kemen ATR/BPN atau malah hanya di dalam Rancangan Perpres itu sendiri. Data-data HGU dan lahan-lahan yang merupakan titik sentral dari redistribusi lahan ini masih dilindungi atas nama “menjaga privasi.” Padahal data-data tersebut kita perlukan secara jujur dan terbuka untuk memulai perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah. Semangat Reforma Agraria untuk mempersempit jurang ketimpangan belum bisa kita rasakan getarannya dalam tubuh aparatur pemerintahan sendiri. Mereka masih akan melindungi privasi dan property right sebagai pertahanan diri di alam bawah sadar mereka sendiri.
 
Reforma Agraria adalah semangat untuk berkeadilan sosial. Selain menjadi manusia yang beradab yang menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, Bangsa kita dituntut juga menjadi Bangsa yang berkeadilan sosial. Reforma Agraria bukanlah sekedar program membagi-bagikan tanah melainkan program menyeluruh dan kompherensif untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan juga memperkecil kesenjangan konsentrasi kekayaan. Redistribusi tanah dan akses reform hanyalah jalannya.
 
Semangat itulah yang tidak kami lihat di dalam ruh kebijakan yang pemerintah sebut dalam rancangan Perpres Reforma Agraria. Semangat itu pulalah yang kami sangsikan berada pada sanubari aparatur pemerintahan yang akan menjalankan kebijakan ini nantinya. Hal yang membuat kami sangsikan atas mereka adalah pernyataan yang menjadi pandangan umum mereka mengenai kerahasiaan HGU, “Kami juga tidak mau memperlihatkan kepemilikan HGU kalau misalkan itu milik kami; luasan-luasanya maupun lokasi-lokasinya. Oleh karena itu, data-data HGU lebih baik dimasukkan ke dalam informasi yang dikecualikan dari BPN.” Pernyataan itu muncul setelah kami menanyakan kepada pihak BPN yang hadir, “Mengapa informasi mengenai HGU-HGU yang telah habis dan lahan-lahan tidur masih dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan? Padahal tidak lagi menjadi domain privasi orang lain yang harus ditutupi dan juga mengingat fungsi sosial tanah yang terkandung dalam UUPA 1960 bahwa tanah tidak bisa diterlantarkan.”
 
Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini jauh rasanya bila kita mengharap Reforma Agraria akan diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah. Ataupun, percuma rasanya bila kita harus percaya begitu saja akan kebijakan yang pemerintah sebut Reforma Agraria tersebut akan berjalan sesuai dengan Reforma Agraria yang semestinya. Perjalanan Reforma Agraria masih panjang nampaknya, terutama untuk menyadarkan birokrat-birokrat dan kelas-kelas sosial yang tinggi akan semangat dan ruh keadilan sosial itu sendiri ataupun mengorganisir petani-petani dan kaum yang menjadi korban kesenjangan untuk menjadi kelompok penekan yang kuat dan efektif.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934