Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-2)

Menunggu Redistribusi Lahan Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas di Banjarnegara
 
Banjarnegara – Warga di Desa Puggelan, Kecamatan Puggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sudah lama memperjuangkan lahan yang mereka garap selama ini agar bisa segera masuk program redistribusi lahan.
 
Lahan yang digarap warga saat ini dulunya adalah bekas lahan perkebunan milik PT. Pakisadji Banjumas yang HGU-nya habis pada tahun 2011 lalu. Dalam prosesnya, perusahaan perkebunan PT. Pakisadji ini memiliki sejarah yang panjang di mana perkebunan ini sudah ada semenjak zaman kolonial.
 
Awalnya, lahan tersebut dulunya adalah tanah nenek moyang warga yang menggarap lahan saat ini yang dirampas oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda waktu itu mengeluarkan kebijakan barangsiapa yang tidak mampu membayar pajak maka tanahnya akan diambil oleh pemerintahan kolonial. Kebijakan tersebutlah yang akhirnya memuluskan langkah pemerintah kolonial Belanda untuk mengambil tanah warga.
 
Paska kemerkedekaan, tanah tersebut menjadi milik Negara yang dikelolah oleh Desa. Ada indikasi pihak Desa menjual lahan tersebut kepada PT. Pakisadji Banjumas yang akhirnya menglola lahan tersebut hingga tahun 2011 melalui perpanjang HGU pada tahun 1986.
 
Dari catatan perjalanan perusahaan, pada tahun 1965 pihak perusahaan pernah melakukan tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap para petani di sekitar lahan tersebut. Pihak perusahaan sering sekali memenjarakan kaum tani yang ada disekitar lahan perusahaan karena mencari rumput di areal perkebunan yang dalam ingatan warga sedikitnya 10 petani yang pernah dipenjarakan oleh Perusahaan tersebut.
 
Pada tahun 1986, HGU PT. Pakisadji Banjumas habis dan diperjanjang hingga tahun 2011. Ditengah perjalanan, tepatnya pada tahun 1989 perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga lahan tersebut tidak terurus lagi dan menjadi kawasan hutan liar tempat bersarangnya hama yang mengganggu lahan pertanian sekitar.
 
Warga mengusulkan kepada pihak Kecamatan Puggelan untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehingga ada kesepakatan antara masyarakat dengan PT. Pakisadji untuk merombak lahan yang dahulunnya memiliki ijin perkebunan kopi yang sudah berubah menjadi hutan rimba untuk dikelola masyarakat sekitar menjadi lahan pertanian.
 
Warga yang menggarap diminta membayar sewa lahan sebesar Rp 30-50 Ribu sesuai dengan luas lahan yang digarap dan dengan menerapkan sistem bagi hasil dimana hasil komoditas lahan yang digarap oleh petani harus diberikan sebagian 50% dari hasilnya kepada perusahaan dengan alasan untuk membayar pajak.
 
Pada tahun 2011, HGU perusahaan habis sehingga kesepakatan untuk membayar sewa lahan tersebut tidak berlaku lagi. Saat itu pihak perusahaan mencoba mengajukan perpanjangan HGU lagi namun ditolak oleh Bupati karena pihak perusahaan tidak mengelola dan mengusahakan sendiri lahannya dengan surat No. 525.3/3134 . Penolakan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha pasal 12, dan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2)  serta pasal 17 dalam UU tersebut maka HGU perusahaan gugur dengan sendirinya.
 
Mengacu pada PP No. 11 Tahun 2011, eks lahan PT. Pakisadji Banjumas ini dikatakan sebagai tanah terlantar dan hak pengelolaannya kembali pada Negara. Waktu itu, muncul usulan dari pemerintah daerah untuk menjadikan lahan eks HGU PT. Pakisadji tersebut sebagai lahan Pemerintah Daerah (Pemda) Banjarnegara untuk menjadi  tanah aset Pemda yang akan diproyeksikan untuk lahan agrowisata dan lahan konservasi.
 
