Penyelesaian Konflik Agraria Pematang Siantar Harus Memastikan Keterlibatan Petani

admin

Pematang Siantar (kpa.or.id) - Kantor Wilayah BPN Sumatra Utara bersama Kantor Pertanahan BPN Pematang Siantar yang tergabung dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sumatra Utara melakukan kunjungan ke tanah garapan Persatuan Petani  Siantar Simalungun (PPSS) di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Pematang Siantar, Rabu, 17 Maret 2021.

Kunjungan ini untuk menindaklanjuti desakan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama PPSS terkait percepatan penyelesain konflik di Tanjung Pinggir.

Sebelumnya, Kamis, 4 Maret 2021, KPA Wilayah Sumut bersama serikat tani dan organisasi masyarakat adat anggota KPA di berbagai kabupaten melakukan audiensi dengan Kanwil BPN. Audiensi tersebut untuk mempertanyakan tindak lanjut pertemuan KPA dengan Presiden Jokowi November dan Desember tahun lalu terkait progres penyelesaian konflik agraria di Sumut.

Dari pertemuan dengan Presiden itu, terdapat 54 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dari 532 lokasi yang telah diusulkan KPA sejak 2017. Salah satu lokasi yang akan dipercepat penyelesaiannnya adalah tanah garapan basis PPSS di Tanjung Pinggir.

Dalam kunjungan ini, tim GTRA Sumut melakukan pengecekan mengenai data subjek (penggarap) dan objek (tanah) yang telah diusulkan KPA dan PPSS.

Jetro Valentino, dari Kanwil BPN Sumut mengatakan akan mengadakan rapat pada tanggal 31 Maret 2021 dengan seuruh tim GTRA untuk proses penyelesaian konflik ini.

Korwil KPA Sumut, Hawari Hasibuan menyambut baik inisiatif Kanwil BPN Sumut yang sudah merespon LPRA usulan KPA bersama anggota. Ia menekankan proses lanjutan ini mesti lah dilakukan secara partisipatif dan tetap berkordinasi dengan PPSS dan KPA, untuk memastikan resiko penunggang gelap.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934