Rapat Akbar Gerakan Perempuan Reforma Agraria Sumatera dan Sulawesi Tolak Omnibus Law

admin

Jakarta (kpa.or.id) Rangkaian aksi penolakan Omnibus Law-RUU Cipta Kerja terus menggelinding dan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Buruh, tani, mahasiswa, perempuan, masyarakat adat dan masyarakat sipil tidak henti-hentinya menyuarakan penolakan terhadap RUU sapu jagat yang tengah digodok DPR RI dan Pemerintah tersebut.

Kali ini, suara penolakan datang dari ratusan perempuan pemimpin reforma agraria dari berbagai provinsi di Sumatra dan Sulawesi. Penolakan tersebut disuaran melalui “Rapat Akbar Gerakan Perempuan Reforma Agraria Sumatra-Sulawesi” yang dihelat secara daring, Rabu, 15 Juli 2020.

Rapat akbar tersebut diselenggarakan Konsorsium Pembaruan Agraria bersama serikat dan organisasi tani anggota yang tersedari di dua pulau ini.

Meski dalam situasi serba terbatas akibat pandemi Covid-19, meminjam istilah Donal Trump “Kungflu”, para perempuan ini tetap semangat ikut andil dalam aksi yang diselenggarakan secara virtual tersebut.

Selain aksi penolakan terhadap Omnibus Law, pertemuan ini juga merupakan rangkaian konsolidasi Perempuan Pejuang Reforma Agraria (PPRA) di Indonesia. Sebelumnya, rapat akbar telah diselenggarakan di wilayah Jawa-Bali.

Aksi yang dipimpin langsung oleh Sekjen d KPA, Dewi Kartika ini diikuti lebih dari 200 perempuan yang tersebar di berbagai kabupatan/kota di Sumatra dan Sulawesi. Seperti Palu, Konawe, Kendari, Takalar, Bantaeng, Bengkulu, Deli Serdang dan beberapa daerah lainnya. Turun hadir pula perempuan-perempuan dari Jawa-Bali, bergabung sebagai bentuk persatuan antara gerakan perempuan reforma agraria.

“Aksi ini menegaskan bahwa perempuan mempunyai peran yang tak kalah penting dalam mengisi kemerdekaan ini. Terlebih imbas kalau RUU ini disahkan, akan sangat memberatkan terhadap perempuan dikemudian hari,” Ujar Dewi.

“Hal ini bisa dilihat ciri-cirinya mulai dari, tidak adanya kata ‘perempuan’ dalam RUU ini, tidak adanya spesifikasi pernyataan seperti hak cuti untuk melahirkan dan RUU ini seolah-olah menempatkan manusia sebagai robot yang bisa dipekerjakan tanpa henti tanpa menghiraukan perasaan, norma dan hak asasi para perempuan itu sendiri,” Dewi melanjutkan.

Menyambung Sekjen KPA, Irma salah seorang peserta aksi dari Takalar secara tegas menyatakan melalui Omnibus Law, Negara mempertegas ketidakadilannya terhadap rakyat.

Ungkapan disambung oleh peserta perempuan dari Bengkulu yang menyatakan para petani butuh keadilan, bukan Omnibus Law.

Terakhir, Erni Kartini, Staf Penguatan Organisasi KPA yang bertugas memandu rapat akbar iberharap aksi-aksi penolakan oleh perempuan di provinsi yang lain semakin massif dan kompak.

“Karena sampai bulan Agustus nanti pemerintah masih akan “kekeuh” meloloskan RUU ini demi memfasilitasi investor-investor besar masuk ke bumi pertiwi. Hidup perempuan yang melawan”, tutup Erni sembari diikuti secara bersama oleh para peserta.

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934