Pembelajaran Uji Coba Pelaksanaaan Reforma Agraria (KPA)

Jarwo

KPA/Jakarta- Selasa, 8 September 2015 bertempat di ruang  rapat Dirjen Penataan  Agraria Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil lainya seperti  Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB), Serikat Petani Pasundan (SPP), Rukun Tani Indonesia (RTI), Walhi Jambi, Serikat Petani Sriwijaya (SPS), dan ELPAGAR  mengadakan mengadakan diskusi dengan tema  Pembelajaran Uji Coba  Pelaksanaaan Reforma Agraria, Kerjasama Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah.
 
Diskusi yang  menghadirkan  penanggap dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian  ATR/BPN RI dan dihadiri  oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari lokasi pelaksanaan program ini,  bertujuan untuk memaparkan  hasil kerja jalannya uji coba pelaksanaan Reforma Agraria secara terbatas di kawasan hutan yang dilaksanakan KPA bersama organisasi masyarakat sipil di tujuh lokasi di lima provinsi yang meliputi  Kabupaten Ogan Ilir, Tebo, Garut, Subang,  D.I Yogyakarta, Blitar,  dan Sanggau.
 
Diawal diskusi Wakil Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menjelaskan bahwa proses ini  merupakan salah satu pengembangan dari model pelaksanaan reforma agraria  yang sudah didorong KPA sejak tahun 2009. Dia juga menambahkan bahwa pada program ini diarahkan untuk mendorong munculnya prasayarat adanya Reforma agrari yaitu adanya organisasi yang kuat, adanya data agraria yang kuat dari masyarakat, komitmen politik, adanya partisipasi dari publik di ketujuh lokasi tersebut.
 
Kementerian  ATR/BPN yang diwakili oleh Dirjen Penataan Agraria Doddy Imron Cholid menanggapi bahwa masyarakat bisa mengajukan  pemanggilan pihak PTPN yang terkait dengan persoaln HGU lewat DPD dan Reforma Agararia tidak hanya selesai pada pembagian sertifikat saja tetapi  juga  harus ditindak lanjuti oleh  instansi pemerintah  terkait lainnya.
 
Sementara itu Dirjen Planologi KLHK San Afri Awang  berkomentar,  bahwa  dari sektor kehutanan memiliki tugas untuk mendistribusikan 4,1 juta Ha ke rakyat dan untuk itu dibutuhkan instrumen serta kebijakan harus diselesaikan dan butuh dukungan organisasi masyrakat sipil yang siap.
 
Usep Setiawan Sekretaris Gugus Tugas Pendukung Percepatan Program Ketahanan Pangan (Gugus Tugas PPPKP) Kementerian Pertanian RI menyebut bahwa reforma agrarian belum berjalan secara massif walaupun  prasyarat untuk pelaksanaanya sudah tersedia, Oleh karena itulah dibutuhkan satuan tugas yang merupakan bentuk konsolidasi dari birokrasi yang pro reforma agrarian dengan kelompok organisasi masyarakat sipil.
 
Terakhir, Sekjend KPA Iwan Nurdin kembali menekankan bahwa  prasyarat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria adalah pelibatan secara penuh rakyat dalam hal ini organisasi tani yang teredukasi sehingga  keberhasilannya mampu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan seperti yang dicontohkan oleh PPAB di Kulon Bambang Kabupaten Blitar dengan pembangunan koperasi petani.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934