4 HARI LAGI MUNAS KPA: Kilas Balik Perjalanan KPA

KILAS BALIK PERJALANAN KPA
 
JAKARTA (21/2/2013) — Sebagai organisasi gerakan, KPA mengalami pasang surut dari masa ke masa. Secara internal kerap terjadi perubahan struktur dalam merespon kebutuhan internal dan menjawab tantangan zaman yang juga sangat dinamis.
 
Tulisan ini diolah dari catatan refleksi ringkas yang disiapkan Noer Fauzi (Ketua Badan Pelaksana KPA, periode 1995-1998), dan Usep Setiawan sebagai Ketua Dewan Nasional KPA (2009-2013) untuk kebutuhan Munas VI KPA. Berikuti ini uraian lengkapnya.
 
Periode Pertama (1995-1998)
 
Munas KPA I berlangsung di Bandung, Desember 1995. Susunan pengurus KPA untuk pertama kalinya terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Dewan Pakar KPA. Badan Pelaksana KPA periode pertama ini diketuai oleh Noer Fauzi. Fauzi menunjuk Dianto Bachriadi sebagai Wakil Ketua BP-KPA dan disahkan dalam munas. Sementara Dewan Pengawas KPA adalah Irwansyah Hasibuan (Medan) dengan sejumlah anggota dari berbagai wilayah.
 
Selain itu, pengurus KPA juga dibantu oleh komisi-komisi yang bertugas untuk isu spesifik. Dalam hal ini, ada Komisi Landreform yang dikoordinir oleh Andik Hardiyanto (Semarang), dan Komisi Revitalisasi Masyarakat Adat yang dipimpin oleh Stefanus Djueng (Pontianak). Adapun Dewan Pakar KPA dipimpin oleh Maria Roewiastoeti (Solo).
 
Sebagai organisasi baru, tantangan utamanya adalah bertahan hidup (survival). Setelah bisa berlanjut hidup, tantangannya adalah membuat cita-cita reforma agraria memperoleh alas  material, sosial, dan intelektualnya. Alas materialnya adalah konflik-konflik agraria. Alas sosialnya adalah para kelompok petani terorganisir yang memperjuangkan tanah, dan aktivis-aktivis agraria.
 
Alas intelektualnya adalah kritik terhadap politik dan kebijakan-kebijakan agraria yang dijalankan, dan perumusan cita-cita keadilan agraria melalui penelusuran sejarah, terutama sejarah bangsa dan Negara Indonesia. Pada periode ini, produksi pengetahuan mengenai pembaruan agraria diutamakan. Puluhan buku, jurnal, buletin, kertas posisi, memorandum, dan sebagainya berhasil dipublikasikan KPA.
 
Periode Kedua (1998-2002)
 
Munas KPA II berlangsung di Yogyakarta, Desember 1998. Susunan pengurusnya adalah Badan Pelaksana KPA, Dewan Pengawas KPA, dan Dewan Pakar. Badan pelaksananya diketuai oleh tiga orang, yakni Noer Fauzi Rachman, Dianto Bachriadi, dan Muslich Ismail. Dalam proses munas, ketiganya bersepakat untuk mengangkat Erpan Faryadi sebagai Sekretaris Jenderal KPA yang bertanggungjawab kepada Ketua BP-KPA. Sedangkan Dewan Pengawas KPA terdiri dari beberapa perwakilan anggota dengan ketua Agustiana (Garut).
 
Di tingkat wilayah mulai dibentuk kelembagaan khusus yang dinamakan Fasilitator Wilayah. Dalam munas di Yogyakarta ini, setiap wilayah memilih salah satu aktivis anggota KPA di wilayahnya untuk menjadi Fasilitator Wilayah dengan tugas mendinamisir gerakan agraria di wilayahnya. Setelah terpilih baru ditetapkan sebagai keputusan Munas II KPA.
 
Tantangannya adalah membuat usulan reforma agraria itu relevan dalam sistem politik demokrasi, yang dibentuk semenjak rejim Suharto jatuh. Lebih dari itu, kepemimpinan kolektif sulit bekerjasama.
 
Kampanye dan advokasi kebijakan reforma agraria membuat KPA dikenal dan bekerjasama dengan kekuatan gerakan sosial lain di nasional. Keberhasilan menghasilan TAP MPR IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam membuat KPA menjadi termasyhur.
 
