Sebelas Cerita Desa Maju Reforma Agraria

admin

Jakarta (kpa.or.id) – Konsorsium Pembaruan Agraria menyelenggarakan pertemuan dengan beberapa basis anggota dari sebelas wilayah, yakni Desa Lubuk Mandarsah di Tebo, Jambi,  Desa Secanggang, Langkat, Sumatra Utara,  Desa Uraso, Luwu Utara, Sulawesi Selatan,  Desa Mangkit, Minahasa, Sulawesi Utara, Desa Cipangramatan, Garut, Desa Wargasari, Cianjur, Desa Mekar Jaya, Indramayu, Jawa Barat, Desa Margacinta, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Desa Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah dan Desa Sumberurip/Kulonbambang di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Selasa, 26 Maret 2019 di Jakarta.

Pertemuan bertajuk “Sebelas Cerita Desa Maju Reforma Agraria” ini merupakan temu hasil  penilaian dan kajian potensi di sebelas desa tersebut yang akan dijadikan lokasi-lokasi implementasi Desa Maju Reform Agraria (Damara). Selain menyampaikan hasil temuan penilaian dan kajian di atas, pertemuan ini juga sebagai pembekalan bagi para pendamping yang diambil dari anggota-anggota basis tani di masing-masing wilayah.

Sejak 2014, Konsorsium Pembaruan Agraria telah menjalankan inisiatif-inisiatf pembangunan desa berbasis reforma agraria yang disebut sebagai Desa Maju Reforma Agraria (Damara) di beberapa basis organisasi rakyat anggota KPA di berbagai wilayah. Secara garis besar, Damara merupakan inisiatif melakukan transformasi pada wilayah-wilayah konflik agraria menuju desa yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi, sosial dan politik. Hal tersebut ingin dicapai dengan melakukan perubahan pada beberapa titik, seperti penyelesaian konflik (tata kuasa), penataan guna tanah (tata guna), pembangunan basis produksi dan lembaga ekonomi (tata produksi) dan membangun jaringan pemasaran secara luas dan mandiri yang lebih berkeadilan (tata distribusi dan konsumsi).

Salah satu yang telah dijalankan dan menjadi wilayah percontohan ialah Desa Kulon Bambang, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada tahun 2011, lahan garapan yang diperjuangkan warga Desa Kulon Bambang ditetapkan sebagai objek Reforma Agraria dan diredistribusikan kepada para penggarap. Hasil tersebut merupakan berkah perjuangan yang telah digagas sejak 1998 di mana pada awalnya mereka merupakan pekerja pada PT Sari Bumi Kawi yang bergerak di bidang teh sebagai buruh harian.

Pasca redistribusi, warga desa mulai membangun desa mereka secara perlahan, mulai dari pemetaan lahan, potensi desa, membangun lembaga keuangan dengan bentuk Credit Union, hingga membangun jaringan untuk memperluas pemasaran produk pertanian mereka.

Tema ini dipilih karena yang hendak dikembangkan itu mempunyai situasi agraria yang berbeda, tipologi konflik yang berbeda beda. Seperti yang diungkapkan Sekjen KPA, Dewi Kartika dalam pertemuan tersebut.

“Ada daerah-daerah yang sudah menjalankan redistribusi tanah. Seperti Kulon Bambang yang telah menerima redisribusi tanah tahun 2011. Badega tahun 2016, kemudian Desa Mangkit November 2018,” kata Dewi.

Wilayah-wilayah lain seperti Uraso di Sulawesi Selatan, Lubuk Mandarsah di Jambi, Desa Secanggang di Sumatra Utara dan Mekarjaya di Indramayu. Itu merupakan wilayah-wilayah yang masih dalam status konflik meeskipun daerahnya sudah dikuasai petani. KPA punya komitmen untuk melanjutkan proses perjuangannya. Apa tanggung jawab secara keorganisasian di KPA, tanah yang sudah diakui oleh negara itu kepemilikannya tetap pada petani-petani. Ini yang dirangkai dalam satu konsep gagasan yang mulai kita matangkan sejak tahun 2014,” ia melanjutkan.

Tidak hanya cerita suksesnya, KPA dalam mengembangkan Damara juga jatuh bangun. Ada yang gagal juga. kita bisa jadikan pembelajaran. Forum ini hendak memberikan pembelajaran bersama. Itulah  mengapa KPA merasa perlu ada assesment terhadap lokasi-lokasi tersebut sebagai pemetaan awal terhadap potensi-potensi yang dimiliki masing-masing wilayah,” tutupnya.

Selanjutnya, tim assesor yang dipimpin Eko Cahyono memaparkan hasil temuan mereka.

 “Terdapat benang merah dari pra dan pasca redis itu. Kalau dari pra redis banyak sekali temuan yang terkait dengan penguatan kelembagaan organisasi rakyatnya. Hubungannya dengan menghadapi konflik, ketidakpastian pengakuan, dan bagaimana politik di sana. Termasuk memastikan keadilan dalam proses penataan penguasaan lahan dan tata guna di lingkup organisasi itu sendiri,” Eko menjelaskan.

Bagi yang pasca redistribusi, permasalahannya adalah keamanan lahan dan re-organisasi. Bagaimana memastikan pasca dapat tanah itu tidak lepas lagi, dan kita harus menjaga juga agar semangat berorganisasi setiap anggota tidak menurun. Termasuk bagaiman melakukan penguatan di tingkatan produksi dan distribusi secara kolektif,” ujarnya.

Agustiana, Majelis Pakar KPA yang hadir dalam pertemuan tersebut menilai hasil ini sebagai catatan penting bagi pelaksanaan Damara di wilayah-wilayah.

Kesuksesan implementasi Damara bisa sebagai contoh baik ke sesama anggota di organisasi  maupun sebagai alat untuk didorong ke dalam kebijakan,” terangnya.

Ketua Majelis Pakar KPA, Gunawan Wiradi juga mengapresiasi agenda ini. ia menekankan perjuangan juga memerlukan perpaduan perngetahuan di lapangan plus teori dengan secara hati-hati.

Salah satu kehati-hatian adalah dalam setiap kata itu terdapat suatu arti. Maka kita jangan salah mempergunakan kata-kata. Misalnya distribusi, itu arti sebenarnya adalah sebaran dan redistribusi adalah menata ulang sebaran-sebaran itu.  Lalu dalam menafsirkan keberhasilan Damara itu indikatornya apa?,” ujarnya.

Majelis Pakar KPA lainnya, Maria Rita Roewiastoeti memandang perjuangan mengambil tanah luas itu bukan hanya sosial-ekonomi, tapi juga sosial-politik.

Kesan saya, petani-petani ini perjuangannya apolitis. Menurut saya tidak cukup. Kita harus menanamkan kepada petani, jangan jika menjadi kaya berlaku seperti kaum kapitalis. KPA seharusnya punya tugas moral seperti itu. secara politik harus ada jiwanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Nasional KPA, Iwan Nurdin menilai hasil assesment ini bisa dijadikan sebagai peta awal untuk menjalankan Damara.

Dengan adanya temuan ini, kita bisa membayangkan bagaimana tata guna lahan di desa-desa tersebut semacam apa. Bagaimana distribusi tanahnya, termasuk situasi sosial-politinya,” jelas Iwan.

Ke depan, sepertinya kita juga harus perdalam rencana Damara per situs itu secara sosial-politik. Bagaimana pemerintahan dan perencanaan di desanya,” tutup Iwan.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934