Petani Jawa Tengah Desak Pemerintah Segera Bentuk GTRA

admin

Semarang (kpa.or.id) – KPA Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertemuan multi pihak guna menindaklanjuti dan merumuskan bersama agenda rencana penyelesaian konflik dan dalam kerangka reforma agraria Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin, 22 Juli 2019.

Pertemuan selama sehari tersebut dihadiri beberapa pihak perwakilan dari pemerintah dan masyarakat sipil antara lain, serikat/organisasi tani anggota KPA se-Jawa Tengah, beberapa pemerintah kabupaten/kota, Kantah BPN kabupaten/kota, Kanwil BPN Jawa Tengah dan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) serta perwakilan Sekretariat Nasional KPA.

Kordinator KPA Jateng, Purwanto menyatakan pertemuan ini diadakan berangkat dari tuntutan para serikat/organisasi anggota atas penyelesaian konflik dan pengakuan negara terhadap hak atas tanah mereka yang dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi - JK.

Kami berharap agar proses pelaksanaan agenda reforma agraria berjalan dengan lancar,” tutur Purwanto.

Ia berharap, para petani bisa menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka melalui pertemuan ini.

Mengawali pertemuan, masing-masing instansi dan lembaga pemerintah daerah terkait menyampaikan perkembangan proses data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang diusulkan KPA sebagai objek reforma agraria.

Perwakilan KSP, Usep Setiawan menegaskan agenda reforma agraria merupakan tugas bersama antara pemerintah, organisasi tani, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan pentingnya kelembagaan dan kordinasi berbagai pihak dari pusat hingga daerah seperti yang telah diperintahkan Perpres Reforma Agraria.

Keberhasilan Reforma Agraria dapat berlangsung apabila ada komitmen politik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan keterlibatan masyarakat,” Usep menambahkan.

Memasuki bulan September nanti, Perpres Reforma Agraria menggenapi setahun pasca diterbitkan tahun lalu. Sebagai aturan pelaksana, peraturan ini membawa harapan besar bagi serikat/organisasi untuk bisa mendobrak hambatan dan kemandegan penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah selama ini.

Salah satu amanat peraturan tersebut ialah pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai lembaga pelaksana mulai dari pusat hingga provinsi dan kabupaten. Sejauh ini, baru Kabupaten Cilacap yang membentuk GTRA di Provinsi Jawa Tengah.

GTRA Masing-masing Daerah Harus Segera Dibentuk

Pada pertemuan ini, serikat tani anggota KPA Wilayah Jawa Tengah mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim GTRA di masing-masing kabupaten/kota.

Salah satunya Darmaji, dari Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK). Ia mendesak pemerintah membentuk GTRA di masing-masing kabupaten dan kota sebagai komitmen pelaksanaan reforma agraria.

Kami dari petani Kendal meminta kepada pemerintah provinsi untuk segera mendesak pemerintah Kabupaten Kendal membentuk GTRA di tingkat kabupaten, “ desaknya.

Ia juga mengusulkan pemerintah menyediakan sertifikat komunal guna mengantisipasi penyalahgunaan lahan yang sudah berhasil diredistribusikan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Ir. H. Jonahar, M. Ec. Dev, menyambut usulan tersebut. Ia juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang ada di beberapa titik.

Berkaitan dengan konflik agraria di Wonogiri, BPN akan segera mengundang PT Batik Keris yang berkonflik dengan petani guna menindaklanjuti penyelesaian konfliknya,” tukas Jonahar.

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi KPA menegaskan penyelesaian konflik agraria merupakan hal inti yang perlu dilakukan untuk mewujudkan reforma agraria.

“Maka dari itu, keterlibatan serikat tani dalam GTRA akan mempercepat proses penyelesaian konflik tersebut karena mereka yang lebih mengetahui situasi di lapangan,” tegas Roni.

Di akhir pertemuan, baik dari pemerintah maupun KPA Jateng dan serikat/organisasi tani sepakat membangun komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di Jawa Tengah.

 

 

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934