KPA/Jakarta: Acara Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bertemakan “Menjadikan Pengabdi Bantuan Hukum Struktural yang Terampil dalam Mengadvokasi HAM serta Berpihak pada Masyarakat Miskin, Buta Hukum dan Tertindas’’. Peserta yang hadir adalah para calon advokat.

Dalam acara tersebut hadir Dewi Kartika Wakil Sekertaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai narasumber. Dewi memaparkan konflik agraria dan kriminalisasi terhadap petani bisa terjadi karena penegak hukum tidak paham reforma agraria. Sebagai contoh, kasus nenek Asyani yang dijerat oleh Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan.

Pada sesi penutup, Dewi menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan konflik agraria secara keseluruhan dibutuhkan komitmen politik dari setiap lembaga Negara yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kehutanan dan LH, Kementerian BUMN. Kebijakan poltik agraria harus bersumber pada Undang–undang Pokok Agraria tahun 1960. (AS)

" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Debriefing Agrarian Law Knowledge for Advocate Candidates

KPA/Jakarta: Legal Aid Training Effort (KALABAHU) schedule held by Jakarta Legal Aid Foundation had a theme “Making Structural Legal Aid Servants Who Are Skilled in Human Rights Advocation and Take Poor, Legal Blind, and Oppressed People Side”. The attended participants were advocate candidates.

The schedule had Dewi Kartika, the Vice General Secretary of Consortium for Agrarian Reform (KPA), as a sourceperson. Dewi explained agrarian conflicts and criminalization against peasants take place because law enforcements do not understand agrarian reform. For example, the Asyani case who has been trapped by the Law of Preventing and Combating The Destruction of Forest.

On closing session, Dewi said that in order to resolve agrarian conflicts entirety it needs political commitment of every State agency related to natural resources management, such as Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN, Ministry of Forestry and Environment, Ministry of BUMN. Agrarian political policies must come from the 1960 Basic Agrarian Law. (AS)

Other News

Activity

National Secretariat KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934