Rapat Akbar Gerakan Reforma Agraria Jawa Timur, KPA Serukan Keterlibatan Penuh Petani dalam Perjuangan Hak Atas Tanah

admin

Jawa Timur (kpa.or.id) – Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menyerukan keterlibatan aktif petani dalam perjuangan hak atas tanah dan memastikan proses percepatan penyelesaian konflik dan redistribusi tanah berjalan sesuai kaidah reforma agraria sejati. Hal ini disampaikan saat Rapat Akbar Gerakan Reforma Agraria Jawa Timur, 25 Februari 2021 di Jember.

Dewi mengutarakan kekecewaannya terhadap pemerintah karena implementasi program reforma agraria berjalan di tempat. Menurutnya, pemerintah malah lebih fokus mengerjakan program sertifikasi tanah. Sebaliknya agenda penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah yang merupakan inti dari Reforma Agraria Sejati tidak pernah benar-benar diupayakan.

Padahal menurutnya, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Presiden No. 86 tentang Reforma Agraria telah menjamin hak atas tanah rakyat. Ia juga menganjurkan, petani harus tahu dan paham mengenai UUPA. “Karena seharusnya petani tidak boleh dikriminalisasi dan diintimidasi. Saya sudah sampaikan hal tersebut kepada Presiden saat pertemuan tanggal 23 November 2020,” tutur Dewi.

Selain itu, Dewi mengatakan KPA telah menyerahkan data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) kepada pemerintah yang tersebar di 502 desa. Dari pertemuan dengan Presiden itu, menurut Dewi, pemerintah berjanji akan mempercepat penyelesaian konflik di 54 lokasi yang telah diusulkan tersebut. Karna itu, menurut Dewi, Serikat Tani Independen (Sekti) Jember harus terus menagih dan mengingatkan percepatan pelaksanaan RA di Jember. Sebab, Desa Curahnongko salah satu basis tani Sekti masuk di dalamnya. Sehingga menurutnya, penting untuk terus menagih dan mengingatkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

“Petani harus merubah mental dari sebagai korban, menjadi pejuang. Sehingga hak atas tanah yang dijamin dalam konstitusi harus diperjuangkan, tidak menunggu kebaikan pemerintah,” pungkasnya.

Pasca pertemuan November tahun lalu, Presiden Jokowi kembali mengundang KPA pada 3 Desember 2020. Di sana KPA menyampaikan kepada Kapolri terkait kriminalisasi yang dialami oleh petani di masa pandemi. Dewi menegaskan, di masa pandemi aktivitas petani dibatasi, namun bukan berarti perusahaan boleh sewenang-wenang mengklain tanah rakyat dan menggusurnya.

Terakhir, Dewi sangat mengapresiasi Sekti Jember yang masih konsisten dalam perjuangan reforma agraria (RA). Namun, ia juga mengingatkan akan pentingnya kaderasi di tingkatan serikat dan organisasi, agar tidak tersingkir dan terus bisa bertahan di atas tanahnya sendiri. “Perjuangan bukan buat saat ini saja tetapi juga buat masa depan,” tegasnya.

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934