Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-6)

Eks Hak Erpacht Perusahaan Perkebunan Belanda di Sumedang
 
Sumedang – Di era kolonial Belanda dulu, kita mengenal apa yang dinamakan sebagai hak erpacht. Hak erpacht merupakan salah satu produk dari peraturan pertanahan yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda selama berada di wilayah Nusantara yang disebut dengan Agrarische Wet. UU ini dilahirkan bertujuan untuk membangun basis-basis perkebunan besar kerajaan Belanda pada waktu itu di bumi Nusantara.
 
Perkebunan-perkebunan besar tersebut bertugas untuk menyuplai rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lain-lainnya untuk kerajaan Belanda dan perdagangan di Eropa. Hak erpacht sendiri sangat bersifat kapitalistik dimana sipemilik hak diperbolehkan memiliki hak guna usaha atas lahan (red; tanah) dengan luas dan jangka waktu yang tidak dibatasi.
 
Setelah kemerdekaan, pemerintah pertama Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno akhirnya menghapus Agrarische Wet dan menggantinya dengan UU yang lebih bersifat nasionalis dan berkeadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia.
 
Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria atau yang lazim disebut UUPA 1960 menandai era baru bagi sektor pertanahan di Indonesia. Dengan digantinya UU era kolonial tersebut maka hak erpacht yang terdapat di dalamnya secara otomatis juga hapus.
 
Penghapusan hak erpacht sendiri dilaksanakan dua tahun sebelum lahirnya UUPA 1960 yakni pada tahun 1958 dengan terbitnya UU No. 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Saat ini, di Indonesia banyak lahan-lahan eks erpacht tersebut yang sudah digarap oleh masyarakat Indonesia.
 
Eks lahan hak erpacht tersebut salah satunya terdapat di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang diberada dibeberapa desa diantaranya, Desa Cikareo Selatan,  Cikareo Utara, Sarimekar, Tarikolot,  desa Mulyajaya. Lima desa ini membentang di dua Kecamatan yakni Kecamatan Wado dan Saritunggal.
 
Lahan yang terdapat di wilayah ini dulunya adalah lahan eks hak erpacht perusahaan perkebunan Belanda NV Maatschappij Ter Exploitatie der Pamanoekan en Tjiasem Landen. Setelah Republik Indonesia merdeka, lahan ini berstatus sebagai tanah Negara dan digarap oleh 400 KK warga dengan luasan mencapai 200 Ha.
 
Setelah berjalan beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1970 muncul konflik antara warga penggarap dengan pensiunan tentara dan Pemeritah Daerah Kabupaten Sumedang yang pada waktu itu berkeinginan untuk meguasai lahan tersebut. Warga akhirnya harus rela berbagi lahan dengan pensiunan tentara tersebut karena sebagian lahan yang telah mereka garap dijadikan lokasi transmigrasi lokal pensiunan TNI.
 
Belajar dari peristiwa itu, warga berinisiatif untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah yang telah mereka garap. Beberapa langkah sudah ditempuh di antaranya bergabung dalam Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS) pada tahun 1998.
 
Beberapa upaya yang telah ditempuh oleh warga dalam usaha memperjuangkan hak mereka atas tanah selalu menemui jalan buntu. Pemda dan BPN Sumedang tidak pernah merespon permintaan tersebut. Malah mereka berupaya menyuruh warga untuk keluar dari STKS.
 
Tahun 2011 silam, warga sudah pernah meminta BPN untuk melakukan redistribusi tanah di Kecamatan Wado. Namun hingga saat ini, permintaan tersebut belum mendapat respon. Untuk itu KPA mendorong pihak Pemda dan BPN Sumedang agar segera melaksanakan redistribusikan lahan yang telah digarap warga tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.
 
Bersambung. . .

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934