Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-4)

Proses Redistribusi Lahan di Curanongko Masih Menggantung di BPN Jember
 
Jember – Kalau ditanya julukan apa yang akan diberikan warga Desa Curanongko kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember. Mungkin mereka akan menjulukinya sebagai Pemberi Harapan Palsu atau yang sering dikenal dengan PHP.
 
Bagaimana tidak, proses redistribusi tanah yang sudah hampir selesai pada tahun 2011 yang lalu dengan direncanakannya pengukuran malah masih belum jelas hingga saat ini. Padahal waktu itu tepatnya pada tanggal 25 Mei 2011 warga telah membayar biaya pengukuran terkait redistribusi lahan atas perintah dari pihak BPN.
 
Warga memenuhi permintaan BPN Jember dengan membayar Rp. 32.970,000,- dari total biaya Rp. 68.500,000,- keseluruhan dengan cara swadaya. Ini belum termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tugu batas, biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi petugas ukur.
 
Setengah pembayaran yang dilaksanakan warga waktu itu terkait permintaan warga yang memohon keringanan atas biaya pengukuran tersebut.
 
Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 10 Juli 2015 yang lalu jug telah memberikan rekomendasi kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar segera meredistribusikan tanah yang bersengketa kepada warga yang tergabung dalam organisasi Serikat Petani Perjuangan (SIPER), termasuk tanah yang berada di Desa Curahtakir.
 
Hingga saat ini belum ada kejelasan akan kapan waktu redistribusi itu akan dilaksanakan. Secara geografis, Desa Curanongko terletak di sebelah selatan Kabupaten Jember tepatnya di Kecataman Tampurejo dan berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan jumlah penduduk 422.000 jiwa (red; data tahun 2015). Saat ini, 32 persen kawasan dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, 21 persen wilayah perkampungan penduduk dengan mata pencaharian memanfaatkan hasil hutan dan bertani dengan lahan seadanya.
 
Sebelum era kemerdekaan, lahan yang bersengketa sekarang ini sudah didiami oleh masyarakat dan mereka mengusahakan lahan tersebut dengan membuka lahan pertanian. Pada era Soeharto tepatnya pada periode tahun 1965 dan 1966 terjadilah perampasan tanah masyarakat yang pada waktu itu dimotori oleh Partai Golongan Karya (Golkar) yang bekerjasama dengan militer. Masyarakat dituduh punya hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga warga diusir dari lahan mereka. Proses selanjutnya lahan seluas 274,375 tersebut menjadi milik PTPN XXVI yang saat ini berubah menjadi PTPN XII.
 
Tahun 1983, sebagian lahan pernah diredistribusikan ke masyarakat seluas 25 Ha melalui SK Gubernur No. 23/555.8/1983. Pertengahan 1998, berpetapan dengan lengsernya rezim pemerintahan Soeharto tepatnya pada tanggal 30 September masih dalam tahun yang sama, lahan tersebut kembali diduduki dan digarap oleh 1.090 orang warga dengan luasan  125,05 Ha atau 1/3 dari total keseluruhan lahan yang dikuasai PTPN XII.
 
Warga menduduki lahan ini dikarenakan pada waktu itu lahan tersebut sudah kosong dan tidak diusahakan lagi oleh pihak perkebunan sehingga HGU-nya hapus (Red; 17 PP No. 40 Tahun 1996). Hal ini diperkuat dengan keluarnya surat Bupati Jember No. 590/693/436.010/2005 tertanggal 1 Januari 2005 yang berisi permintaan agar tanah objek sengketa dikeluarkan dari permohonan HGU PTPN XII dan diserahkan kepada warga Desa Curanhnongko.
 
Pada tanggal 12 April 2006 , kantor pertanahan Kabupaten Jember memfasilitasi pertemuan untuk membahas kelanjutan sengketa lahan yang sedang terjadi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kasi PMP Kanwil BPN Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember, Camat Tempurejo, Kepala Desa Curahnongko, Direksi PTPN XII, Adm. Kebun Kalisanen. Dan Ketua SIPER Desa Curahnongko.
 
Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin diantaranya; pertama, PTPN XII akan melakukan pemasangan tugu batas tanah seluruhnya dan bersama warga Curahnongko melakukan identifikasi tanah objek sengketa; kedua, tanah yang tidak bermasalah akan diajukan permohonan ukur dan HGU-nya; dan terakhir, tanah obyek sengketa tetap diagendakan penyelesaiannya.
 
Sudah delapan belas tahun warga Desa Curahnongko menggarap lahan lahan HGU yang ditelantarkan PTPN XII tersebut. Dalam perjalanannya, warga telah mendirikan organisasi dengan nama Serikat Petani Perjuangan  (SIPER) untuk membantu perjuangan warga. Jika menilik kebelakang, lahan HGU PTPN XII tersebut pada proses awal kepemilikannya sarat dengan masalah. PTPN XII mengambi lahan tersebut dengan menuduh warga dengan mengatakan mereka merupakan bagian dari PKI. Selain itu,  proses ganti ruginya juga belum tuntas.
 
Seharunya, melihat perkembangan kasus yang terjadi dengan melihat fakta sosial dan fakta hukum,  tanah tersebut sudah seharusnya didistribusikan kepada masyarakat. Namun hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut dari BPN Jember terkait masalah ini. KPA mendorong agar segera dilakukan redistribusi di atas lahan ini agar mampu memberikan kesejahteraan bagi warga penggarap sesuai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
 
Bersambung. . .

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934