Periode Ketiga (2002-2005)
 
Munas KPA III berlangsung di Garut, Maret 2002. Susunan Pengurusnya adalah Majelis Kedaulatan Anggota KPA (Ketua Agustiana), Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan Dewan Pakar KPA. Sekjen KPA periode ketiga adalah Erpan Faryadi. Kemudian Sekjen KPA terpilih mengangkat tiga orang Deputi Sekjen KPA untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari. Sedangkan Ketua Dewan Pakar KPA pada periode ini adalah Noer Fauzi.
 
Struktur KPA di wilayah tetap bernama Fasilitator Wilayah sebagai representasi anggota yang mendinamisir anggota di wilayahnya. Namun pada periode ini, baik Fasilitator Wilayah maupun Dewan Pakar KPA tidak terkoordinasi dengan sinergis dengan tugas dan fungsi sekretariat nasional yang dipimpin Sekjen KPA.
 
Pada periode ini terdapat sejumlah kesulitan dan tantangan yang dihadapi kepemimpinan Erpan. Diantaranya bagaimana mengatur dan menempatkan “masyarakat adat” dalam perjuangan agraria. Kepemimpinan Erpan di Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan satu rumahnya KPA dengan AGRA telah membuat konsentrasi terpecah. Selain itu, peran KPA untuk memproduksi pengetahuan dalam berbagai bentuk dan media pun mengalami penurunan.
 
Sebuah agenda penting yang muncul pada periode ini adalah terobosan advokasi untuk menyelesaikan konflik agraria. Melalui Komnas HAM, KPA mendorong terbentuknya Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, yang dikenal sebagai KNuPKA. Walaupun sampai sekarang belum dibentuk oleh presiden, ide KNuPKA telah menyedot perhatian banyak pihak untuk segera menghadirkan kelembagaan khusus agar konflik agraria  dapat diatasi.
 
Tantangan lain pada periode ini adalah bagaimana menghidupkan dan mengaktifkan kembali kerjasama dengan aktivis lingkungan dan HAM yang telah terbentuk semasa perjuangan untuk pembentukan TAP MPR IX/2001. Sementara itu, agenda dan arena advokasi kebijakan posta Tap MPR ini makin luas dan kompleks.
 
Periode Keempat (2005-2009)
 
Munas KPA IV berlangsung di Parapat Sumut 15 September 2005. Susunan pengurusnya adalah disebut sebagai satu kamar, yakni disatukannya fungsi legislatif dan eksekutif dalam Dewan Nasional KPA. Dalam hal ini, munas memilih secara aklamasi Usep Setiawan (Bandung) sebagai Dewan Nasional sekaligus Sekretaris Jenderal KPA.
 
Disepakati Dewan Pakar dihapuskan dari struktur KPA. Sementara itu, KPA Wilayah dibentuk dengan basis provinsi. Dalam struktur sekertariat nasional dibentuk tiga bidang, yakni penguatan organisasi rakyat (ketuanya Imam Bambang), advokasi kebijakan (Iwan Nurdin), dan kampanye (Idham Arsyad).
 
Pada periode ini, untuk pertama kalinya KPA punya hubungan yang relatif sinergis dengan pejabat pemerintah nasional. Joyo Winoto, yang diangkat Presiden RI sebagai Kepala BPN RI pada bulan Juni 2005 telah hadir dan memberikan kuliah umum dalam seminar pra-Munas KPA (September 2005). Selanjutnya, pada periode kepemimpinan Usep ini, strategi umum KPA adalah melakukan “kolaborasi kritis” dalam proses kebijakan reforma agraria di BPN. Pengawalan terhadap proses konseptualisasi dan internalisasi agenda reforma agraria ke dalam tubuh BPN mendapatkan porsi perhatian besar dalam advokasi kebijakan KPA.
 
Salah satu wujud pemikiran yang berkembang pada periode ini adalah advokasi terhadap kebijakan program pembaruan agraria nasional (PPAN). Upaya untuk menyambungkan embrio kebijakan reforma agraria di BPN dengan dinamika gerakan di lapangan pun mulai dilakukan. Masalahnya, KPA tidak punya suatu platform dan protokol yang memadai tentang bagaimana bekerjasama dengan pemerintah (BPN) yang membuka diri dan mengundang KPA untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan.
 
Selain itu, tantangannya adalah bagaimana pemberdayaan anggota, serikat-serikat petani dilakukan. Pada periode ini KPA berhasil menjadi “rumah bersama” yang menjalin komunikasi berbagai serikat petani yang bekerja di tingkat nasional.
 
Periode Kelima (2009-2013)
 
Munas KPA V berlangsung di Puncak Bogor 22-25 Juni 2009. Susunan pengurusnya adalah Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal, dan Dewan Pakar KPA. Usep Setiawan terpilih sebagai Ketua Dewan Nasional, dan Idham Arsyad sebagai Sekretaris Jenderal. Anggota Dewan Nasional KPA terdiri dari 25 orang sebagai representasi anggota di wilayah.
 
