Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-5)

Tanah Terlantar Eks HGB PT. Kadu Gedong Raya di Pandeglang
 
Pandeglang – Eks Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Kadu Gedong Raya terletak di Desa Citalahab dan Desa Pasirawi yang saat ini sudah diduduki oleh kelompok tani. Lahan yang sekarang berstatus sebagai tanah Negara ini adalah peralihan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Karang Kihiyang yang sebelumnya mempunyai luas area 63 Ha pada pertengahan tahun 90-an.
 
Namun paska peralihan Hak ke PT. Kadu Gedong Raya yang menjadi HGB luasan area perkebunan merosot menjadi 53 Ha yang terdapat di dua Desa, diantaranya Desa Citalahab (Red; luas 9 Ha) dan Desa Pasirawi (Red; luas 42 Ha).
 
Menilik ke belakang, ketika era kemerdekaan dulu lahan ini berada di bawah hak pengusaha Cina yang bernama Seng Lin. luasan area pun dibagi menjadi lahan pemukiman dan perkebunan karena pada pertengahan tahun 50-an ada para pendatang transmigrasi yang berjumlah 51 KK dari Sukabumi dan 41 KK berasal dari Bandung dan Garut.
 
Mereka menggunakan tanah tersebut untuk pemukiman dan perkampungan yang sekarang menjadi kampung Cibogo dan Heas yang berada di Desa Pasirawi. Seng Lin menjadikan lahan ini sebagai perkebunan kopi, kelapa dan lahan peternakan sapi. Setelah beralih ke tangan PT. Kihiyang lahan ini berubah menjadi perkebunan kelapa hingga akhirnya pada pertengahan tahun 90-an status lahan ini berubah dari HGU menjadi HGB di tangan PT. Kadu Gedong Raya.
 
Pihak perusahaan memilih HGB karena berencana membangun Industri gula merah, namun rencana tersebut tidak terealisasi hingga saat ini dikarenakan pembangunannya tidak berlanjut hingga lahan tersebut menjadi tanah terlantar.
 
Setelah itu, warga menduduki tanah yang ditelantarkan oleh pihak perusahaan dan menggarapnya dengan menanami komoditi pangan dan holtikultura seperti singkong, jagung, padi, sayuran dan kacang panjang. Selain untuk bercocok tanam, lahan ini juga dimanfaatkan warga untuk lahan peternakan.
 
Desa Pasirawi sendiri adalah daerah pemekaran dari Desa Citalahab yang mengalami pemekaran menjadi empat desa diantaranya; Citalahab, Pasirawi, Mogana dan Cibeureum. Hal ini yang menyebabkan beberapa luasan perkebunan menjadi merosot ditambah para pemegang hak/izin yang merubah peta luasan lahan.
 
Saat ini, warga telah menggarap 90 persen dari luas tanah terlantar perusahaan. Dari hasil garapan tersebut warga sudah mampu memproduksi bahan baku produksi opak yang sebelumnya didatangkan masyarakat dari luar desa dengan harga yang mahal. Namun, hingga saat ini pihak perusahaan masih melakukan intervensi kepada masyarakat yang menggarap.
 
Padahal pihak perusahaan sudah tidak beraktivitas lagi di lahan tersebut sejak tahun 2015 karena mengalami kebangkrutan (red; tanah terlantar).
 
Sampai sekarang, status lahan yang sudah digarap warga tersebut belum juga ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah Daerah dan BPN Pandeglang. Padahal lahan seluas 53 Ha tersebut sudah digarap oleh warga semenjak tahun 1990.
 
Jika mengacu pada  Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah, apabila pemilik HGB tidak mengelolahnya dengan baik sesuai dengan pasal 30, 31, dan 32, maka hak tersebut akan hapus dengan sendirinya sesuai pasal 35 dalam PP tersebut sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara.
 
Paska itu, Pemerintah wajib mendistribusikan tanah tersebut kepada warga yang sudah menggarap di atasnya sesuai dengan pasal 8 PP No. 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Untuk itu KPA mendorong agar segera dilaksanakannya redistribusi di atas lahan seluas 53 ha eks HGB PT. Kadu Gedong Raya tersebut.
 
Bersambung. . .

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934