Reforma Agraria dari Uraso

Aldo Ramadhan

Luwu Utara (kpa.or.id) – Sekjend KPA, Dewi Kartika mengunjungi Desa Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jum’at, (22/2).

Desa Uraso merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah utara provinsi, berjarak 9 kilometer dari Kecamatan Masamba, pusat pemerintahan Kabupaten Luwu Utara.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan gerakan reforma agraria di Desa Uraso. Selain itu, Desa Uraso juga dijadikan salah satu lokasi pengembangan Desa Maju Reforma Agraria.

Dalam kunjungan selama dua hari tersebut, Dewi Kartika ditemani Syamsudin, Departemen Penguatan Organisasi KPA, Kordinator KPA Wilayah Sulawesi Selatan, Rizky Arimbi dan beberapa pengurus KPA wilayah Sulsel lainnya.

Sejauh ini, mengenai penataan kuasa dan tata guna lahan sudah dikerjakan secara swadaya oleh warga desa.

 “Masyarakat telah menguasai penuh lahan dan menggarapnya dalam bentuk perkebunan rakyat. Tetapi mereka belum memiliki legalitas atas tanah tersebut”, ujar Syamsudin.  

Syamsudin meneruskan, para penggarap juga sudah memulai melakukan penataan penggunaan tanah yang dibagi dalam beberapa peruntukkan. Ada yang digunakan untuk fasilitas umum dan sosial.

“Ada yang dialokasikan untuk lahan kolektif, begitu juga dengan produksi yang sudah berjalan. Hanya saja soal pemasaran sejauh ini warga masih bergantung dengan tengkulak,” tambahnya.

KPA sejak 2017 telah mengusulkan data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) kepada pemerintah. Langkah tersebut sebagai koreksi atas pelaksanaan program reforma agraria selama ini yang dinilai salah sasaran.

LPRA secara sederhana merupakan lokasi-lokasi garapan anggota KPA yang statusnya tengah berkonflik, baik dengan perusahaan negara maupun swasta. Sudah terdapat organisasi serta jelas subjek dan objeknya. Tentunya lokasi-lokasi tersebut sesuai dengan prinsip dan kaidah reforma agrara yang sejati sehingga seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah.

Desa Uraso merupakan salah satu dari ratusan LPRA yang telah diserahkan kepada pemerintah. Tanah seluas 413 hektar tersebut telah digarap oleh 269 Rumah Tangga Petani (RTP). Warga desa merubah jenis tanaman yang dulunya ditanami sawit oleh pihak perusahaan dengan jengkol, durian, rambutan dan lada. Selain memberikan nilai lebih bagi ekonomi petani, perubahan tersebut juga berpengaruh kepada kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan.

Saat ini para penggarap atau warga desa telah mendirikan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Likun Dengen. Melalui koperasi ini petani dapat mengembangkan produksi pertanian mereka.

Awalnya tanah ini adalah milik masyarakat adat Tabang, nenek moyang masyarakat Desa Uraso yang telah dikelolah secara turun temurun. Konflik pecah pada tahun 1995, di mana ketika itu PTPN XIV datang mengambil alih tanah tersebut.

Perusahaan plat merah itu mengklaim sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dengan bukti HGU yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 19/1995 dan akta notaris Harun Kamil, SH dengan nomor 47 tertanggal 11 Maret 1996.

Masyarakat sontak menolak karna merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan HGU, bahkan ganti rugi pun tidak pernah diberikan kepada mereka.

Sejak saat itu, berbagai aksi penolakan dan tuntutan terus dilakukan. Beberapa diantaranya aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Luwu Utara dan audiensi dengan pihak perusahaan. Meskipun masih tercatat sebagai HGU PTPN XIV, faktanya tanah tersebut sudah kembali menjadi tanah garapan masyarakat desa.

Ke depan KPA akan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa.

“Harapannya melalui kerja-kerja pengembangan Damara, masyarakat lebih produktif lagi dan lebih tertata untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Desa Uraso. Di sinilah peran penting pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas petani khususnya strategi paska produksi dan pemasaran”, tutup Syamsudin. (AR)

 

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934