Sementara Dewan Pakar anggotanya diusulkan anggota dan ditetapkan dalam munas lalu disahkan Sekjen KPA. Ketua Dewan Pakar KPA periode 2009-2013 adalah Gunawan Wiradi (pakar agraria dari Bogor) dengan anggota 10 orang akademisi dan pegiat dari berbagai kampus dan lembaga. Sepuluh anggota Dewan Pakar ini adalah; Maria SW Sumardjono, Sediono MP Tjondronegoro, Maria R. Roewiastoeti Suryaalam Sandra Moniaga, Noer Fauzi Rachman, Dianto Bachriadi, Boedhi Wijardjo, Bonnie Setiawan, Erpan Faryadi, dan Hariadi Kartodihardjo.
 
Pada periode kelima ini, KPA mengambil dua jalan perjuangan pada saat yang sama. Melalui Usep Setiawan sebagai Ketua DN, KPA meneruskan upaya penetrasi ke dalam tubuh pemerintahan untuk mengawal agenda reforma agraria. Puncak dari usaha ini ialah diangkatnya Usep Setiawan oleh Kepala BPN RI sebagai Staf Khusus Bidang Hukum. Dalam posisi ini, Usep mengembangkan sejumlah prakarsa guna menyambungkan dinamika kebijakan di BPN dengan dinamika gerakan basis KPA di lapangan. Misalnya terkait penangan konflik dan penertiban tanah terlantar.
 
Sementara pada saat yang sama, Sekretariat Nasional yang dipimpin Idham Arsyad selaku Sekjen, tetap menampilkan posisi KPA yang kritis dan oposan terhadap kebijakan agraria yang ada, termasuk yang digulirkan BPN. KPA tidak ragu untuk bersuara nyaring dan mengajukan protes hingga gugatan jika kebijakan yang ada dipandang tidak sejalan dengan semangat reforma agraria yang sejati. Misalnya, KPA bersama lembaga jaringan lainnya telah menggugat UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ke Mahkamah Konstitusi.
 
Di luar itu, di bawah kepemimpinan Idham Arsyad, KPA lebih banyak difungsikan sebagai pusat koordinasi aksi-aksi kampanye nasional untuk tuntutan reforma agraria. KPA menempatkan diri di dalam konteks sudah tumbuh  banyak organisasi lain pada tingkat nasional yang telah memperjuangkan kebijakan reforma agraria.
 
Terakhir, Munas KPA VI akan berlangsung di Puncak – Bogor pada tanggal 25 – 28 Februari 2013. Kemana arah gerakan KPA ke depan? Bagaimanakah struktur KPA berikutnya? Siapa yang akan memimpin KPA selanjutnya?
 
Tentu saja anggota KPA berdaulat penuh untuk merumuskan dan memutuskannya dalam forum tertinggi organisasi ini. Maju dan jayalah KPA! Sukseskan Munas VI KPA! ***Editor: Dewi Kartika***KILAS BALIK PERJALANAN KPA
 
JAKARTA (21/2/2013) — Sebagai organisasi gerakan, KPA mengalami pasang surut dari masa ke masa. Secara internal kerap terjadi perubahan struktur dalam merespon kebutuhan internal dan menjawab tantangan zaman yang juga sangat dinamis.
 
Tulisan ini diolah dari catatan refleksi ringkas yang disiapkan Noer Fauzi (Ketua Badan Pelaksana KPA, periode 1995-1998), dan Usep Setiawan sebagai Ketua Dewan Nasional KPA (2009-2013) untuk kebutuhan Munas VI KPA. Berikuti ini uraian lengkapnya.
 
Periode Pertama (1995-1998)
 
Munas KPA I berlangsung di Bandung, Desember 1995. Susunan pengurus KPA untuk pertama kalinya terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Dewan Pakar KPA. Badan Pelaksana KPA periode pertama ini diketuai oleh Noer Fauzi. Fauzi menunjuk Dianto Bachriadi sebagai Wakil Ketua BP-KPA dan disahkan dalam munas. Sementara Dewan Pengawas KPA adalah Irwansyah Hasibuan (Medan) dengan sejumlah anggota dari berbagai wilayah.
 
