Titik Balik Gerakan Reforma Agraria di Bengkulu

admin

Bengkulu (kpa.or.id) – Bersamaan dengan rangkaian Rapat Akbar Gerakan Reforma Agraria di berbagai provinsi. Konsorsium Pembaruan Agraria juga menyelenggarakan pertemuan akbar petani di Provinsi Bengkulu bersama Serikat Tani Bengkulu (STaB). Misi utama di sini adalah mengkonsolidasikan kembali organisasi tani anggota KPA yang ada di beberapa daerah di provinsi ini.

STaB merupakan salah satu anggota KPA yang memiliki anggota hampir di seluruh kabupaten Bumi Raflesia. Ibarat kapal, bahtera perjuangan agraria di Bengkulu nyaris karam akibat lama tidak terkonsolidasi. Beruntungnya, beberapa kader seperti Hari Patono, Zahri, Budi Syahroni dan Slamet tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan perjuangan.

Rapat Akbar GRA dilakukan di basis-basis STaB, dimulai dari Desa Simpang Batu dan Lembah Duri di Kabupaten Bengkulu Utara. Tanah garapan anggota STaB di desa ini secara hukum telah diakui Negara melalui penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah pada 2015 silam. Keberhasilan ini mereka dapat setelah satu dekade berjuang menggarap tanah eks HGU PT Sebayur sejak 2005. Tanah-tanah tersebut telah dibagi rata seluas 2 hektar bagi setiap anggota. Saat ini, para petani mengusahakannya dengan menanami pohon karet.

Parno, Ketua OTL Sumber Makmur mengatakan bahwa berkeinginan supaya ada transformasi ekonomi di desa mereka. Mereka berkeinginan memiliki pabrik skala kecil agar bisa mengolah hasil panen karet menjadi bahan setengah jadi. Hal ini bisa diharapkan memberikan pertambahan nilai ekonomi bagi setiap anggota.

Beragam Modus Korupsi Agraria Mengancam Petani

Hari berikutnya, konsolidasi berlanjut ke desa lain, masih di Bengkulu Utara, tepatnya di Desa Talang Arah. Kali ini KPA melakukan investigasi lapangan mengenai target penyelesaian konflik dan redistribusi tanah di desa ini. KPA bersama STaB menemui para pemuda tani dan pengurus Kelompok Tani (Poktan) dari lima desa di Kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti Seblat. Menurut penuturan mereka, sejak 1981 petani sudah berkonflik dengan PT. Agrinical. Awalnya, HGU adalah seluas 6.300 hektar, namun pada 2014 menjadi 8.900 hektar. Perluasan secara sepihak tersebut berada di atas pemukiman dan tanah garapan petani. Sayangnya, sejauh ini baik dari perusahaan maupun BPN tidak pernah mau membuka data HGU yang masa berlakunya habis pada 2020 lalu.

Dari hasil investigasi yang dilakukan, KPA menemui beberapa kejanggalan, salah satunya janji perusahaan yang akan melepas HGU untuk petani, namun tidak menjelaskan di mana lokasi dan berapa luasannya. Bahkan pernyataan tersebut didukung oleh Kanwil BPN Bengkulu. Namun celakanya, hingga saat ini BPN tidak kunjung membuka data HGU tersebut.

Ketertutupan data ini rupanya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperpanjang HGU mereka, tapi masih terkendala. Terakhir, pada 2020 Kanwil BPN Bengkulu bersama Kementerian ATR/BPN melakukan pengukuran di areal HGU PT. Agrinical dibantu aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Modus-modus dengan mengatasnamakan redistribusi tanah untuk kepentingan perusahaan jamak ditemui. Misalnya, kala perusahaan menemui jalan buntu untuk memperpanjang HGU. Mereka menggunakan skema pelepasan 20% HGU agar pemerintah mau memberikan perpanjangan izin. Padahal, HGU tersebut berasal dari pencaplokan garapan petani.

Modus serupa juga ditemui KPA di wilayah perkebunan PT. Pamor Ganda milik DL Sitorus. Alih-alih melepaskan HGU untuk masyarakat. Perusahaan malah memberikannya kepada TNI dan aparat kepolisian untuk dijadikan tempat latihan. Cara-cara seperti juga terjadi di banyak tempat. Lazimnya dipakai untuk memberikan intimidasi kepada para petani agar tidak berani lagi memprotes aktivitas perusahaan yang merugikan petani.

Selain modus pelepasan 20 % HGU, ada juga praktek jual beli bekas HGU antar perusahaan. Seperti yang terjadi di Bengkulu Tengah. PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) mengaku membeli bekas HGU PT. Ika Hasfarm yang habis sejak 2017. Guna memperbarui izin HGU tersebut, PT. SIL mengklaim telah melepaskan 1.400 hektar kepada petani, namun pihak perusahaan tidak mampu menunjukkan lokasi dan siapa penerimanya.

Di tengah rumitnya situasi konflik agraria dengan beragam modus korupsi yang telah terjadi, para petani berharap agenda reforma agraria kembali membumi. Hal ini tentu dengan mendorong kepeloporan kaum tani dan serikatnya sebagai motor gerakan. Demi menjawab tantangan dan harapan itu, dalam waktu dekat STaB akan melakukan pendidikan reforma agraria, kaderisasi dan melakukan restrukturisasi organisasi melalui kongres. Hal ini dirasakan sangat penting agar organisasi yang telah lama terlelap bergegas membenahi diri. Sebab, Bengkulu memerlukan banyak pemuda tani yang memiliki pengetahuan, keberanian dan ketulusan untuk mengorganisir serta berada di garis depan untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934