KPA Wilayah Jambi Dorong BPN Segera Selesaikan Konflik Agraria

admin

Jambi (kpa.or.id) – KPA Wilayah Jambi minta BPN segera menyelesaikan konflik agraria yang saat ini tengah terjadi di beberapa titik di Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan Koordinator KPA Jambi, Fransdodi Tarumanegara di Kantor Wilayah BPN Jambi, Selasa, 28 Mei 2019.

Sejatinya, reforma agraria yang tercantum dalam nawacita Jokowi-Jk, diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang tengah mendera masyarakat. Fransdodi menilai selama ini program penyelesaian konflik agraria yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di Jambi berjalan lambat.

Idealnya, target redistribusi tanah seluas 9 juta hektar yang dicanangkan sejak awal dari tanah-tanah terlantar, HGU habis, tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, pelepasan kawasan hutan serta tanah negara lainnya semakin menguap. Sampai penghujung periode pemerintahan Jokowi -JK, justru lebih sering melakukan seremonial pemberian sertifikasi kepada masyarakat yang sudah memiliki tanah.

Satu diantaranya, konflik PT. Asiatic Persada dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari yang belum ada penyelesaiannya sejauh ini. Padahal konflik tersebut sudah berlangsung sekian tahun.

Konflik tersebut mengakibatkan hilangnya lahan garapan masyarakat SAD. Lahan mereka tersebut diklaim sebagai wilayah HGU perusahaan.

Fransdodi menjelaskan, untuk penyelesaian konflik ini pemerintah harus segera melaksanakan penyelesaian konflik serta redistribusi tanah kepada petani khususnya yang diklaim sebagai wilayah HGU perusahaan.

“Kita meminta pihak BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Jambi, khususnya di wilayah-wilayah HGU perusahaan agar segera diredistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan ”. tuntut Dodi.

Menanggapi hal ini, Kakanwil BPN Provinsi Jambi, Beni Hermawan, menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan alokasi lahan seluas 3.550 hektar yang akan dilepas dalam waktu dekat untuk masyarakat SAD.

“Di Jambi sudah kita persiapkan pelepasan untuk kelompok SAD 113 dan Sungai Beruang seluas 3.550 hektar, serta 500 hektar untuk transmigrasi di Sungai Bahar dengan total keseluruhan 4.050 hektar ”. jelas Beni.

Beni juga meminta KPA mengawal dan membantu proses pelaksanaan reforma agraria di Jambi.

"Kita minta KPA agar tetap membantu BPN untuk mengawal proses Reforma Agraria di Jambi", katanya.

Selain itu, KPA Jambi juga menanyakan persoalan lahan masyarakat yang berkonflik dengan Koperasi Tungkal Ulu (KOTALU). KPA mendesak BPN segera memberikan kepastian legalisasi kepemilikan tanah kepada masyarakat, agar konflik ini tidak berlarut-larut.

“Mengenai lahan KOTALU kita minta BPN untuk segera menetapkan lahan tersebut menjadi hak milik dari masyarakat”. Tutup Dodi.

Lambatnya proses penyelesaian konflik di Jambi dikarenakan kecilnya kemauan dari pemerintah provinsi sehingga tidak bisa berjalan secara maksimal.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934