KPA Laporkan Tinjauan dan Evaluasi Reforma Agraria Jokowi – JK ke Ombudsman RI

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) –  Anggota Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih berjanji akan melakukan evaluasi pelaksanaan reforma agraria pemerintah Jokowi – JK. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk melaporkan “Tinjauan atas Evaluasi 4 Tahun Reforma Agraria Jokowi – JK” di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta (4/3/2019).

Menurut Alamsyah Saragih, tindakan KPA dalam menyampaikan hasil laporan evaluasi ini kepada ORI merupakan tindakan yang tepat. Sehingga ORI bisa mengevaluasi sisi-sisi administratif dan kinerja dari pelaksanaan Program Reforma Agraria tersebut.

Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika, mengatakan pihaknya menilai pemerintah masih memandang reforma agraria sebatas pembagian sertifikat tanah, sedangkan redistribusi lahan masih jauh dari penyelesaian masalah. "Diperlukan terobosan hukum dan politik, Presiden harus membangun konsensus nasional," ujarnya di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dewi menilai selama empat tahun terakhir implementasi program reforma agraria masih jalan di tempat. 

Pemerintah menargetkan program 9 juta hektare tanah reforma agraria dengan sejumlah cara. Pertama, 400 ribu hektar redistribusi tanah dari HGU habis masa dan ditelantarkan perusahaan, serta 4,1 juta ha redistribusi tanah dari pelepasan klaim kawasan hutan.

Selanjutnya pemerintah juga menargetkan 3,9 juta ha legalisasi aset dan 600 ribu hektar legalisasi tanah-tanah transmigrasi yang belum disertifikasi untuk program reformasi agraria.

KPA sudah mengusulkan 462 lokasi konflik melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sejak tahun 2017. Usulan tersebut sebagai koreksi pelaksanaan reforma agraria selama ini yang dinilai top down (red: tidak melibatkan pastisipasi masyarakat dan salah sasaran). Namun dari 462 lokasi tersebut, baru Desa Mangkit di berhasil ditindaklnjuti.

Diantara lokasi-lokasi tersebut, 224 lokasi berkonflik dengan HGU perusahaan negara dan swasta, dengan rincian 131 lokasi merupakan HGU BUMN dengan luas 288.431 hektar dan HGU swasta sebanyak 93 lokasi dengan luasan 123.034 hektar.” tutur Dewi.

Hal ini untuk merespon polemik HGU yang mamanas pasca Debat Kedua Pilpres 2019.

Alamsyah menjelaskan bahwa reforma agraria merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan dan diperlukan inisiatif Presiden untuk membangun konsesus nasional yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Pemerintah memerlukan inventaris cepat peraturan yang sifatnya operasional dan kontraproduktif. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat dasar reforma agraria, izin-izin penggunaan lahan harus bisa diakses masyarakat," terang Alamsyah.

Alamsyah Saragih, juga berharap, setelah ini Ombudsman dapat mengundang pihak-pihak terkait, terutama dari pemerintah, untuk melihat beberapa persoalan terkait kinerja.

"Program reforma agraria telah berjalan cukup panjang, perlu melihat skema implementasi, kendala-kendala administratif yang terjadi. Termasuk di dalamnya, upaya apa saja yang sudah dilakukan terhadap laporan-laporan dari masyarakat di wilayah konflik agraria," tutupnya.

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934