Perempuan Pejuang Reforma Agraria Jawa-Bali Sepakat Tolak Omnibus Law

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Ratusan perempuan pimpinan gerakan reforma agraria di Jawa dan Bali anggota KPA berkumpul secara daring melaksanakan konsolidasi menolak Omnibus Law, Kamis, 9 Juli 2020. Meski hanya lewat konferensi online dari kampung masing-masing. Para aktivis perempuan ini tetap terlihat bersemangat meneriakkan yel-yel dan teriakan penolakan terhadap Omnibus Law- Cipta Kerja. “Tolak Omnibus Law, hidup petani, hidup perempuan.

Rapat akbar ini dihadiri oleh serikat-serikat tani anggota KPA yang tersebar di Jawa-Bali, di antaranya, Serikat Petani Pasundan (SPP) di empat kabupaten, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran, Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), Pergerakan Petani Banten (P2B), Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB), Serikat Petani Lumajang (SPL) dan Perempuan Pejuang Reforma Agraria Sumberklampok, Buleleng, Bali.

Membuka pertemuan ini, Sekjen KPA, Dewi Kartika menyerukan “Tolak Omnibus Law” yang langsung diikuti pekik suara dari seluruh peserta rapat akbar.

Hadir pula dala rapat akbar ini, Ketua DN KPA, Iwan Nurdin dan anggota Majelis Pakar KPA, Agustiana.

ini rapat akbar pertama yang mempertemukan serikat petani perempuan untuk region Jawa-Bali. Akan disusul rapat akbar lain dari serikat petani Sumatera, Sulawesi, dan lainnya,” ujar Dewi.

“Banyak buruh kena PHK sehingga kesulitan mengakses makanan, mereka banyak dibantu gerakan reforma agraria seperti organisasi tani,” sebutnya. Misalnya mobilisasi hasil panen untuk bantu keluarga miskin perkotaan seperti buruh. Observasi dari Maret sampai Juli, KPA meyakini pentingnya hak atas tanah ini terjamin.

Menurut Dewi, daerah yang tidak tak kena dampak krisis pangan global adalah area dengan tanah pertaniannya subur, petani yang punya tanah, sehingga tak terancam kelaparan. “Lumbung pangan membuktikan kita yang bisa bertahan 5 bulan terakhir ini,” lanjutnya berapi-api.

Dewi menyebutkan, selama masa pandemi, konflik agraria masih marak terjadi di Indonesia. Selama tiga bulan terakhir terdapat 28 letusan konflik agraria yang sebagian besarnya menimpa anggota-anggota KPA di wilayah. Di antaranya 18 petani dan masyarakat adat dikriminalisasi, 3 orang dianiaya dan 2 tewas.

Sebab itu, Dewi menghimbau kepada semua perempuan yang hadir untuk terus menyolidkan barisan perjuangan di basis-basis, menolak segala bentuk yang mengancam hak atas tanah petani.

Dewi menjelaskan, perempuan mempunyai peran, hak dan berkontribusi besar dalam gerakan reforma agraria.

Saya percaya selama ini perempuan telah berkontribusi besar dalam perjuangan reforma agraria. Selama 25 tahun, sejak KPA didirikan pada 24 September 1994, tidak lepas dari peran para pejuang dan aktivis agraria perempuan di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Dewi.

Para perempuan pejuang agraria penting untuk melakukan penolakan terhadap Omnibus Law. Sebab kata Dewi, saat ini perusahaan konsesi sawit telah menguasai 16 juta hektar tanah di Indonesia, ada hampir 50 ribu hektar anggota KPA di seluruh Jawa masih berkonflik dengan Perhutani, perkebunan swasta yang tersebar di seluruh wilayah, bahkan sekarang diancam oleh proyek pengembangan pariwisata yang menimpa anggota KPA di Pulau Komodo dan Danau Toba,” lanjutnya.

Ia menegaskan, kehadiran RUU Cipta Kerja atau yang lazim disebut Omnibus Law ini akan memperparah situasi tersebut.

Ada 79 UU yang akan direvisi di mana porsi terbesarnya untuk kepentingan investasi skala besar, perkebunan, tambang, infrastruktur dan properti dan pengembangan, pengembangan kawasan ekonomi startegis.

Dalam RUU Cipta Kerja pemerintah meminta DPR untuk merubah HGU menjadi sekaligus 90 tahun. Perusahaan pemilik konsesi perkebunan besar yang selama ini menjadi penyebab utama konflik agraria justru diberikan keistimewaan melalui RUU ini. Termasuk juga penyimpangan reforma agraria melalui pembentukan Bank Tanah.

Ini yang harus segera kita tolak dan lawan,” tegas Dewi menghimbau seluruh peserta rapat akbar.

Wati, pejuang perempuan dari  SPP Ciamis secara tegas menolak RUU Cipta Kerja ini.

Saya menolak UU Omnibus Law yang dibahas oleh pemerintah, kami perempuan di sini semuanya sudah sepakat menolak. Karna tidak berpihak para rakyat, karna hanya berpihak pada penguasa dan pengusaha. Dengan tanah ini, kami bisa menyekolahkan anak, bisa sejahtera, kami tidak rela harus dirampas dari tangan kami karna Omnibus Law,” jelas Wati.

Hal serupa disampaikan oleh May Putri, kader muda PPAB Blitar ini mengatakan, saat ini, para perempuan yang tergabung dalam PPAB sudah mampu meningkatkan kesejahteraan. Melalui lembaga produksi petani, yakni koperasi kopi Blitar yang telah dibentuk organisasi,” ujarnya.

Jika RUU Cipta Kerja disahkan, apa yang telah kami perjuangkan dan bangun di Blitar akan terancam, sebab itu kami secara tegas menolak Omnibus Law,” tegasnya.

Sementara, PPRA Bali yang tergabung dala Serikat Tani Sumberklampok juga menyatakan penolakan.

Kami sudah nyaman menempati dan menggarap tanah di sini, jangan sampai dirampas lagi dengan adanya Omnibus law. Kami merupakan eks pengungsi Tim-Tim Desa Sumberklampok sudah dua puluh tahun menempati desa ini.” ujar mereka.

Minggu depan, para perempuan pejuang agraria di Sumatra dan Sulawesi juga akan melakukan rapat akbar untuk menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934