KPA Dorong PBNU Keluarkan Resolusi Khusus Darurat Agraria

admin

Jakarta (kpa.or.id) – Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan resolusi khusus atau fatwa darurat sebagai rekomendasi dan dorongan kepada pemerintah untuk penyelesaian konflik agraria. Hal ini disampaikan dalam Rapat Bahtsul Masail Pra-Muktamar NU ke-34 yang diselenggarakan secara daring, Kamis, 28 Oktober 2021. Hasil rapat tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan materi Muktamar NU yang akan diadakan pada bulan Desember tahun ini.

Kegiatan bertajuk “Reforma Agraria untuk Percepatan Kemakmuran Rakyat” ini juga mengundang beberapa pembicara lainnya seperti, Surya Tjandra (Wamen ATR/BPN), Prof Dr M Maksum Machfoedz (Waketum PBNU dan Guru Besar UGM), Prof.Dr. H. Achmad Sodiki, SH., (Hakim MK 2009-2013 sekaligus Guru Besar Universitas Brawijaya), serta beberapa organisasi masyarakat sipil seperti KPA, API dan Bina Desa.

Dalam kesempatan tersebut, Dewi Kartika menyampaikan kondisi agraria di Indonesia. Menurutnya di Indonesia saat ini terjadi monopoli swasta terhadap tanah. Tanah-tanah dikuasai oleh perusahaan swasta besar dan orang lokal dengan unit usaha skala kecil disuruh untuk berkompetisi. Dampaknya menurut Dewi, ketimpangan agraria terjadi, tumpang tindih tanah rakyat dengan konsesi tak kunjung diselesaikan.

“Sehingga terjadi konflik agraria yang bersifat stuktural dan penggusuran marak terjadi di Indonesia,” paparnya.

Dewi bahkan menyebut rasio ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,68. Artinya ada 1% kelompok menguasai tanah sebesar 68 persen di Indonesia. Bagi Dewi hal itu memicu tingginya angka konflik agraria di Indonesia. Ia mencontohkan, pada tahun 2020 ketika terjadi resesi ekonomi sebesar minus 4 persen.

“Logikanya konflik agraria harusnya menurun, karena investasi melambat. Tapi yang terjadi di pedesaan tanah-tanah petani digusur. Ada 241 letusan konflik yang terjadi di 2020,” ujarnya.

Dewi kembali melanjutkan, dampak dari penggusuran itu adalah terjadinya deagrarianisasi petani.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menyebutkan, tanah pertanian turun terkonversi menjadi non pertanian kurang lebih 600 ribu hektar per tahun. “Inilah yang menyebabkan guremisasi petani di Indonesia,” ungkap Dewi.

Dewi juga menyinggung soal rencana pembentukan Badan Bank Tanah yang tengah diupayakan pemerintah. “Bagaimana mungkin petani, masyarakat miskin disatukan dalam satu kandang dengan badan-badan usaha skala besar atau pemilik modal untuk mendapatkan tanah. Jadi ini penyimpangan yang kita sebut penyimpangan reforma agraria,” ungkap Dewi.

“Pembentukan Bank Tanah ini harus ditolak, karna lagi-lagi akan menimbulkan kedzaliman,” tegasnya.

Dewi berharap Muktamar NU nanti juga membahas mengenai rencana pembentukan Badan Bank Tanah tersebut.

Selain itu, Dewi juga menyinggung proyek Food Estate yang juga tengah dibangun oleh pemerintah di beberapa provinsi. Kita juga harus menyikapi food estate adalah liberalisasi pangan dan liberalisasi pertanian di Indonesia. Bagaimana posisi petani sebagai produsen pangan dialihkan kepada korporasi-korporasi besar,” Dewi mengungkapkan.

Program Reforma Agraria Pemerintah Perlu Diluruskan

Dewi mengatakan pemerintah, dari sisi konsepsi Reforma Agraria (RA) tidak diartikan sebagai untuk menuntaskan ketimpangan, konflik agraria stuktural, pemiulihan kondisi lingkungan, dan pemulihan kondisi dan produksi serta peningkatan ksejahteraan penerima manfaat RA. “Sejak RPJMN RA direduksi hanya sebagai bagi-bagi sertifikat,” tegasnya.

Terlebih lagi menurut Dewi, tidak ada jangka waktu yang jelas soal target redistribusi tanah sebesar 9 juta hektar yang masuk dalam RPJMN.  Mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang di usung pemerintah subjek dan objek  sangat top down, jadi tidak menyelesaikan konflik agraria yang bertahun-tahun terjadi.

Dewi menyampaikan, dalam situasi ini KPA berharap ada Badan Otorita Refotma Agraria (BORA) yang dipimpin langsung oleh Presiden untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada. Serta dukungan anggaran APBD terbesar harusnya untuk petani.

Sebab itu, menutup paparannya, Dewi menyampaikan empat poin sebagai rekomendasi untuk menjadi pertimbangan dalam Muktamar NU ke-34; 1) Pelurusan konsep RA dengan merevisi Perpres No. 86 tahun 2018, menjalankan mandat UUPA dan TAP MPR 2001, dan urgensi pembuatan RUU pembaruan agraria; 2) peningkatan dan penguatan kelembagaan RA; 3) Tata cara pelaksanaan RA; 4) Penganggaran untuk RA; dan 5) Monitoring dan evaluasi

Dewi juga mengusulkan cara bekerjanya harus dilakukan secara bersama, di mana KPA, NU, organisasi lainnya, serta pakar agraria yang kredibel merumuskan revisi kebijakan secara bersama-sama untuk diserahkan kepada Presiden.

“Harus ada resolusi khusus dari PBNU atas situasi darurat agraria saat ini. Seperti praktik penggusuran, perampasan tanah, tindakan represif masih marak terjadi di tanah-tanah konflik,” sebut Dewi.

 Ia melanjutkan, penyelesaian konflik agraria masih melibatkan polisi, TNI, security perusahaan menjadi aktor paling banyak yang melakukan kekerasan di tanah-tanah konflik.  

Dewi berharap ada resolusi khusus dari fatwa soal penghentian kekerasan dan kriminalisasi oleh petani, masyarakat pedesaan, masyarakat miskin, dan mendorong untuk menghentikan liberalisasi sumber-sumber agraria.

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934