Pemprov Bali Komitmen Tindaklanjuti Lokasi Prioritas Reforma Agraria

admin

Denpasar (kpa.or.id) - Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menindaklanjuti penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria untuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan serikat/organisasi tani anggota KPA di Bali.

Komitmen ini disampaikan Kakanwil BPN Bali, Rudi Rubiajaya dalam “Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kerangka Reforma Agraria di Provinsi Bali” antara KPA dengan Pemda Provinsi Bali, Kamis, 4 Juli 2019 di Kantor BPN Wilayah Bali, Denpasar.

Selain itu, Pemprov Bali juga sepakat akan melepaskan tanah-tanah yang merupakan aset mereka untuk dijadikan sebagai objek reforma agraria. Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Kanwil BPN Bali akan melakukan pertemuan rutin bulanan dengan KPA guna mengidentifikasi lokasi-lokasi LPRA yang telah diterima pemerintah. Proses ini nanti akan dilaksanakan melalui kolaborasi KPA dan pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali yang telah dibentuk.

Sementara itu di tingkat kabupaten, serikat tani anggota KPA akan melakukan pertemuan rutin dengan kantor pertanahan masing-masing kabupaten di Bali.

Dari LPRA yang telah diusulkan KPA kepada pemerintah, terdapat 981 hektar lokasi konflik yang berada di Bali. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di tiga kabupaten, diantaranya Buleleng, Gianyar dan Klungkung.

Sebelumnya, pada 29 Juni 2018 bahkan sudah terdapat kesepakatan antara pemerintah Bali dengan serikat tani anggota KPA untuk percepatan pelepasan kawasan hutan di Buleleng. Sementara untuk Desa Sendang Pasir, BPN sudah melakukan tinjauan lapangan di lokasi untuk HGU yang telah ditelantarkan PT Margarana dan PT Dharma Jati, 5 Desember 2018. (Adm)

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934