Momentum IWD 2021: Perempuan Harus Menjadi Pelopor Gerakan Reforma Agraria

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama ratusan pimpinan perempuan di basis-basis organisasi di berbagai wilayah menyelenggarakan “Rapat Konsolidasi Gerakan Perempuan Pejuang Reforma Agraria”, Senin, 15 Maret 2021. Pertemuan yang digelar secara daring ini salah satunya momentum peringatan International Women’s Day (IWD) 2021 yang jatuh pada 8 Maret yang lalu.

IWD adalah simboliasi dari spirit para perempuan di seluruh belahan bumi yang tengah memperjuangkan hak-hak hakiki mereka, hak politik, pendidikan, upah layak, ruang hidup yang bersih, hak atas tanah dan hak-hal dasar lainnya.

Membuka pidatonya, Dewi Kartika, Sekretaris Jendral KPA menyampaikan meskipun momentum peringatan ini cenderung terlambat, namun pertemuan ini bisa menjadi awal untuk konsolidasi perempuan agraria dan pedesaan selanjutnya yang akan diadakan secara berkala.

Ia juga mengatakan, peran perempuan sangat penting, sebab itu sudah seharusnya merayakan segala bentuk perjuangan rakyat, tak terkecuali perempuan petani. Dewi berharap, ke depan perempuan menjadi pelopor kepemimpinan petani.

Pertemuan ini merupakan wadah tukar pikiran bagi para perempuan pejuang basis tani KPA yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pengalaman, tantangan dan keberhasilan yang didapat selama bergerak bersama kaum tani dan rakyat pedesaan lainnya.

Perempuan pejuang reforma agraria yang pertama kali bercerita mengenai pengalaman juangnya adalah, Opung Kasandra dari Sigapiton, Danau Toba. Di usia senjanya, beliau masih mau memikirkan orang lain dan masih setia mempertahankan tanahnya.

Opung Kasandra bersama warga kampungnya saat ini berhadapan dengan proyek pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang dimulai sejak 2016. Proyek pembangunan ini tidak hanya merusak lingkungan dan sumber-sumber hidup masyarakat, namun juga akan menggusur tanah adat.

Baginya, mempertahankan tanah ini adalah harga mati karna merupakan warisan dari para leluhur. Artinya, relasi dengan tanah tersebut bukan hanya sebatas persoalan sumber hidup, namu juga jati diri mereka sebagai masyarakat adat.

Hal serupa juga dialami oleh Nyai Jusma dari Jambi, perempuan Serikat Tani Tebo (STT) tersebut digusur tanahnya pada tahun 2000 silam oleh PT. Wira Karya Sakti, salah satu anak perusahaan Sinar Mas Group. Di usianya yang sudah senja pula, Nyai Jusma harus menghadang alat berat yang akan menggusur rumah dan tanah garapannya. Salah satu aksi penolakan yang dilakukan Nyai Jusma bersama perempuan lainnya ialah pernah menaiki alat berat pihak perusahaan untuk menghentikan aktivitas penggusuran.

Meskipun sudah dikatakan bahwa itu membahayakan, ia tak ciut nyali. Ia tetap bersikukuh menghadang alat berat untuk mempertahankan tanahnya. “Aku berani mati. Aku siap apapun terjadi sebab aku ingin mempertahankan tanah dari nenek moyang kami,” ucapnya dengan lantang di tengah-tengah diskusi.  Ia juga mengatakan alasannya mempertahankan tanah sebab, ia ingin anak dan cucunya nanti bisa tetap belajar karena menurutnya kalau tidak punya tanah mereka mau hidup di mana dan bagaimana bisa belajar.

Cerita lainnya ialah pengalaman Ai Susi, salah satu perempuan kader Serikat Petani Pasundan (SPP) Garut. Menariknya, Ai Susi, merupakan tokoh pemimpin perempuan tani yang rata-rata anggotanya merupakan centeng-centeng desa, atau sering disebut preman. Ia sendiri sudah berjuang mempertahankan hak atas tanah dari tahun 1998. Ketika ia masih SD, orang tuanya juga merupakan kader SPP. Karena itulah kini, ia masih ingin terus melanjutkan perjuangan orang tuanya.

Ai Susi mempertahankan tanahnya melawan perampasan tanah yang dilakukan oleh pihak perkebunan. Dulu, pihak perkebunan membayar preman untuk mengalang-halangi warga menempati tanahnya, tapi lama kelamaan uang pihak perkebunan habis untuk mebayar preman. Setelah itu lah Ai Susi mengorganisir preman tersebut dan bersama-sama memperjuangkan hak atas tanah.

Pengalaman berbeda diceritakan oleh May Putri, kader muda Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) yang saat ini fokus mengelolah koperasi serikat, yakni Credit Union (CU) Pawartaku. Pembentukan CU ini berdasarkan pengalaman dua wilayah di Blitar pasca redistribusi tanah. Di Banyuurip pasca redistribusi tanah, banyak warga yang malah menjual tanahnya ke bank.  Begitu pula terjadi di Gambanganyar. Persoalannya, pasca redistribusi, petani kerap kali terjebak dalam hal permodalan.

Ia berpendapat seharusnya jika petani mengalami kesulitan, jangan sampai tanah hasil redistribusi yang diperjuangkan sampai berdarah-darah harus dijual. Maka dari itu organisasi membentuk sebuat usaha ekonomi kerakyatan untuk membantu petani. CU sendiri sudah menyelamatkan 35 sertifikat yang dijual ke bank. Sertifikat tersebut dikembalikan lagi ke petani, dan petani membayar ke CU dengan cara menyicil.

Selain itu CU berguna menjadi penunjang kegiatan tani, seperti halnya penyediaan pupuk dan lain sebagainya. Tujuan CU, sebagai koperasi simpan pinjam, ialah untuk mensejahterakan anggotanya. Maka CU hanya meminjamkan uang kepada anggota dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan lingkungan. “Perjuangan agraria harus memperhatikan ketahanan ekonomi. Tidak hanya berfokus pada proses redistribusi, namun juga memperhatikan bagaimana pasca redistribusi,” ujarnya.

Selain mendengar pengalaman-pengalaman perjuangan para perempuan agraria dan pedesaan, forum ini juga menghadirkan perwakilan-perwakilan perempuan lintas gerakan. Mereka juga menyampaikan pengalaman dan tantangan pergerakan di sektor masing-masing.

Beberapa elemen gerakan perempuan tersebut diantaranya, Jumisih dari Federasi Serikat Persatuan Buruh Indonesia (FSPBI), Dinda Nur Annisa Yura dari Solidaritas Perempuan (SP), Rukka Sombolinggi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Nining Elitos dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Khalisah Khalid dari Walhi, dan dari mahasiswa ada, Elza Yulianti dari LMND-DN. Mereka semua membagikan pengalamannya dan alasan mengapa mereka sangat mendukung perempuan petani harus berdaulat agraria.

Seperti yang dikatakan Khalisah Khalid, hubungan gerakan perempuan dengan agraria begitu kuat. Hubungan perempuan pada agraria adalah hubungan bathin. Hal ini yang membuat perempuan berada di garis terdepan menjaganya. “Terdapat nilai dalam bathin yang menempatkan sumber-sumber agraria sebagai perjuangan,” ujarnya.

Terakhir sebagai penutup, Sekjen KPA, Dewi Kartika menyampaikan, penting mendengar perspektif lain, untuk saling bertukar pembelajaran dan pengalaman. Perjuangan Reforma Agraria tidak pernah mudah, jangan menyerah dan terus berjuang. Konsistensi berorganisasi dan berserikat mari kita saling menguatkan.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934