Mengawal Perpres Reforma Agraria di Jawa Tengah

Aldo Ramadhan

Semarang (kpa.or.id) – Kelahiran Perpres Reforma Agraria menjadi momentum gerakan tani untuk terus mendorong penyelesaian konflik agraria di lapangan. Meski masih ada catatan dan kritikan, kehadiran Perpres tersebut setidaknya menjadi peluang untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria serta memperluas gerakan reforma agraria di berbagai wilayah.

Kehadiran Perpres RA menjadi pendobrak ditengah lambatnya proses penyelesaian konflik agraria akibat hambatan-hambatan regulasi dan kelembagaan. Situasi tersebut disadari betul Purwanto, Kordinator KPA Jawa Tengah bersama serikat dan organisasi tani anggota KPA dengan menyelenggarakan Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) dari tanggal 8  - 11 Februari 2019 lalu.

Konsolidasi tersebut dilaksanakan di Sekretariat Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR) di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dihadiri beberapa serikat dan organisasi tani anggota KPA di wilayah Jawa Tengah, antara lain P3TR selaku tuan rumah, FPPB, STIP, FPKKS, dan YAPHI. Hadir pula Kantor Staf Presiden (KSP), diwakili Usep Setiawan selaku Tenaga Ahli Utama, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Camat dan Kepala Desa Bandungan.  

Perpres RA mengisyaratkan adanya kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintahan di daerah untuk penyelesian konflik agraria. Sejauh ini, sudah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di sampai tingkat wilayah, termasuk di Jawa Tengah. Namun hal ini dirasa belum berjalan secara maksimal.

“Perpres ini sangat penting bagi petani, niat Presiden untuk program reforma agraria segera dilaksanakan pemerintah hingga ke daerah-daerah dengan melibatkan langsung partisipasi masyarakat (red: serikat/organisasi tani) melalui GTRA. Melalui wadah tersebut petani bisa memperjuangkan tuntutan mereka,” tutur Usep.

Pertemuan ini sedari awal memang diharapkan menjadi momentum memperkuat kembali konsolidasi di antara serikat dan organisasi tani dan menyusun tahapan kerja-kerja ke depan untuk penyelesaian konflik agraria melalui Perpres RA.

Respon positif juga ditunjukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Sepyo Achanto. Ia mengungkapkan niat dari BPN untuk menyelesaikan masalah di Bandungan.

Kami telah melakukan pemetaan persil berpatokan dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk dijadikan data awal pendataan subjek dan objek reforma agraria. Setelah dicek, data yang masuk masih kurang sekitar 5 %,” ujarnya.

Oleh karna itu, kami meminta organisasi tani segera menyelesaikannya. Tanpa kelengkapan data ini, kami tidak bisa mengusulkannya kepada kantor wilayah dan pusat, sebab kelengkapan data tersebut merupakan patokan keputusan Menteri ATR/BPN,” lanjutnya.

Mengenai teknis kelembagaan, kami akan segera membentuk GTRA di tingkat kabupaten,” sambung Sepyo.

Sementara, Rudi Casrudi  dari Departemen Penguatan Organisasi (PO) KPA menyatakan kemunculan Perpres RA menjadi kesempatan organisasi tani untuk mempercepat proses penyelesaian konflik dan redistribusi tanah melalui GTRA.

“Oleh sebab itu, petani harus memahami betul reforma agraria sejati, yakni menghilangkan ketimpangan struktur agraria. Peran organisasi tani dalam membagi subjek dan objek harus benar-benar tepat, yaitu tanah untuk penggarap sehingga tercipta rasa keadilan diantara anggota organisasi,” tegasnya. (AR)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934