KPA Membedah Korupsi di Bidang Agraria dan Sumber Daya Alam

KPA/Jakarta: Dalam rangka penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA), maka atas inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 19 Maret 2014 lembaga negara dan seluruh kementrian dari sektor kelautan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan telah metandatangani MoU Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia. Isi MoU tentang komitmen bersama melaksanakan rencana aksi sebanyak 58 program.
Untuk merespon rencana menjalankan gerakan nasional tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai organisasi masyarakat sipil yang selama ini bekerja pada isu-isu masalah agrarian bersama Organisasi masyarakat sipil lainnya yaitu Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), dan AURIGA Nusantara melakukan Diskusi Publik dengan tema: “Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Bidang Agraria dan Sumber daya Alam” di Universitas Andalas, Padang pada 16 April 2015.
 
Dalam diskusi ini ada empat narasumber yaitunya Iwan Nurdin dari KPA, Yati Andriani dari KONTRAS, Timer Manurung dari AURIGA Nusantara, dan Prof. Dr. Afrizal sebagai pakar konflik dari Universitas Andalas. Dengan peserta dari berbagai kalangan, seperti: akademisi, NGO/LSM, Pers, dan mahasiswa.
Diskusi ini melihat adanya kemudahan memperoleh izin (pertambangan dan perkebunan) baik oleh perusahaan Negara (BUMN) maupun swasta mengindikasikan adanya korupsi dari pihak berwenang yang mengeluarkan izin tersebut. Izin tersebut yang akan menimbulkan konflik dengan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut karna banyak terjadi kasus timpang tindih kepemilikan, penggusuran, pengrusakan lingkungan, kriminalisasi, dan tindakan yang merugikan masyarakat lainnya.
 
Iwan Nurdin mengatakan “politik hokum kita masih pro kepada pemilik modal, serta terdapat tumpang tindih dalam peraturan yang disebabkan Tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatur sumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi. Dan Disharmoni peraturan sejajar. Akibatnya, terdapat berbagai macam kementerian/lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengatur pengelolaan SDA tanpa saling koordinasi bisa mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih terhadap sebuah lokasi. Hal ini diperburuk dengan perilaku aparat birokrasi kita yang dominan berwatak sebagai pemburu rente ekonomi.”
Diskusi ini kemudian mengharapkan kerjasama semua pihak dalam mengawal setiap perizinan yang akan maupun telah diterbitkan dalam rangka meminimalisir konflik yang akan terjadi dikemudian hari. AMP

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934