KNPA Selenggarakan Rapat Evaluasi Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat Agraria

admin

Jakarta (kpa.co.id) – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) selenggarakan rapat evaluasi Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat KNPA secara daring pada Selasa, 21 April 2020. Selain melakukan evaluasi, pertemuan ini juga digunakan untuk membahas dan menyusun strategi ke depan.

Sejak digulirkan pada Februari 2016, Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat KNPA telah menjangkau wilayah-wilayah konflik agraria di seluruh provinsi di tanah air dalam rangka mendukung para pejuang agraria (petani, nelayan, masyarakat adat dan kelompok miskin perkotaan) yang tengah menghadapi ancaman penggusuran dan kriminalisasi. Terhitung 93 pengaduan yang masuk dan ditangani oleh sistem ini.

Keterlibatan Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat KNPA di berbagai wilayah konflik agraria, sebagian diantaranya telah berhasil membantu para pejuang agraria terbebas dari ancaman kriminalisasi dan penggusuran, seperti kemenangan petani Soppeng dan kriminalisasi petani Jambi.

Tidak hanya itu, Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat KNPA juga telah membangun dan memperluas Jaringan Bantuan Hukum (JBH) agraria yang terdiri dari individu dan organisasi bantuan hukum. Jaringan ini merupakan simpul-simpul yang bisa digerakkan ketika terjadi peristiwa penggusuran dan kriminalisasi guna membantu proses litigasi dan pendampingan hukum bagi para korban.

Laporan ini disampaikan Benni Wijaya, Kepada Departemen Kampanye dan Manajemen Pengatahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selaku pengelola dan penanggung jawab Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat KNPA.

Sementara itu, Sekjen KPA, Dewi Kartika, mencoba melakukan refleksi perjalanan sistem ini. Dulu, sebelum terbentuk, kita di aliansi KNPA melakukan bantingan ketika ada peristiwa penggusuran dan kriminalisasi,” ujarnya.

Dari sana, kita mulai berpikir bagaimana membangun sistem respon cepat yang lebih establish dan sistematis sehingga dibentuklah Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat KNPA ini. Bagi KPA sendiri, sistem ini sangat penting karena ini memang cara kita untuk memiliki sistem yang lebih responsif, yang tidak terlalu panjang birokrasinya karena bantuan harus bisa didistribusikan tidak lebih dari 2 x 24 jam, melalui mekanisme yang bisa memastikan dukungan ini tepat sasaran, transparan dan memenuhi kriteria darurat,” Dewi menjelaskan.

Senada, Kordinator KontraS, Yati Andriyani menegaskan sistem ini sangat penting dan relevan jika melihat konteks dan situasi yang tengah dihadapi saat ini. Terlebih intensitas penggusuran dan kriminalisasi semakin tinggi.

Menurut Data KPA, sebanyak 279 letusan konflik telah terjadi sepanjang tahun 2019. Apalagi melihat eskalasi tindakan refresif dan kekerasan aparat keamanan yang meningkat di berbagai wilayah konflik agraria.

Kurun waktu 2019, telah terjadi 258 kasus kriminalisasi, 211 pejuang agraria dianiaya, 24 orang tertembak dan 14 tewas di wilayah-wilayah konflik agraria., Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2018, di mana pada tahun tesebut, KPA mencatat, dari 410 letusan konflik agraria, terdapat 216 korban kriminalisasi, 132 dianayia, 6 orang tertembak dan 10 tewas.

Yati melihat, Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat KNPA ini sudah berjalan secara efektif dan sesuai dengan target karena sejak awal yang yang menjadi tujuan adalah bagaimana sistem ini mampu merespon situasi darurat yang dihadapi masyarakat dan komunitas di lapangan, baik dari sisi advokasi dan mendukung kebetuhan sehari-sehari mereka saat situasi darurat.

Maka itu, dalam situasi ketidakpastian sekarang, sistem ini menjadi suatu hal yang penting”, tegas Yati.

Beberapa organisasi aliansi yang hadir dalam pertemuan ini, seperti AMAN, Sains, Walhi, JKPP, Sawit Watch, Solidaritas Perempuan, Yayasan Pusaka, KIARA dan API juga sepakat bahwa sistem ini sangat efektif dan perlu diteruskan guna menjawab situasi-situasi darurat yang terus terjadi di lapangan.

Dukungan Bagi Pejuang Agraria Menghadapi Ancaman Penggusuran dan Kriminalisasi

Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat KNPA secara efektif telah berjalan sejak Februari 2016. Tingginya angka konflik agraria, penggusuran, perampasan tanah serta ancaman kriminalisasi dan intimidasi terhadap para pejuang agraria di lapangan perlu direspon secara baik dan cepat agar mampu meminimalisir dampak buruk di lapangan. Situasi inilah yang menjadi cikal-bakal terbentuknya Sistem Respon Cepat dan Darurat KNPA.

Sebelumnya, organisasi aliansi di KNPA melakukan dukungan secara swadaya dan bantingan dalam merespon berbagai kasus yang terjadi di lapangan. Dari situasi ini, muncul lah kesadaran bagaimana membangun sistem yang lebih responsif dan sistematis.

Mengingat statusnya yang hanya difokuskan merespon situasi darurat, maka KNPA membatas kategori dan kriteria yang bisa didukung. Hal ini juga didasari keterbatasan alokasi pendanaan.

Sistem Respon Cepat dan Dana Darurat KNPA sendiri membatasi dukungan pada organisasi, komunitas atau pun individu/pejuang hak atas tanah (land rights defenders) atau pejuang HAM (human rights defenders), sebagaimana mengacu pada Deklarasi Pejuang HAM (A/RES/53/144,1999).

Kasus-kasus yang didukung ialah penggusuran, kriminalisasi dan kekerasan yang terjadi di sektor agraria, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir dan pulau-pulau kecil, infrastruktur dan perkotaan, yang dialami para petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin kota dan aktivis pejuang agraria, individu maupun kelompok.

Beberapa kebutuhan yang direspon oleh sistem ini antara lain: 1) pemindahan lokasi sementara (evakuasi) para korban; 2) pelayanan bantuan hukum pada situasi darurat (saat pemanggilan sebagai saksi, tersangka ataupun ketika penjemputan paksa – termasuk pendampingan saat BAP – hingga sebelum kasus memasuki persidangan); 3) investigasi lapangan yang dilakukan tim KNPA atau jaringan dalam rangka memberikan respon cepat dan tanggap darurat terjadinya kriminalisasi dan kekerasan; 4) bantuan langsung (lump sum) bagi keluarga korban yang mengalami kriminalisasi atau tewas; dan 5) perawatan kesehatan bagi korban yang mengalami cedera atau luka parah.

Setiap anggota dan jaringan yang mengalami situasi darurat di atas, bisa langsung mengakses dukungan ini melalui salah satu organisasi aliansi KNPA. Setiap pengajuan yang masuk akan dievaluasi oleh setiap Tim Pengambil Keputusan yang terdiri dari KPA, YLBHI, WALHI, AMAN, Sawit Watch, Solidaritas Perempuan dan KontraS, sesuia dengan konteks kedaruratannya.

Meski demikian, di beberapa kesempatan, sistem respon cepat ini juga terlibat dalam beberapa peristiwa bencana alam, seperti gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah dan Banten, serta banjir Bengkulu. Respon ini dilakukan untuk membantu organisasi/individu anggota aliansi KNPA yang menjadi korban.

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934