Diskusi Publik: Plus-Minus Redistribusi Tanah Pemerintahan Jokowi-JK

KPA/Jakarta: Dalam Menyikapi rencana Pemerintahan Jokowi-JK yang akan melaksanakan distribusi tanah maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Bina Desa melakukan sebuah diskusi publik untuk merespon rencana pemerintah ini.
 
Acara ini berlangsung di Hotel Oria pada 1 April 2015 yang dihadiri oleh lembaga masyarakat sipil seperti Aliansi Petani Indonesia (API), Walhi, Tuk Indonesia, Sawit Watch, mahasiswa dan dari pemerintahan hadir juga Kementerian Hukum dan HAM.
Selain merespon rencana Jokowi-JK dalam melaksanakan distribusi tanah Jokowi seluas 9 juta hektar, acara ini bertujuan untuk memberikan masukkan kepada pemerintah untuk memperkuat hak kelola rakyat terhadap sumber-sumber agraria melalui pembaruan agraria sejati. Hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara adalah Gunawan Wiradi, Dewan Pakar Agraria KPA, Budiman Sudjatmiko dari DPR-RI dan Iwan Nurdin, Sekjend KPA.
 
Menurut Gunawan Wiradi yang sudah bekerja selama 40 tahun untuk mendorong reforma agraria, “reforma agraria sejati tidak akan terlaksana dalam pemerintahan Jokowi”. Penyebabnya adalah lingkaran Jokowi banyak orang-orang yang anti terhadap reforma agraria.
Iwan Nurdin mengatakan rencana Jokowi dalam menjalankan distribusi tanah banyak kekurangan. Ada dua hal, pertama rencana ini tidak mengatur ulang penguasaan tanah, tetapi membuka lahan baru yang akan memperluas ketimpangan. Kedua rencanya dalam distribusi tanah Jokowi akan melakukan transmigrasi dan hal ini akan mengulangi kesalahan Orde Baru.
 
Budiman juga mengatakan bahwa secara teknologi pertanian Indonesia tidak mengalami kemajuan. Petani di desa-desa masih menggunakan peralatan sederhana sehingga petani sangat sulit meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya.AGP

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934