Selain itu, pengurus KPA juga dibantu oleh komisi-komisi yang bertugas untuk isu spesifik. Dalam hal ini, ada Komisi Landreform yang dikoordinir oleh Andik Hardiyanto (Semarang), dan Komisi Revitalisasi Masyarakat Adat yang dipimpin oleh Stefanus Djueng (Pontianak). Adapun Dewan Pakar KPA dipimpin oleh Maria Roewiastoeti (Solo).
 
Sebagai organisasi baru, tantangan utamanya adalah bertahan hidup (survival). Setelah bisa berlanjut hidup, tantangannya adalah membuat cita-cita reforma agraria memperoleh alas material, sosial, dan intelektualnya. Alas materialnya adalah konflik-konflik agraria. Alas sosialnya adalah para kelompok petani terorganisir yang memperjuangkan tanah, dan aktivis-aktivis agraria.
 
Alas intelektualnya adalah kritik terhadap politik dan kebijakan-kebijakan agraria yang dijalankan, dan perumusan cita-cita keadilan agraria melalui penelusuran sejarah, terutama sejarah bangsa dan Negara Indonesia. Pada periode ini, produksi pengetahuan mengenai pembaruan agraria diutamakan. Puluhan buku, jurnal, buletin, kertas posisi, memorandum, dan sebagainya berhasil dipublikasikan KPA.
 
Periode Kedua (1998-2002)
 
Munas KPA II berlangsung di Yogyakarta, Desember 1998. Susunan pengurusnya adalah Badan Pelaksana KPA, Dewan Pengawas KPA, dan Dewan Pakar. Badan pelaksananya diketuai oleh tiga orang, yakni Noer Fauzi Rachman, Dianto Bachriadi, dan Muslich Ismail. Dalam proses munas, ketiganya bersepakat untuk mengangkat Erpan Faryadi sebagai Sekretaris Jenderal KPA yang bertanggungjawab kepada Ketua BP-KPA. Sedangkan Dewan Pengawas KPA terdiri dari beberapa perwakilan anggota dengan ketua Agustiana (Garut).
 
Di tingkat wilayah mulai dibentuk kelembagaan khusus yang dinamakan Fasilitator Wilayah. Dalam munas di Yogyakarta ini, setiap wilayah memilih salah satu aktivis anggota KPA di wilayahnya untuk menjadi Fasilitator Wilayah dengan tugas mendinamisir gerakan agraria di wilayahnya. Setelah terpilih baru ditetapkan sebagai keputusan Munas II KPA.
 
Tantangannya adalah membuat usulan reforma agraria itu relevan dalam sistem politik demokrasi, yang dibentuk semenjak rejim Suharto jatuh. Lebih dari itu, kepemimpinan kolektif sulit bekerjasama.
 
Kampanye dan advokasi kebijakan reforma agraria membuat KPA dikenal dan bekerjasama dengan kekuatan gerakan sosial lain di nasional. Keberhasilan menghasilan TAP MPR IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam membuat KPA menjadi termasyhur.
 
Periode Ketiga (2002-2005)
 
Munas KPA III berlangsung di Garut, Maret 2002. Susunan Pengurusnya adalah Majelis Kedaulatan Anggota KPA (Ketua Agustiana), Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan Dewan Pakar KPA. Sekjen KPA periode ketiga adalah Erpan Faryadi. Kemudian Sekjen KPA terpilih mengangkat tiga orang Deputi Sekjen KPA untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari. Sedangkan Ketua Dewan Pakar KPA pada periode ini adalah Noer Fauzi.
 
Struktur KPA di wilayah tetap bernama Fasilitator Wilayah sebagai representasi anggota yang mendinamisir anggota di wilayahnya. Namun pada periode ini, baik Fasilitator Wilayah maupun Dewan Pakar KPA tidak terkoordinasi dengan sinergis dengan tugas dan fungsi sekretariat nasional yang dipimpin Sekjen KPA.
 
Pada periode ini terdapat sejumlah kesulitan dan tantangan yang dihadapi kepemimpinan Erpan. Diantaranya bagaimana mengatur dan menempatkan “masyarakat adat” dalam perjuangan agraria. Kepemimpinan Erpan di Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan satu rumahnya KPA dengan AGRA telah membuat konsentrasi terpecah. Selain itu, peran KPA untuk memproduksi pengetahuan dalam berbagai bentuk dan media pun mengalami penurunan.
 
Sebuah agenda penting yang muncul pada periode ini adalah terobosan advokasi untuk menyelesaikan konflik agraria. Melalui Komnas HAM, KPA mendorong terbentuknya Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, yang dikenal sebagai KNuPKA. Walaupun sampai sekarang belum dibentuk oleh presiden, ide KNuPKA telah menyedot perhatian banyak pihak untuk segera menghadirkan kelembagaan khusus agar konflik agraria dapat diatasi.
 
