Pembelajaran Reforma Agraria dari Filipina (Bagian-1)

Field Visit to the Philippines
 
Department of Agrarian Reform (DAR) Pemerintah Filipina mengundang perwakilan pemerintah dan NGO di Indonesia untuk melakukan kunjungan belajar ke Filipina terkait Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) yang sedang diimplementasikan di Filipina.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Konsorsium Pembaruan Agraria menjadi delegasi yang mewakili Indonesia untuk mengikuti acara field visit pada tanggal 9 sampai 15 Februari 2016. Sekitar 5 hari delegasi Indonesia mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan oleh panitia, baik berupa diskusi, field visit dan beberapa seremonial. Adapun, komposisi personel yang dikirimkan oleh KPA adalah sebagai berikut, Dewi Kartika sebagai Wakil Sekjen KPA, Yahya Zakaria, Kepala Dept. Advokasi Kebijakan KPA, Rudi Casrudi, KPA Wilayah Jateng & DIY sekaligus Ketua Rukun Tani Indonesia (RTI), Hawari Hasibuan, Dewan Nasional KPA Sumatera Bagian Utara, Furbertus Ipur, KPA Wilayah Kalimantan Barat, Kisran Makati, KPA Wilayah Sulawesi Tenggara dan Siti Rakhma Mary, Pengacara dari PilNet.
 
Hari Kedatangan
 
Di hari kedatangan, kami langsung dipersilakan menuju Sequoia Hotel yang berlokasi di Metro Manila, tepatnya di Quezon City. Sekitar satu jam kami menggunakan mobil dari Ninoy Aquino International Airport menuju hotel, berjuang menembus macetnya kota Manila di pagi hari. Kedatangan KPA beserta perwakilan Kementerian ATR/BPN disambut hangat dan sederhana oleh pejabat-pejabat dariDepartment of Agrarian Reform (DAR) Filiphina. Penyambutan dan keramah-tamahan oleh pejabat-pejabat Kementerian di Fiplihina ini tetap bertahan hingga akhir acara yang diikuti rombongan Delegasi dari Indonesia. Tidak tangung-tanggung, mereka semua ikut mendampingi dari awal dan hingga akhir kunjungan, termasuk ikut turun ke lapangan bertemu langsung dengan masyarakat. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan hospitality dari pejabat-pejabat DAR dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Delegasi dari Indonesia.
 
Hari Pertama Kunjungan
 
Diskusi dengan DAR
 
Hari pertama kunjungan Delegasi dari Indonesia ke Filipina diisi dengan audiensi dengan 3 Departemen di Filipina yang secara langsung bersentuhan CARP. Ketiga departemen tersebut adalah Department of Agrarian Reform (DAR), Department of Environment and Natural Resource (DENR), dan terakhir National Commission on Indigenous People (NCIP), ketiganya memiliki kewenangan dan juridiksinya masing-masing. Dalam konteks CARP, DAR menjadi leading agency yang berwenang untuk menangani urusan tanah di sektor pertanian, sekaligus mendorong implementasi land reform diatas lahan pertanian. Tak hanya itu, DAR juga berperan untuk mengoordinasikan berbagai departemen dan lembaga lain untuk implementasi CARP. Sementara, DENR, sebagaimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, memiliki wewenang untuk mengatur tanah kawasan hutan dan pertambangan. sehingga, jika CARP diimplementasikan diatas lahan yang termasuk dalam juridiksinya, maka DAR harus berkoordinasi dengan DENR. Sementara itu, NCIP berwenang untuk mengatur pemberian hak terhadap lahan-lahan dari masyarakat adat.
 
Selain keberadaan DAR, DENR dan NCIP yang berperan dalam pelaksanaan CARP atau Reforma Agraria di Filipina, adapula lembaga lain yang mengurusi perihal administrasi pertanahan yakni Land Registration Authority (LRA). LRA tersebut menangani proses registrasi dan pencatatan dari kepemilikan dan penguasaan atas tanah di Filipina. Sehingga, LRA tidak mempunyai wewenang mengeluarkan sertifikat melainkan hanya untuk mendokumentasikan dan verifikasi kepemilikan lahan lalu menyimpannya ke database yang terintegrasi secara nasional. Salah satu kekurangan dari lembaga ini adalah belum adanya integrated one map.  Lembaga ini juga bersifat pasif dan mendapatkan data berdasarkan laporan dan tidak berhak untuk melakukan penelusuran atau penyidikan terhadap soal pertanahan.
 
Diskusi antara Delegasi Indonesia dengan tiga Departemen dan LRA di hari pertama lebih menekankan pada pembahasan secara umum terkait implementasi Reforma Agraria atau CARP di FIlipina, termasuk strategi dan berbagai kesulitan didalamnya. Dalam paparannya, hampir seluruh departemen menyatakan bahwa strategi keberhasilan implementasi terletak dari adanya koordinasi yang baik antar departemen serta terdapat perumusan tujuan kebijakan yang jernih dan terukur. Sehingga, CARP mampu berjalan selama puluhan tahun dan bertahan hingga kini. Disamping itu, mereka juga menyebut beberapa kesulitan dalam CARP, salah satunya adalah penolakan-penolakan yang dilakukan oleh tuan tanah atau landlords yang memiliki dan menguasai berhektar-hektar tanah. Seperti yang kita tahu, lahan dari tuan-tuan tanah jika melebihi batas kepemilikan maksimum dalam CARP maka akan menjadi salah satu objek Refroma Agraria yang akan diredistribusi.
 
Melalui dukungan alas hukum yang cukup kuat dan lengkap, CARP terbilang sukses meredistribusikan banyak bidang lahan ke penerima manfaat sesuai dengan sasaran. Disamping itu dukungan dari birokrasi dan aparat keamanan negara, seperti polisi dan militer semakin mendorong kesuksesan implementasi CARP. Namun di sisi lain, program tersebut masih menyimpan kelemahan, salah satunya ialah secara kelembagaan, dimana departemen dan lembaga yang menjadi implementing agency masih belum berada dalam satu kelembagaan yang terintegrasi. Selain itu, dalam proses perencanaan implementasi, masih didominasi elite politik, baik di eksekutif maupun legislative, masih cenderung minim pelibatan organisasi rakyat secara langsung dalam perencanaan.
 
Kemudian, secara umum terdapat beberapa poin penting yang kami garisbawahi dari diskusi dengan beberapa departemen dan lembaga negara di Filipina terkait CARP, antara lain, terdapat kesamaan terkait doktrin “tanah negara” dengan Indonesia, dimana semua tanah di Filipina adalah dikuasai oleh negara. Dengan doktrin tersebut, pemerintah melalui CARP mendorong perwujudan dari pemilikan dan penguasaan atas sumber agraria yang lebih adil di Filipina, dimana para petani penggarap menjadi subjek penerima lahan dari CARP, baik melalui hak milik pribadi, maupun komunal. Masing-masing memiliki batas maksimum kepemilikan atau penguasaan tanah seluas 5 Ha per individu. Lahan hasil redistribusi tidak boleh dijual ke pihak lain selama 10 tahun.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934