Pemetaan Partisipatif Sebagai Alat Merebut Kembali Hak Rakyat dari Perhutani

Ubed Anom

Kelompok Tani Sido Makmur 3 Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Tanggal 22 – 24 Januari 2016
 
Sengketa agraria kawasan hutan di kabupaten Lumajang tidak kunjung selesai, salah satunya dialami oleh kelompok tani Sido Makmur 3 desa Oro-Oro Ombo yang tergabung dalam SPL (Serikat Petani Lumajang), merupakan anggota KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) dan API (Aliansi Petani Indonesia), konflik yang secara turun-temurun dengan pihak PERUM Perhutani Unit II Jatim KPH Probolinggo, sampai hari ini belum menemukan jalan keluar. Menyambut angin segar dengan adanya kebijakan baru berupa PERBER (Peraturan Bersama) empat kementerian dan lembaga negara yang diterbitkan pada tahun 2014, yang berisi tentang penyelesaian konflik lahan kawasan hutan dengan membentuk tim IP4T (Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). Kelompok tani Sido Makmur 3 desa Oro Oro Ombo mencoba memanfaatkan kebijakan pemerintah tersebut, dengan harapan PERBER dapat diimplementasikan dalam kerangka penyelesaian konflik tanah kawasan hutan, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan data fisik penguasaan dan pengelolaan lahan, kelompok tani Sido Makmur 3 desa Oro Oro Ombo kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang meminta pelayaan fasilitasi kepada lembaga JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) untuk melakukan Pemetaan Partisipatif, guna melengkapi data fisik dilapangan dan mengkonsolidasikan lahan garap serta pendataan sosial pemohon.
 
Dalam kegiatan Pemetaan Partisipatif melibatkan pemuda petani desa Oro Oro Ombo, pemetaan partisipatif sebagai kebutuhan kelompok tani juga sebagai media pengkaderan penggerak reforma agraria. Hadir pula Sekjend API Muhammad Nuruddin untuk menyampaikan sambutan sekaligus memeberikan motivasi kepada tim Pemetaan Partisipatif. Pemetan Partisipatif ini akan dilaksanakan dengan durasi waktu 1-2 bulan, peta yang dihasilkan akan dijadikan sebagai alat presentasi lobi dan negosiasi dengan multi pihak yang bersangkutan.
 
Riwayat Sejarah Tanah Bekas Erpfacht Perkebunan Pancurejo
 
Perkebunan Pancurejo termasuk lahan besaran Kalilengkong yang mempunyai Batas sebagai berikut
 
Utara    : Hutan dan Perkebunan Bunga Bhresma,
Selatan : Pondok Panji Perkebunan Mojo Putri,
Timur    : Hutan Rimba/Lindung,
Barat     : Tanah Desa Oro Oro Ombo, Sumberurip bekas perkebunan sumber Bopong.
 
Yang dimaksud perkebunan tersebut sudah satu abad lebih ditinggal oleh pemiliknya. Menurut keterangan dari seorang Bedah Krawang antara tahun 1903 ada beberapa orang bekas penduduk di perkebunan tersebut, Kalilengkong besaran dipertahankan dan dijadikan desa disahkan pula oleh pemerintah (Pemerintah Belanda waktu itu) areal yang ditinggalkan oleh Belanda jadi tanah kosong/bongkoran kurang lebih seluas 350 Ha. Dengan meninggalkan sisa-sisa peninggalan yang ada seperti rumah sinderan, Bekas Loji di Panurejo, Patok Batas dengan hutan lindung, dll.
 
Pada tahun 1942 dibabat oleh pemerintah Jepang untuk ditanami jarak. Pada tahun 1945 (Indonesia Madeka) tanah tersebut ditanami oleh penduduk  Klailengkong dan sekitarnya dengan tanaman kopi, dll.
 
Pada masa agresi I dan II karena penduduk diharuskan minggir ke tepi jalan besar oleh tentara Belanda dan juga banyak yang keluar dari daerah pertahanan Belanda dan mengungsi ke pertahanan tentara Republik Indonesia kembali ke pangkuhan Ibu Pertiwi penduduknya banyak yang kembali untuk mengerjakan tanah bekas garapan mereka masing-masing. Tetapi bongkaran tersebut diukur dan dikuasai oleh Perum Perhutani untuk ditanami bambu dan tidak bisa jadi tanah garapan penduduk karena lahan yang ada dijatah dan dibukukan serta diakui sebagai proyek perhutani.
 
Adapun data-data yang dapat memperkuat adanya bekas perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:
 
Bekas Loji sinderan dan besaran
Kuburan lama/kuno Di Kalilenghong besaran
Tanaman hias (Pohon Demong) tonggak kopi
Baru-baru ini juga ditemukan benda kuno berupa guci oleh penduduk setempat.
Menurut keterangan Parinem dan Martokidal keduanya adalah termasuk penduduk asli Bedah Krawang Desa Sumberurip yang menceritakan bahwa pada tahun 1912 waktu membabat hutan untuk dijadikan Desa Sumberurip bahwa Dusun Kalilengkong Besaran masih nampak jelas desa baru demikian pula panjurejopun berupa bongkaran baru yang masih belum ada kayu-kayu besar layaknya hutan.
Kami dari Organisasi Tani Lokal Sido Makmur 3 sudah berkali-kali mengajukan permohonan bersama yang ditujukan kepada instansi terkait yaitu Bapak Menteri Kehutanan RI untuk dikabulkannya surat pelepasan kawasan yang kami kelola bersama 600 Kepala keluarga selama berpuluh-puluh tahun sejak 1948 dari kawasan hutan yang diklaim oleh Perum Perhutani yang faktanya bukan kawasan hutan tapi lahan pertanian produktif dan pemukiman penduduk sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan konflik antara kami (petani) dengan Perum Perhutani dengan segala konsekuensi beberapa kali permohonan kami buat lewat surat pengantar Bapak Bupati Lumajang No. 590/659/43412/1998 untuk menjadi obyek land reform sesuai dengan UUPA. No. 5 Tahun 1960.
 
Beberapa hal diatas semakin menguatkan kami untuk mendapatkan kembali hak tanah tersebut yang merupakan tanah hak Erfpacht, namun untuk memastikan luasan dan juga bentuk peta sebenarnya perlu dibuatkan pengukuran secara partisipatif.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934