Redistribusi Tanah Desa Delima, Salah Satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria KPA di Jambi

admin

Tanjung Jabung Barat (kpa.or.id) - Setelah berjuang selama kurang lebih 30 tahun, para petani di Desa Delima, Kecataman Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi akhirnya memetik jerih perjuangan mereka. Konflik agraria seluas 71 hektar di atas tanah garapan petani yang selama ini diklaim oleh HTI Sinarmas akhirnya selesai. Negara mengakui hak atas tanah yang telah digarap petani selama puluhan tahun tersebut.
 
Pengakuan ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar, yakni Anwar Sadat dan Hairan kepada masyarakat Desa Delima, Senin, 25 Oktober 2021. Penyerahan ini turut dihadiri DPRD Jambi, Kantah BPN dan DPRD Tanjabbar. Sehari sebelumnya, masyarakat bersama organisasi juga melakukan tasyakuran sebagai wujud syukur atas keberhasilan perjuangan panjang para petani.
 
Desa Delima merupakan salah satu basis tani anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jambi, yakni Persatuan Petani Jambi (PPJ). Lokasi ini merupakan salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah didorong KPA kepada pemerintah untuk penyelesaian konflik melalui kerangka reforma agraria.
 
Saat penyerahan sertifikat, Bupati Tanjabbar menyatakan diri bersiap berkerjasama dengan KPA dan kelompok tani, serta pemerintah desa, untuk mempercepat reforma agraria di Tanjung Jabung Barat. Khususnya untuk 700 ha tanah garapan petani Desa Delima yang masih berada di kawasan hutan agar dijadikan objek reforma agraria. Ia juga memerintahkan seluruh stakeholder untuk mendorong LPRA usulan masyarakat Delima. 
 
“Hal itu dimaksudkan agar dapat disampaikan ke kementerian terkait dalam rangka pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat Desa Delima,” ujar Anwar Sadat.
 
Dalam acara tersebut Kantah BPN juga berkomitmen, bahwa 700 ha tanah di Desa Delima yang sama-sama berkonflik dengan PT WKS akan dilepaskan dari kawasan hutan. Setelah itu, tanah tersebut akan diredistribusikan ke masyarakat Desa Delima.
 
Ponirin salah satu anggota PPJ yang juga masyarakat Desa Delima, menjelaskan perjuangan yang ia lalui untuk mendapatkan hak atas tanah. Ketika berkonflik dengan PT WKS, pada tahun 1999 Desa Delima pernah diisolasi selama 3 bulan. Sampai akhirnya konflik meletus pada 12 Desember 2007 dan terjadi pembakaran terhadap 10 alat berat yang diproyeksikan untuk menggusur tanah-tanah yang telah mereka garap dan kuasai bertahun-tahun. "Dari konflik tersebut telah meenyatukan petani PPJ di 5 kabupaten untuk berjuang melawan PT. WKS," ujarnya.
 
Atas dasar itu, Ponirin berharap masyarakat Delima memiliki keberanian dan kejujuran tentang hak mereka. “Mari masyarakat kita terus berjuang bersama mendorong pemerintah untuk perjuangan berikutnya dan mendorong status kawasan 700 ha untuk menjadikannya tanah rakyat” kelakarnya.
 
Menanggapi hal itu, Suhono, Kepala Desa Delima, mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang terus berjuang. Juga kepada Konsorsium Pembaruan Agraria karena telah mendorong Desa Delima untuk menjadi salah satu LPRA yang didorong penyelesaian konfliknya bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Persatuan Petani Jambi (PPJ), dan pemerintah desa.  
 
Menyambung Suhono, Fransdodi, Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), LPRA harus menjadi basis dalam menyelesaikan konflik agraria. Sebab, LPRA sebagai jawaban untuk memperbaiki struktur penguasaan agraria. Ia juga beranggapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dilaksanakan pemerintah, dianggap tidak menyasar kepada daerah daerah konflik. “TORA sistemnya top-down, ditunjuk dari atas ke bawah, sedangkan reforma agraria sejati didongkrak atas inisiatif rakyat. Maka, lokasi-lokasi yang dijadikan reforma agraria haruslah diprioritaskan di daerah konflik, bukan di tanah-tanah aman. atas usulan rakyat,” ungkapnya. 
 
Di sisi lain, Frandodi juga memgapresiasi tindakan yang dilakukan Bupati Tanjabbar dalam mendorong Reforma Agraria di Jambi khususnya di Desa Delima. Ia berharap Bupati konsisten mendorong tanah garapan masyarakat Delima sebesar 700 ha untuk ditetapkan sebagai Objek Reforma Agraria sebagai jalan keluar penyelesaian konflik agraria.
 
Senada dengan Fransdodi, Erijal Ketua PPJ mengatakan, pembagian sertifikat di Desa Delima yang didasarkan atas pelepasan kawasan hutan itu di areal ijin konsensi PT. WKS.  Ia menceritakan, tahun 2013 ada perubahan RT dan RW di Provinsi Jambi, yang dihadiri dan disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) serta pemerintah kabupaten Tanjabbar. PPJ mengusulkan untuk desa Delima sekitar 700 ha yang berupa dalam kawasan hutan untuk segera dilakukan pelepasan hutan. Sebab, sebagian besar tanah tersebut sudah dikuasai dan digarap oleh angota PJJ. “Kami akan terus berjuang agar tanah-tanah yang dikuasai masyarakat dilepaskan dari kawasan hutan” ujar Erijal ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ).
 
Terakhir, Erijal berharap setelah semua proses redistribusi tanah di Desa Delima selesai, ia bersama dengan PJJ akan memperkuat tata produksi petani. “Kami juga akan terus memperkuat gerakan tani dengan melibatkan semua anggota terkhusus pemuda dan perempuan didalamnya,” pungkasnya.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934