Perpres Reforma Agraria Butuh Desakan Rakyat dan Kemauan Politik Pemerintah

Aldo Ramadhan

Blitar (kpa.or.id) – Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) salah satu basis tani Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) peringati hari jadi yang ke-6 sekaligus mengadakan pemilihan kepengurusan organisasi yang baru, Kamis, (14/3/2019) di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Blitar, Jawa Timur.
 
Hasil musyawarah menetapkan Pitoyo sebagai ketua yang baru menggantikan ketua sebelumnya, Sulistyanto. Ada empat bidang yang akan menyokong kerja-kerja organisasi ke depan, diantaranya, bidang advokasi, bidang organisasi keanggotaan, bidang pendidikan serta bidang ekonomi mandiri dan pengelolaan kolektif. 
 
Selain itu, dalam kesempatan yang sama anggota organisasi juga mengadakan diskusi Perpres No. 86/2018 Tentang Reforma Agraria dan konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) bersama Sekjen KPA, Dewi Kartika, Kordinator KPA Wilayah Jawa Timur, Mohammad Izzudin, Sekjen PPAB, Jaka Wadira, Kepala Kantor Pertanahan Blitar dan para aparatur desa.
 
Lahirnya Perpres Reforma Agraria menjadi momentum bagi gerakan tani dalam mewujudkan reforma agraria. Meski belum sempurna, setidaknya kehadiran peraturan tersebut menjadi peluang bagi penguatan dan perluasan gerakan reforma agraria di tingkat tapak. Tentu hal ini harus diikuti inisiatif yang kuat dari bawah (red: serikat tani) dan keinginan politik dari pemerintah itu sendiri.  Hal ini disampaikan Sekjen KPA di tengah-tengah diskusi Perpres Reforma Agraria tersebut.
 
"Secara subtansi dan tujuannya, memang Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria ini menguatkan posisi petani penggarap, namun regulasi yang cenderung memihak tersebut seringkali tak dibarengi dengan political will (red: keinginan politik) oleh pemegang kebijakan," kata Dewi. 
 
Dewi mengutarakan, peraturan ini juga mengamanatkan kelembagaan reforma agraria dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota harus melibatkan partisipasi penuh petani dan masyarakat sipil agar pelaksanaanya tepat sasaran.
 
Sementara, Korwil KPA Jatim, Mohammad Izzudin menyatakan salah satu objek yang diatur Perpres RA adalah HGU perusahaan yang telah habis masa berlakunya.
 
 “Artinya, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah terkait untuk tidak bersedia melaksanakan reforma agraria melalui proses redistribusi tanah untuk petani," tegas Izzuddin. 
 
Dalam kesempatan ini, Izzudin juga memaparkan perkembangan advokasi LPRA di Jawa Timur. “Ada 37 titik yang sudah diusulkan kepada Kementrian ATR/BPN sejak 2017, namun proses penyelesaian konflik di Jawa Timur relatif lambat,” katanya. 
 
PPKM sendiri didirikan pada tahun 2013 oleh warga di dua desa, yakni Desa Gadungan dan Desa Sumberagung. Pembentukan organisasi ini sebagai upaya warga desa memperjuangkan hak atas tanah yang berhasil mereka garap kembali secara penuh sejak 2009.
 
Tanah garapan tersebut merupakan tanah eks HGU PT. Kruwuk Rotorejo yang izinnya berakhir pada tahun yang sama. Meski sudah dikuasai secara penuh, pihak perusahaan masih mengklaim tanah tersebut dan terus melakukan intimidasi kepada para penggarap. Salah satunya, kriminalisasi yang dilakukan terhadap salah seorang penggarap pada tahun 2017 dengan tuduhan menduduki tanah tanpa izin.
 
Saat ini, tanah garapan seluas 115 hektar tersebut telah diusulkan penyelesaian konfliknya melalui LPRA. Namun Kementrian ATR/BPN belum juga mengubris usulan tersebut.
 
Sehari sebelumnya, Sekjen KPA juga mengunjungi Paguyuban Warga Tani Kulonbambang (Pawartaku), basis tani PPAB lainnya yang berada di Desa Kulonbambang, Kecamatan Doko, Blitar. Kunjungan tersebut untuk melihat perkembangan Desa Maju Reforma Agraria. Desa Kulombambang merupakan salah satu desa penerima redistribusi tanah pada tahun 2012 seluas 280 hektar.
 
Pasca redistribusi, Pawartaku bersama anggota terus melakukan penguatan dan inovasi guna mendukung produktifitas pertanian desa. 
 
Salah satunya dengan membentuk koperasi simpan pinjam dalam bentuk Credit Union (CU) untuk menunjang modal produksi petani dan mencegah anggota organisasi terjerembab dalam skema bank yang tidak mendukung petani.
 
Dalam penataan produksi pertanian, anggota organisasi mengembangkan peternakan kambing jenis ettawa untuk memutus ketergantungan terhadap pupuk kimia. Anggota organisasi juga mengusahakan tanaman jahe di pekarangan rumah masing-masing. 
 
Salah satu langkah inovatif lainnya yang dilakukan organisasi adalah membangun Pembangkit Listrik Mikro Hydro (PLTM). Listriknya dipakai dan dijual kepada PLN. 
 
"Penataan akses dalam upaya pelaksanaan reforma agraria perlu benar-benar dipastikan secara berlanjut agar kesejahteraan petani meningkat," ujar Dewi di depan puluhan petani. (AR)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934