Dua Hakim Berhalangan Hadir, Sidang Lanjutan Gugatan Surpres Omnibus Law Ditunda

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Sidang lanjutan gugatan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law yang akan diselenggarakan hari ini, Selasa, 11 Agustus 2020 di PTUN Jakarta terpaksa diundur. Pasalnya, dua majelis hakim tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) hakim.

Sidang hari ini, rencanannya diagendakan untuk pemeriksaan bukti surat dari para penggugat yang terdiri dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Merah Johansyah Ismail, Kordinator Jariangan Advokasi Tambang (JATAM) selaku penggugat individu.

Kuasa hukum penggugat juga merencanakan meminta majelis hakim mengeluarkan putusan sela meminta Presiden Joko Widodo selaku tergugat menunda keberlakukan Surpes Omnibus Law.

Penggugat menilai, penundaan ini sangat penting, apalagi di tengah pandemi Covid-19, diantara banyak kerja-kerja yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah sebagai dampak dari meluasnya wabah, seperti krisis kesehatan, krisis ekonomi sampai krisis pangan.

Perwakilan penggugat juga menyampaikan kekecewaan mereka akibat ditundanya sidang ini.

Kami merasa kecewa dengan proses persidangan yang kami kira mengulur-ulur waktu, karna kita tahu beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah menargetkan pengesahakan RUU ini sebelum 17 Agustus 2020,” ujar Sekjen KPBI, Damar Panca saat ditemui di depan PTUN.

Senada, Kepala Departemen Advokasi KPA, Roni Septian Maulana menyatakan ditundanya sidang ini merupakan bentuk tidak seriusnya PTUN merespon gugatan para penggugat.

Kami kecewa karna dalam sidang sebelumnya hakim sudah menyepakati akan ada dua hakim yang akan menyelenggarakan persidangan pembuktian bersama penggugat dan tergugat. Namun secara tiba-tiba mereka memberitahukan pembatalan,” demikian Roni.

Sehari sebelumnya, kaolisi masyarakat sipil tolak Omnibus Law telah melayangkan surat somasi kepada DPR RI. Hal ini sebagai respon terhadap DPR RI yang melanggar kesepakatan untuk tidak melanjutkan pembahasan semasa reses.

Sementara, Nelvy Christian, satu-satunya hakim yang hadir mengumumkan jika pengadilan telah menerima surat-surat penolakan Omnibus Law yang dikirimkan masyarakat lewat kartu pos kepada PTUN Jakarta. Ia juga membacakan sekilas isi-isi surat tersebut.

Ia menyatakan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan majelis hakim lainnya.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934