Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-1)

Pemerintah Jokowi-JK berjanji dalam masa kampanyenya untuk menjadikan Reforma Agraria sebagai salah satu prioritas yang akan dijalankan dalam masa pemerintahannya. Hal itu tertuang dalam program Nawacita pada poin ke-5 yan akan melaksanakan Reforma Agraria dengan jalan redistribusi tanah 9 (Sembilan) Juta Ha kepada rakyat Indonesia.
 
Mendekati dua tahun kepemimipinannya, pelaksanaan reforma agraria belum mampu dijalankan Jokowi seperti yang diharapkan. Lambatnya proses pelaksanaan tersebut diakibatkan gagalnya para pembantu Jokowi baik itu dipihak kementrian terkait maupun lembaga Negara yang bersentuhan dengan Reforma Agraria dalam mengimplementasikan program tersebut.
 
Reforma Agraria merupakan sebuah janji politik pemerintahan Jokowi-JK yang harus terus didorong pelaksanaannya oleh berbagai pihak agar mampu menjawab solusi kemiskininan yang semakin akut akibat timpanganya penguasaan sumber agrarian di Republik ini. Reforma Agraria adalah satu-satunya jalan yang mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut apabila bisa dijalankan dengan semestinya.
 
Selain itu, Reforma Agraria merupakan mandat konstitusi yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang diterjemahkan melalui Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 sebagai payung hukum dalam mengelola sumber agraria yang harus dijalankan oleh Presiden sebagai pelaksana mandat tersebut
 
Menyikapi hal tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah menyusun beberapa lokasi yang ditetapkan menjadi prioritas untuk melaksanakan program Reforma Agraria melalui distribusi tanah 9 Juta Ha. KPA akan merilis lokasi-lokasi tersebut dalam bentuk seri tulisan untuk membahas satu persatu konflik dan proses penyelesaiannya di masing-masing lokasi yang telah ditetapkan.
 
Adapun lokasi yang ditawarkan KPA tersebar di beberapa Provinsi di antaranya; Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat.
 
Eks Lahan PT. Perkebunan Kelapa Mackenzie di Pemalang
 
Pemalang – Sudah sejak lama warga di Desa Klayeran, Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mendambakan mempunyai bukti Hak Milik atas tanah yang mereka garap selama bertahun-tahun melalui sertifikasi. Berbagai cara telah dilakukan oleh warga di wilayah yang menjadi anggota Serikat Tani Independen Pemalang (STIP) ini agar bisa mewujudkan keinginan tersebut.
 
Lahan seluas 160,35 Ha yang sekarang digarap warga ini dulunya merupakan eks lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Kelapa Mackenzie dan 22 Ha tanah Negara bebas (Red : tanah timbul). Warga menggarap lahan tersebut yang sebagian besar dijadikan tambak ikan seluas +/- 97,3 hektar dan sisanya ditanami tanaman melati, padi dan holtikultura. Mereka sudah menggarap lahan tersebut smenjak tahun 1993.
 
Perkebunan Kelapa Mackenzie dengan SK No.20/HGU/DA/1983 telah habis HGU-nya semenjak tahun 2008 yang lalu. Pada waktu itu, pihak perusahaan mencoba mengajukan permohonan perpanjangan, namun ditolak oleh Bupati melalui surat dengan surat No. 593.4/413/Tapem.
 
Penolakan tersebut dikarenakan pihak perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dengan mengelolah lahan tersebut dengan baik seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 pasal 12.
 
Dengan ditolaknya permohonan perpanjangan HGU tersebut maka sesuai dengan pasal 3 ayat 2, dan pasal 17 yang terdapat dalam PP di atas maka hak perusahaan hapus dengan sendirinya atau dengan kata lain lahan tersebut kembali menjadi tanah Negara.
 
Saat ini, status lahan yang telah digarap oleh warga adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan ditegaskan sebagai salah satu objek Reforma Agraria oleh Pemerintah Daerah atas usulan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten.
 
Mengacu kepada UUPA 1960, seharusnya lahan tersebut diprioritaskan bagi  warga yang telah menggarap tanah tersebut. Kewajiban pemerintah untuk memberikan lahan bekas eks HGU tersebut kepada petani penggarap sesuai dengan PP No. 224 Tahun 1961.
 
Berdasarkan fakta di atas, KPA mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan RA dengan mendistribusikan tanah melalui sertfikasi kepada warga penggarap yang tergabung dalam STIP tersebut. Karena mereka sudah menggarap lahan dari tahun 1993, atau dengan kata lain sudah lebih dari tiga tahun.
 
Bersambung…..

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934