KPA Adakan Konsultasi dan Bantuan Hukum di Rutan Pondok Bambu

KPA/Jakarta;28-08-2015. Sebagai komitmen kerjasama antara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dengan Kantor Wilayah DKI Kementerian Hukum dan HAM, KPA kembali melakukan sosialisasi tentang Undang – Undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, kali ini mengambil tempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur yang dimana penghuninya adalah perempuan.
 
Tema penyuluhan kali ini membahas soal Hak – Hak Tersangka dan Terdakwa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No 23 tahun 2004) dan Perlindungan Anak (UU No 23 tahun 2002) oleh Ganto Almansyah, SH dari Lembaga Bantuan Hukum KPA dan Rohadi Supriyanto, SH dari Kantor Wilayah DKI Kementerian Hukum dan Ham mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu/miskin  (UU No 16 tahun 2011).
 
Banyaknya ketidaktahuan peserta tentang proses dan tata cara sesorang dijadikan tersangka banyak dilontarkan dalam penyuluhan tersebut yang dimana kebanyakan dikenakan Pasal 114 dan 112 tentang Narkoba, Pasal 374 tentang Penipuan/Penggelapan, Pasal 351 tentang Penganiayaan, seperti salah satu peserta yakni Tasya Mutiara usia 22 tahun, ia dikenakan Pasal 378 jo 372 tentang pencurian/penadahan, secara singkat Tasya menceritakan bahwa ia bersama pacarnya diminta untuk menjaga motor milik pacarnya, namun tiba –tiba Polisi datang dan menangkapnya, Polisi menjelaskan bahwa motor tersebut adalah barang curian tentu saja Tasya pun kaget, dia mengaku tidak tahu bahwa motor milik pacarnya tersebut adalah motor curian, ia bersama pacarnya ditahan namun pacarnya dilepaskan sedangkan ia ditahan.
 
Ganto Almansyah, SH mengatakan bahwa sudah menjadi hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi proses penangkapan maupun penahanan hal tersebut sudah  diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk kasus Tasya tersebut LBH KPA akan mendampingi proses hukumnya hingga ke Pengadilan.
 
Rohadi Supriyanto, SH menyampaikan kepada para peserta yang berjumlah 35 orang, untuk tidak sungkan meminta bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum seperti LBH KPA, karena Kementerian Hukum dan HAM menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pendampingan hukum bagi masyarakat tak mampu seperti yang ada Rumah Tahanan Pondok Bambu ini, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diperuntukan bagi masyarakat tak mampu atau miskin. (AS)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934