Diskusi Publik ‘’Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan’’

KPA/Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria berkerjasama dengan Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, Walhi, PSHK, LBH Masyarakat, FHUI, MaPPI, LeIP, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan mengadakan diskusi publik, bertemakan “Gelar Perkara: Pemidanaan yang dipaksakan” di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta (15/05/2015).
 
Hadir dalam diskusi tersebut Bambang wijiyanto mantan wakil KPK, Komjen Polisi (Purn) Oegroseno, Arsil dari Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil dan tiga (3) Korban kriminalisasi. Mereka adalah Kho Seng Seng divonis 6 bulan penjara dan 1 tahun masa percobaan, pasal pidana yang dituduhkan adalah pasal 264 tentang pemalsuan surat berharga. Ando Supriyanto korban salah tangkap kasus pencurian yang divonis 1 tahun penjara pada tahun 2013, pasal pidana yang dituduhkan ialah pasal 362 tentang pencurian. Misdan Bin Bakri diwakili oleh pendampingnya Eman dari Serikat Nelayan Banten. Pasal pidana yang dikenakan adalah Pasal 33 Undang-undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati namun vonis bebas.
Bambang Wijiyanto menjelaskan tentang perbedaan pola penegakan hukum dalam proses hukum acara pidana dari tahap pemeriksaan/pembuktian, proses pemanggilan saksi hingga penetapan tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa fungsi lembaga hukum seperti Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial tidak berjalan ekfektif. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya lembaga-lembaga ini sering terseret kepentingan golongan dan politik.
 
Arsil dari Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa “kriminalisasi adalah upaya pemaksaan pidana terhadap seseorang sehingga dia dijatuhi hukuman”. Untuk itu orang yang dikriminalisasi harus mendapat perlindungan hukum.
 
Komjen Polisi (Purn) Oegroseno, salah satu anggota tim sembilan, mengatakan “jumlah ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada para korban kriminalisasi atau salah penerapan hukum tidak sebanding dengan yang dialami korban”. “Seharusnya denda yang dibayarkan negara sekitar satu miliar sampai satu triliun,” tegasnya. (AS)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934