Warga menolak karna warga menginginkan lahan tersebut agar dimiliki oleh mereka seutuhnya. Permintaan ini bukan tanpa alasan karena mereka telah menggarap lahan tersebut selama dua puluh tahun. Merujuk kepada PP 224 Tahun 1961 seharunya lahan tersebut menjadi hak milik warga.
 
Pada tahun 2013, warga mendirikan organisasi yang diberi nama Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA). Tujuan dibentuk organisasi ini dalam rangka melanjutkan perjuangan warga dalam mengusahakan hak mereka atas lahan garapan eks HGU perusahaan ini.
 
HITAMBARA bersama KPA telah melakukan beberapa langkah untuk mewujudkan keinginan tersebut di antaranya melakukan mediasi antara petani penggarap  dengan BPN Kabupaten, Kanwil BPN Jawa Tengah hingga BPN Pusat, dan Audiensi dengan Pemda Kabupaten Banjarnegara (Red; Bupati dan para SKPD). Namun hingga saat ini masih belum ada proses untuk segera melaksanakan proses distribusi tanah oleh pihak pemerintah.
 
Dari pemerintah sendiri, pernah muncul wacana transmigrasi sebagai solusi untuk masyarakat yang tidak memiliki tanah pertanian. Namun, dengan melihat fakta yang ada warga berpeluang besar memiliki lahan eks HGU tersebut. Maka harapan besar warga adalah agar tanah tersebut segera diredistribusikan pada masyarakat penggarap yang saat ini berjuang untuk itu.
 
Kondisi objektif saat ini, ada sekitar 240 KK yang sudah menggarap lahan eks HGU seluas 80,01 Ha (Red; 100 persen dari luar lahan eks HGU).  Mereka masih hidup dalam garis kemiskinan. Penyebabnya adalah karena ketimpangan kepemilikan lahan yang terjadi di area bekas perkebunan PT. Pakisadji Banjumas tersebut.
 
Disisi lain dalam struktur pemilikan masyarakat di atas tanah dibekas area perkebunanan, ada sekitar 20 persen keluarga petani yang mempunyai kelayakan atas kepemilikan tanah pertanian, 10 persen keluarga petani tidak  mempunyai kepemilikan yang layak atas tanah pertanian, dan ada sekitar 70 persen rumah tangga tani tidak mempunyai tanah.
 
Mayoritas masyarakat di Punggelan sehari-hari bekerja sebagai tani dan buruh tani, dan tidak sedikit juga untuk menopang kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat memproduksi gula jawa yang diolah secara tradisional. Namun penghasilan mereka tidaklah sebanding dengan kerja produksi dan biaya yang dikeluarkan.
 
Lahan pertanian digarap oleh petani dengan membuka lahan (truka) yang sangat membutuhkan tenaga dan modal tersebut saat ini sudah menjadi lahan produktif masyarakat. Namun produktifitas yang dirasa oleh para petani penggarap saat ini belumlah maksimal karena ada banyak persoalan.  Salah satunya adalah mengenai kejelasan status hukum atas tanah yang sedang digarap oleh masyarakat.
 
Saat ini masyarakat hanya melakukan aktifitas pemanfaatan lahan pertanian yang sekiranya bisa dikerjakan dengan modal yang sekecil-kecilnya yang ternyata hasilnya juga tidak besar. Hal ini dikarenakan masyarakat petani pengarap masih takut kalau lahanya ditanam dengan modal yang besar sewaktu-waktu tanahnya diambil oleh pemerintah atau dialihkan kepemilikan maka masyarakat akan mengalami kerugian.
 
Dengan melihat fakta dan kondisi di atas, KPA memandang wacana untuk melakukan transmigrasi tidaklah tepat. Karena sesuai dengan fakta serta UU dan PP yang berlaku seharusnya pemerintah melakukan redistribusi lahan tersebut kepada masyarakat penggarap. KPA mendorong pemerintah untuk segera melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat agar mampu menjawab persoalan ketimpangan tanah di Desa Puggelan ini.
 
Bersambung. . .

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934