KPA Jambi Tagih Realisasi Reforma Agraria di Kawasan Hutan

Ridwan Akbar Tanjung

Jambi (kpa.or.id) – KPA Wilayah Jambi mendatangi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Senin, (18/3/2019) guna meminta percepatan reforma agraria di kawasan hutan. Pertemuan merupakan tindaklanjut advokasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan KPA kepada pemerintah pusat sejak 2017.

Dari 667.570 hektar yang telah diusulkan tersebut, 22.225 hektar berada di Provinsi Jambi di mana sekitar 20.486 hektar berkonflik dengan kawasan hutan.

Dalam pertemuan ini, Kordinator KPA Wilayah Jambi bersama rombongan dijamu langsung Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bastari.

Dalam kesempatan tersebut, Fransdodi menanyakan progres implementasi Perpres Reforma Agraria untuk penyelesaian konflik agraria di Jambi khususnya konflik agraria kawasan hutan.

Dalam keterangannya, Bastari mengaku baru mengetahui keberadaan Perpres Reforma Agraria. “Saya justru baru tahu bahwa ada Perpres 86 tentang Reforma Agraria ini. Sebelumnya, kami hanya berpegang pada Perpres 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan hutan,” kata Bastari di kantornya.

Namun begitu, Bastari menyambut baik adanya Perpres Reforma Agraria ini. Ia menyatakan Dinas Kehutanan Provinisi Jambi terbuka untuk membantu merealisasikan isi perpres tersebut..

Bastari juga menyatakan akan mendorong pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) baik di tingkatan provinisi maupun kabupaten. “Untuk saat ini fasilitas umum dan fasilitas sosial telah disepakati agar dikeluarkan dari kawasan hutan. Sementara terkait peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dikeluarkan Kementrian dan belum melibatkan wilayah atau lokasi usulan masyarakat,” ujar Bastari.

Menanggapi itu Fransdodi mengungkapkan “Ke depan, KPA Wilayah Jambi bersama organisasi tani di beberapa kabupaten di Jambi akan berperan untuk terlibat langsung mendorong pembentukan GTRA di tingkat kabupaten untuk percepatan realisasi reforma agraria di wilayah-wilayah konflik usulan masyarakat.”

Selain itu, Dinas Kehutanan Jambi meminta agar ada petugas dari mereka yang dilibatkan dalam keanggotaan GTRA tersebut.

Setelah pertemuan ini, KPA Wilayah Jambi diminta segera menyerahkan data LPRA beserta dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan acuan agar redistribusi tanah melalui pelepasan kawasan hutan segera terealisasi. (RAT)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934