Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-3)

Eks Lahan PT. Rotorejo-Kruwuk di Blitar
 
Blitar – Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa lahan eks HGU PT. Rotorejo-Kruwuk yang berada di Desa Sumberagung dan Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa Timur akan diredistribusikan. Padahal dalam pertemuan 16 April 2016 yang lalu perwakilan petani dari dua Desa tersebut yang didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah melakukan audiensi dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang pada kesempatan itu ditemui langsung oleh Direktur Land Reform.
 
Perwakilan warga yang merupakan anggota organisasi dari Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) tersebut sudah menyampaikan surat permohonan redistribusi tanah eks HGU PT. Rotorejo-Kruwuk yang berada di dua Desa di Kecamatan Gandusari yang saat ini digarap oleh warga. Pada kesempatan tersebut, pihak dari Kementrian ATR sudah berjanji akan meninjau ke lokasi dan akan melakukan kordinasi multipihak di daerah.
 
Eks HGU PT. Rotorejo-Kruwuk ini dulunya merupakan bekas Hak Erpacht No. 26 (Red; berakhir 8 Januari 1954, No. 62 (Red; berakhir 11 Februari 1954), No. 84 (Red; berakhir 13 Oktober 1958), dan No. 225 (Red; berakhir 13 Oktober 1958) dengan total luas 842,5455 Ha yang terletak di Desa Sumberagung dan Desa Gadungan Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Saat ini lahan seluas 125 Ha itu digarap oleh 321 Kepala Keluarga (KK) warga di dua desa tersebut.
 
Hak Erpacht sendiri merupakan salah satu produk pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Agrarishe Wet (Red; UU agraria kolonial Belanda) yang ditujukan untuk merampas tanah rakyat Indonesia pada waktu itu demi kepentingan perkebunan-perkebunan skala besar milik kerajaan Belanda di Nusantara. Pemilik hak erpacht diperbolehkan memiliki tanah seluas-luasnya dalam jangan waktu yang tidak ditentukan.
 
Eks Lahan HGU PT. Rotorejo-Kruwuk sendiri sudah habis HGU-nya terhitung 31 Desember 2009 yang lalu. Sejak saat itu warga sekitar mulai menggarap lahan ini.
 
Walaupun HGU-nya sudah habis, pihak perusahaan tetap kukuh mengelola eks lahan HGU tersebut sehingga lahirnya konflik antara warga penggarap dengan pihak perusahaan yang berujung pelaporan oleh pihak perusahaan kepada polisi dengan menuduh warga sudah menduduki lahan mereka.
 
Selain itu, pihak perusahaan juga menyerang dan merusak tanaman masyarakat yang ditanam di atas lahan eks HGU tersebut pada tanggal 19 Mei dan 29 Agustus tahun 2014 yang menimbulkan kerugian dipihak warga.
 
Padahal, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 1996 pasal 3 ayat 2, dan pasal 17 pihak perusahaan tidak berhak lagi atas lahan eks HGU tersebut dan hak pengelolaannya kembali pada Negara. Jika pihak perusahaan tetap mengelolah yang bukan lagi merupakan hak milik mereka maka Pemerintah berhak membongkar seluruh aset perusahaan bekas pemegang hak, termasuk  biaya yang dibebankan kepada perusahaan sesuai dengan PP di atas.
 
Mengacu kebelakang, warga penggarap sudah mendapatkan ijin mengerjakan dari Kakanwil BPN Jawa Timur tertanggal 24 Mei 2014, dan kemudian dikuatkan oleh BPN RI pada tanggal 25 April masih dalam tahun yang sama. Artinya, warga penggarap yang tergabung dalam  PPKM ini sudah mendapatkan ijin dari Institusi yang berwenang.
 
Dengan melihat kondisi dan fakta tersebut KPA meminta pemerintah untuk segera melakukan redistribusi tanah eks HGU perusahaan yang berada di Desa Sumberagung dan Gadungan ini. Karena dengan melihat fakta bahwa warga telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 2009 maka sesuai dengan PP No. 224 Tahun 1961 maka pemerintah wajib memberikan hak milik lahan tersebut kepada warga penggarap.
 
Bersambung. . .

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934