Kala Petani Semakin Ditinggalkan

admin

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 71 persen dari total petani saat ini berusia di atas 45 tahun. Sedangkan yang di bawah 45 tahun hanya 29 persen saja. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari faktor stuktural yang menyebabkan penurunan profesi petani.

Jakarta (kpa.or.id) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya pada pembukaan acara pengukuhan Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian mengajak anak muda untuk mau menjadi petani. Ia menekankan bahwa petani harus menjadi profesi yang menarik minat anak muda. Ajakan tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran semakin menuanya para petani di Indonesia, sebab profesi petani semakin ditinggalkan.

Lalu apakah benar menurunnya jumlah petani di Indonesia disebabkan kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian? Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA, Benni Wijaya menyatakan bahwa ada persoalan struktural yang sebenarnya mendasari mengapa fenomena ini terjadi.

Menurutnya hal itu berakar dari politik kebijakan agraria dan pertanian Indonesia yang sangat serampangan, salah satunya mengenai kebijakan alokasi tanah. “Berpihak pada industri besar, namun meminggirkan para petani kecil ,” tegas Benni.

Kebijakan tersebut yang akhirnya membuat sulitnya para petani mengakses dan memiliki tanah sebagai alat produksi utama. Tanah-tanah sudah dikapling-kapling oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga tidak ada yang tersisa bagi petani untuk melanjutkan usaha pertanian mereka.

Data BPS menunjukkan bahwa, 1 persen penduduk (kelompok bisnis) menguasai 60 persen tanah di Indonesia. Sementara 56 persen petani di Indonesia hanya memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar (gurem).

Benni menambahkan, praktek-praktek perampasan dan monopoli tanah ini telah melahirkan letusan-letusan konflik agraria di Indonesia. KPA mencatat, setidaknya dalam 6 tahun masa kepemimpinan Jokowi ada 2291 letusan konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tingginya angka konflik tersebut tidak lain merupakan akumulasi dari konflik lama yang berkelindan dengan konflik-konflik agraria baru akibat kebijakan yang pro investasi dan pembangunan tadi.

Benni mencontohkan, misalnya perampasan tanah untuk kepentingan industri perkebunan, kehutanan, pariswisata, Proyek Strategis Nasional (PSN), food estate, dan bahkan pembangunan kawasan militer. Akibatnya, jangankan memikirkan kesejahteraan, waktu petani sudah habis untuk mimikirkan bagaimana agar tanahnya tidak diganggu.

Benni menambahkan, bahwa saat ini menjadi petani jauh sekali dari kesejahteraan.  Ia juga menegaskan, bahwa bertani itu cukup dengan prinsip, atau memaksakan agar identitas agraris negara tetap terjaga. Namun ada hal yang tidak bisa juga dipisahkan, yaitu persoalan kesejahteraan.

Jadi percuma kalau Presiden Jokowi menyuruh generasi muda jadi petani namun tidak pernah memikirkan bagaimana tanah, benih, pupuk, pembiayaan dan jalur distribusinya terjamin dengan baik. “Jadi sama saja dengan basa-basi belaka,” tegasnya.

Senada dengan itu, Haryadi Propantoko dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyatakan  penyebab faktor kepemilikan tanah petani yang sedikit disebabkan ahli fungsi sawah luar biasa. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh KRKP tanah sawah teririgasi yang terkonversi ada sebanyak 1,8 juta hektar. “Padahal tanah-tanah tersebut milik petani kecil yang digunakan untuk pemenuhan pangan nasional,” ujarnya.

Ia melanjutkan, hal tersebut semakin akan bertambah parah sebab UU Cipta Kerja mengakomodir alih fungsi sawah, termasuk yang sudah teririgasi. “Ini mengerikan, dulu konversi sawah yang sudah teririgasi ini melawan kebijakan. Saat ini boleh lo, asal untuk kepentingan umum dan PSN. Tentunya ini sangat memgancam regenerasi petani,” tuturnya dengan mimik muka kecewa.

Rofan juga menyampaikan, di kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah harusnya membuat kebijakan alih fungsi lahan sawah petani yang tujuannya bukan untuk perusahaan tapi agar petani mengakses tanah sawah. “ Harus ada kebijakan yang membatasi secara umur dan secara status sosial untuk akses sawah. Tidak bisa orang yang sudah punya tanah banyak diberi akses,” kelakarnyya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sobirin Petani Muda asal Majalengka, ia merupakan salah satu korban dari pembangunan Bandara Kertajati. Ia mengatakan tantangan untuk menjadi petani muda itu karena tanah yang ia garap bertahun-tahun digusur. Bahkan, ganti rugi yang diberikan sangat tidak sebanding  harga jual tanah di Majalengka. Akibat pembangunan bandara,  yang menggusur tanah pertanian, mata pencarian Sobirin pun hilang. 

Selain pembangunan bandara yang masih menyisakan sesak di dada petani Majalengka. Kini petani di beberapa desa Majalengka juga berhadapan dengan Perhutani. Hal ini disebabkan klaim sepihak perusahaan hutan plat mereah tersebut di atas tanah-tanah yang telah digarap oleh masyarakat. Padahal petani yang sudah menggarap tanah tersebut, tahu-tahu Perhutani datang dan mengklaim bahwa itu aset Perhutani. “Menjadi petani itu berat, tidak seenteng yang dikatakan Presiden,” ujar Sobirin.

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934