Eksaminasi Publik Putusan PT TUN Makassar Terkait Konflik Warga Desa Lee dengan Anak Perusahaan PTPN

admin

Palu (kpa.or.id) -Perjuangan masyarakat Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah belum selesai. Meski gugatan mereka terhadap HGU PT. SPN,a anak perusahaan PTPN XIV telah dikabulkan Majelis Hakim PTUN Palu, namun tanah-tanah mereka yang diklaim oleh perusahaan belum juga kembali.

Pasalnya, tuntutan mereka atas tanah milik seluas 1.859 hektar yang dikuasai secara sepihak oleh pihak perusahaan yang telah dimenangkan di PTUN Palu, dibatalkan di PT TUN Makassar.

Persoalan pun berlanjut kasasi di MA, sehingga perkara konflik antara warga dengan perusahaan ini semakin berlarut. Namun begitu, warga tidak patah arang. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya menyelenggarakan eksaminasi publik konflik agraria antara Desa Lee dengan PT. SPN untuk membahas putusan PT TUN Makassar yang membatalkan putusan PTUN Palu, Kamis, 2 Juli 2020..

Langkah ini ditempuh karena warga menilai produk hukum yang dikeluarkan PTUN Makassar tidak memenuhi asas-asas transparansi, professionalitas, keadilan dan cenderung berat sebelah ke perusahaan. Sehingga sangat perlu ditinjau lebih lanjut oleh banyak orang terutama para pakar hukum dan aktivis agraria yang mendapingi supaya bisa memberikan kejernihan pemahaman yang lebih objektif dan bisa diterima oleh publik luas. Pandangan-pandangan ini juga berguna untuk mempengaruhi putusan kasasi di MA nanti.

Eksaminasi yang berjalan secara daring ini diselenggarakan oleh masyarakat Desa Lee bersama KPA Sulteng, YTM, PBHR  dan jaringan mahasiswa di Kota Palu. Menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Prof. Nurhasan Ismail, Guru Besar UGM, Dr. Muhammad Tavip, akademisi Universitas Tadulako, Gunawan, peneliti IHCS, Rasyid Bakri, pengacara warga dan Kepala Desa Lee, Almida mewakili masyarakat desa.

Rasyidi Bakri, pengacara warga mengatakan, secara normatif melihat keanehan saat melihat putusan PT TUN Makassar.

Kalau kita lihat dan baca sepintas, putusan PTUN Palu yang mengabulkan tuntutan para petani sudah diperiksa secara baik, mulai dari eksepsi terkait jangka waktu dan beberapa poin eksepsi lain, termasuk pokok perkara, di  mana jelas ada masalah dalam penerbitan sertifikat HGU untuk PT. SPN,” katanya.

Jadi sangat beralasan secara hukum ketika PTUN Palu membatalkan sertifikat tersebut dan memerintahkan menerbitkan yang baru,” tambah Rasyidi.

Cuma masalahnya itu di tingkat banding kita melihat justru eksepsi tentang batas waktu untuk mengajukan gugatan, malah itu yang dikabulkan PT TUN Makassar sehingga menggugurkan semua keputusan yang sudah ada sebelumnya,” tutupnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Gunawan, ia secara tegas menyatakan putusan PTUN Palu sangat jelas. Permohonannya diterima, tidak kabur, para pihak lengkap, legal standingnya diterima, HGU dibatalkan.

Namun menjadi masalah baru ketika naik banding di Makassar, karna PT TUN hanya mengadili prosedur.

Padahal, salah satu yang penting putusan itu adalah menunjukkan pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap SK HGU,” ujar Gunawan.

Gunawan menilai aspek prosedural yang menjadi alasan putusan PTUN Makassar masih sangat debatable sehingga peluang warga untuk memenangkan banding nanti masih sangat terbuka lebar.

Dr. Muhammad Tavip dalam kesempatannya menyarankan agar masyarakat tidak terjebak secara normatif. Jangan liat normatif, persoalan Morowali harus disesuaikan UU itu dengan keadaan masyarakat. Perbuata nyata bukan objek, secara kontekstual bisa mendatangkan bencana,” ujarnya.

Alimida, Kepala Desa Lee mengutarakan putusan PT TUN Makassar terkesan tidak adil dan lebih berpihak kepada perusahaan.

Padahal Desa Lee merupakan desa tertua yang ada di Kecamatan Mori Atas yang terdiri persawahan, perkampungan, sumber air kandang desa dan bekas perkampungan tua.

Di akhir, Prof. Nurhasan Ismail menyatakan, masyarakat harus tetap bertahan di tanah-tanah tersebut.

Tanah itu masih milik masyarakat, selama tetap di sana, saya pikir itu gerakan yang harus dilakukan sebagai upaya yang dilakukan diluar gugatan terhadap PTUN. Tanah bukti kepemilikan tidak mesti dibuktikan dengan wujud sertifikat. Penguasaan secara fisik adalah bukti , selama tanah itu dikuasai dan terus digunakan, jangan sekali-kali untuk ditinggalkan,” ia menegaskan.

Sekjen KPA, Dewi Kartika mendorong masyarakat untuk terus memperkuat diri dan semakin solid di bawah. Upaya litigasi ini penting, namun jangan sampai melupakan penguatan serikat di bawah,” ucap Dewi.

Ia menilai perlu persiapan yang benar-benar matang, karena dalam resiko terburuk warga Desa Lee bisa terusir kapan saja tanpa adanya kepastian hukum. Menurutnya ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi, Adapun Eksaminasi ini sangat penting karena akan sangat berdampak pada kedua cara tersebut dan perlu diadakan diskusi lebih lanjut secara intensif sehingga akan menghasilkan rumusan yang lebih kuat. Perlu penggalian dan pengkajian lebih dalam soal aspek sosiologis, historis dan filosofis Desa Lee sehingga menjadi satu kesatuan materi yang utuh.

“Jadikan pesimisme sebagai kewaspadaan dan jadikan optimisme sebagai harapan, harapan yang diyakini sebagai keadilan”, pesan Dewi.

 

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934