Reforma Agraria Butuh Keterlibatan Aktif Masyarakat

Aldo Ramadhan

Medan (kpa.or.id) – Sekber Reforma Agraria (Sekber RA) Sumatra Utara yang terdiri dari 37 organisasi dan pegiat reforma agraria menggagas seminar nasional dengan “Tema Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Perwujudan Reforma Agraria yang Berkeadilan”, Senin, (4/3).

Seminar yang diselenggarakan di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra (USU) tersebut merupakan inisiasi masyarakat sipil untuk menyusun strategi percepatan implementasi reforma agraria.. Pasalnya, selama 4 tahun terakhir pelaksanaan reforma agraria berjalan mandeg, sehingga dibutuhkan sebuah terobosan untuk menjawab segala hambatan yang ada selama ini. Apalagi sudah ada Perpres Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Adapun seminar tersebut melibatkan beberapa pembicara dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat sipil. Sebut saja, Usep Setiawan (Kantor Staf Presiden), Hairansyah (Wakil Ketua Komnas HAM), Ismed Syahalam (BPN Sumatra Utara), dan Ir. Halen Purba, M.M (Dinas Kehutanan Sumatra Utara). Sementara dari kalangan masyarakat sipil diwakili Roni Septian Maulana (Konsorsium Pembaruan Agraria) dan Eva Susanti Hanafi Bande (Pejuang agraria peraih Yap Thiam Hien Award 2018).

Beragam persoalan agraria di Sumut mengemuka dalam seminar tersebut. Salah satunya, diutarakan Jacob. B. Kappuw dari Serikat Petani Siantar Simalungun (SPSS). Jacob mengungkapkan mengenai konflik antara petani dengan PTPN II sejak tahun 1989. Namun belum ada penyelesaian hingga saat ini.

Prioritas Reforma Agraria

Dalam Rapat Kordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria yang dilangsungkan Oktober silam di Jakarta. Direktur Jendral Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN mengklaim telah melakukan redistribusi tanah seluas 270.237 hektar hingga 2018, atau 60,27 % dari target realisasi RPJMN.

Akan tetapi dari pengamatan KPA di lapangan, reditrubusi tanah yang sesuai dengan kaidah reforma agraria hanya 785 hektar meliputi Desa Mangkit (Sulawesi Utara), Desa Pamegatan dan Pasawahan (Jawa Barat), dan Desa Tumbrek (Jawa Tengah). Pasalnya, redistribusi yang dilakukan Kementrian ATR/BPN tersebut tidak jelas lokasinya, penerima manfaat, status tanah yang diberikan hingga tidak disertai perombakan penguasaan tanah yang melibatkan langsung masyarakat.

Kepala Departemen Advokasi Kebijakan KPA, Roni Septian dalam seminar tersebut memaparkan perkembangan realisasi reforma agraria selama 4 tahun terakhir. Ia menyayangkan penetapan subjek dan objek reforma agraria secara sepihak oleh pemerintah.

“Ada gap antara target reforma agraria dengan implementasi di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah penetapan subjek dan objek secara sepihak oleh pemerintah. Wajar penyelesaian konflik agraria belum juga menemui titik terang, dikarenakan lokasi-lokasi konflik agraria cenderung terabaikan di sini” ungkap Roni.

Menurut Roni, untuk mengatasi gap tersebut, wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria.

“Keterlibatan organisasi tani di dalam pelaksanaan reforma agraria, akan meminimalisir kesalahan penetapan subjek dan objek prioritas reforma agraria. Peran organisasi tani anggota KPA selama ini telah menyerahkan 461 lokasi selaus 667.570 hektar yang siap menerima redistribusi”, Roni menjelaskan.

Selama tiga tahun terakhir, organisasi tani anggota KPA berhasil mengkonsolidasikan tanah-tanah pertanian, pemukiman dan desa yang status tanahnya berkonflik untuk diusulkan kepada pemerintah sebagai objek redistribusi tanah melalui reforma agraria.

“Untuk wilayah Sumut, saat ini telah terdata 112 lokasi dengan luas tanah 308.828 hektar. Keseluruhan lokasi merupakan lokasi konflik” tutup Roni.

Sementara, Usep Setiawan mengapresiasi seminar yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil tersebut.

“Kegiatan ini adalah upaya membangun kerjasama antara pemerintah dengan elemen masyarakat sipil dalam agenda reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria. Sebab persoalan reforma agraria adalah persoalan kita bersama", kata Usep.

"Sumut ini menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain. Tidak hanya siap menjalankan reforma agraria, tapi menyiapkan dan menjalankan RA secara matang dengan melibatkan pihak-pihak terkait,” tutup Usep. (AR)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934