KPA Kritisi Rancangan Perpres Reforma Agraria

KPA/Jakarta: Dalam rangka menjalankan reforma agraria maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengundang Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), HUMA dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk mendiskusikan sebuah Perpres yang tengah dirancang.
 
Dalam diskusi tersebut Dewi Kartika, Wakil Sekjend KPA, mengatakan bahwa subjek dan objek reform harus tepat sasaran. Belajar dari pengalaman pada saat redistribusi tanah, subjek yang disasar tidak tepat karena tidak melibatkan organisasi tani. Misalnya yang terjadi di Cilacap, pada saat tanah mau diredistribusi organisasi maupun serikat tani yang berjuang atas objek tanah tidak dilibatkan penuh sehingga daftar penerima tanah meledak, tuturnya.
 
Selain itu, Dewi juga menegaskan bahwa tanah yang akan dibagi adalah tanah berlebih dan sedang berkonflik. Berdasarkan catatan KPA ada 6.541.951.00 hektar tanah yang berkonflik selama satu dekade terakhir. “Tanah-tanah yang bermasalah inilah yang harus diredistribusi kepada petani yang bertanah sempit dan tidak bertanah”, tungkasnya.
 
Menurut Arman dari AMAN, bahwa Perpres yang dirancang oleh Kementerian Agraria tidak mengakomodir masyarakat adat. Padahal konflik-konflik agraria di sektor masyarakat adat sangat tinggi. “Selama ini perusahaan yang lapar tanah terus merampas tanah-tanah masyarakat adat”, tutup Arman.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934