Penyelesaian Konflik Agraria Buleleng Jangan Sampai Bias Kepentingan Proyek Infrastruktur

admin

Denpasar (kpa.or.id) – Proses penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah harus memastikan keterlibatan utuh petani. Kepastian hak petani atas tanah harus menjadi prioritas dari penyelesaian konflik agraria, terhindar dari kepentingan penunggang gelap maupun kepentingan sesaat proyek pemerintah. Sebab itu, penting untuk terus mengawal proses-proses penyelesaian dan percepatan di lapangan.

Dalam upaya mengawal hal tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Serikat Tani Buleleng (STB) menghadiri undangan pertemuan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kepala Staf Presiden (KSP). Pertemuan ini diselenggarakan di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Pertemuan ini guna membahas proses penyelesaian konflik agraria di Buleleng yang masuk ke dalam 54 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) usulan KPA yang akan diakselerasi proses penyelesaiannya. Pada forum tersebut, KPA kembali menagih percepatan dan mekanisme sistematis dari Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Perbaikan Kebijakan Reforma Agararia (RA) secara keseluruhan.

Pemprov Bali dan Kanwil BPN Bali menargetkan setelah Hari Raya Galungan (akhir bulan April) redistribusi tanah bekas PT. Margarana di Kecamatan Gerokgak dapat terealisasi. Pada tahap pertama, pihak BPN menyampaikan akan meredistribusi tanah pemukiman terlebih dahulu. Lalu, disusul pertanian milik petani di Sumberklampok.

Merespon hal tersebut, Sekjen KPA, Dewi Kartika menyatakan seharusnya yang menjadi prioritas pertama penyelesaian konflik adalah tanah pertanian petani, bukan pemukiman.

Dewi menegaskan, dalam proses penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah, hal yang terlebih dahulu diprioritaskan adalah redistribusi tanah pertanian. Hal ini selaras dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Setelah itu, baru lah disusul redistribusi untuk tanah-tanah pemukiman.

Percepatan penyelesaian konflik agraria di Bali juga harus paralel dengan LPRA yang ada di Bali.. Saat ini,  terdapat 10 LPRA di Bali, 5 diantaranya menjadi target penyelesaian konflik agraria untuk tahap pertama. Lokasi LPRA tersebut tersebar di empat kabupaten yakni Buleleng, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan, dengan total luasan 1.786 hektar yang digarap oleh 2.082 KK.

Hal lain yang menjadi kekhawatiran Dewi dalam proses ini adalah rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumberklampok yang membutuhkan kurang lebih 100 hektar tanah pertanian milik masyarakat. Ia menyampaikan jangan sampai terjadi bias kepentingan antara kebutuhan redistribusi tanah dengan kepentingan pemerintah dalam membangun bandara yang berpotensi merampas hak-hak petani.

Tidak mungkin ada penyelesaian konflik agraria jika pada waktu bersamaan pemerintah akan menggusur tanah-tanah petani di Sumberklampok dengan alasan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau pembangunan bandara,” ungkap Dewi.

Selain itu, pertemuan ini dinilai tidak efektif dikarenakan beberapa lokasi lainnya seperti Desa Pemuteran (bekas HGU PT Margarana) dan Banjar Adat Bukit Sari (klaim kawasan hutan) kurang mendapat porsi pembahasan yang cukup pada pertemuan tersebut. Sehingga dikhawatirkan percepatan penyelesaian konflik agraria di Bali tidak memenuhi target waktu.

Pasalnya, pada pertemuan tahun lalu di Istana Negara, KPA dan jaringan CSO bersama Presiden telah menyepakati percepatan penyelesaian konflik agraria di 54 LPRA-KPA akan dirampungkan dalam tiga bulan pertama. Tidak efektifnya pertemuan tersebut tentu berdampak terhadap target waktu yang telah diberikan.

Pentingnya Keterlibatan Petani Dalam Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

Selain adanya wacana pembangunan bandara, tantangan lain yang dikemukakan Kanwil BPN Bali adalah kurangnya anggaran di lembaganya. Terlepas adanya masalah anggaran, Sekjen KPA menilai ada persoalan yang lebih penting untuk diperhatikan secara bersama, yakni kebutuhan mekanisme dan tata kerja yang lebih jelas dengan melibatkan petani secara penuh.

Hal itu penting guna menghindari ketidaktepatan subjek-objek Reforma Agraria di Bali,” Dewi menegaskan.

Khususnya LPRA Sumberklampok,. Saat ini Bupati Buleleng tengah menyiapkan surat keputusan pembentukan panitia pertimbangan land reform. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain bagi Pemda untuk tidak melibatkan petani dan serikat.

Beberapa organisasi tani anggota KPA yang hadir pada pertemuan ini juga menyampaikan pandangan dan catatan mereka terkait proses percepatan penyelesaian konflik agraria. Seperti Desa Pemuteran yang juga menjadi prioritas. Namun, belum ada kejelasan dari pihak Pemprov dan Kanwil BPN untuk merampungkannya. Hal serupa juga dialami petani anggota KPA di Banjar Adat Bukit Sari atau lokasi eks transmigrasi Timor-Timur.

Target penyelesaian konflik agraria di 54 lokasi prioritas ini bukan lah hal yang mudah untuk diwujudkan, di tengah tantangan dan hambatan yang ditemui di lapangan. Ini menjadi pekerjaan bersama antara serikat tani, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Target tiga bulan akan sulit tercapai apabila pemerintah masih menggunakan pendekatan business as usual, tanpa melibatkan secara penuh para petani dan organisasi masyarakat sipil. Maka dari itu, perlu disepakati mekanisme dan sistem kerja yang lebih efektif oleh semua pihak, mengingat sisa waktu pemerintahan Joko Widodo tidak banyak.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934