Tantangan lain pada periode ini adalah bagaimana menghidupkan dan mengaktifkan kembali kerjasama dengan aktivis lingkungan dan HAM yang telah terbentuk semasa perjuangan untuk pembentukan TAP MPR IX/2001. Sementara itu, agenda dan arena advokasi kebijakan posta Tap MPR ini makin luas dan kompleks.
 
Periode Keempat (2005-2009)
 
Munas KPA IV berlangsung di Parapat Sumut 15 September 2005. Susunan pengurusnya adalah disebut sebagai satu kamar, yakni disatukannya fungsi legislatif dan eksekutif dalam Dewan Nasional KPA. Dalam hal ini, munas memilih secara aklamasi Usep Setiawan (Bandung) sebagai Dewan Nasional sekaligus Sekretaris Jenderal KPA.
 
Disepakati Dewan Pakar dihapuskan dari struktur KPA. Sementara itu, KPA Wilayah dibentuk dengan basis provinsi. Dalam struktur sekertariat nasional dibentuk tiga bidang, yakni penguatan organisasi rakyat (ketuanya Imam Bambang), advokasi kebijakan (Iwan Nurdin), dan kampanye (Idham Arsyad).
 
Pada periode ini, untuk pertama kalinya KPA punya hubungan yang relatif sinergis dengan pejabat pemerintah nasional. Joyo Winoto, yang diangkat Presiden RI sebagai Kepala BPN RI pada bulan Juni 2005 telah hadir dan memberikan kuliah umum dalam seminar pra-Munas KPA (September 2005). Selanjutnya, pada periode kepemimpinan Usep ini, strategi umum KPA adalah melakukan “kolaborasi kritis” dalam proses kebijakan reforma agraria di BPN. Pengawalan terhadap proses konseptualisasi dan internalisasi agenda reforma agraria ke dalam tubuh BPN mendapatkan porsi perhatian besar dalam advokasi kebijakan KPA.
 
Salah satu wujud pemikiran yang berkembang pada periode ini adalah advokasi terhadap kebijakan program pembaruan agraria nasional (PPAN). Upaya untuk menyambungkan embrio kebijakan reforma agraria di BPN dengan dinamika gerakan di lapangan pun mulai dilakukan. Masalahnya, KPA tidak punya suatu platform dan protokol yang memadai tentang bagaimana bekerjasama dengan pemerintah (BPN) yang membuka diri dan mengundang KPA untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan.
 
Selain itu, tantangannya adalah bagaimana pemberdayaan anggota, serikat-serikat petani dilakukan. Pada periode ini KPA berhasil menjadi “rumah bersama” yang menjalin komunikasi berbagai serikat petani yang bekerja di tingkat nasional.
 
Periode Kelima (2009-2013)
 
Munas KPA V berlangsung di Puncak Bogor 22-25 Juni 2009. Susunan pengurusnya adalah Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal, dan Dewan Pakar KPA. Usep Setiawan terpilih sebagai Ketua Dewan Nasional, dan Idham Arsyad sebagai Sekretaris Jenderal. Anggota Dewan Nasional KPA terdiri dari 25 orang sebagai reprtesentasi anggoa di wilayah.
 
Sementara Dewan Pakar anggotanya diusulkan anggota dan ditetapkan dalam munas lalu disahkan Sekjen KPA. Ketua Dewan Pakar KPA periode 2009-20013 adalah Gunawan Wiradi (pakr agraria dari Bogor) dengan anggota 10 orang akademisi dan pegiat dari berbagai kampus dan lembaga.
 
Pada periode kelima ini, KPA mengambil dua jalan perjuangan pada saat yang sama. Melalui Usep Setiawan sebagai Ketua DN, KPA meneruskan upaya penetrasi ke dalam tubuh pemerintahan untuk mengawal agenda reforma agraria. Puncak dari usaha ini ialah diangkatnya Usep Setiawan oleh Kepala BPN RI sebagai Staf Khusus Bidang Hukum. Dalam posisi ini, Usep mengembangkan sejumlah prakarsa guna menyambungkan dinamika kebijakan di BPN dengan dinamika gerakan basis KPA di lapangan. Misalnya terkait penangan konflik dan penertiban tanah terlantar.
 
Sementara pada saat yang sama, Sekretariat Nasional yang dipimpin Idham Arsyad selaku Sekjen, tetap menampilkan posisi KPA yang kritis dan oposan terhadap kebijakan agraria yang ada, termasuk yang digulirkan BPN. KPA tidak ragu untuk bersuara nyaring dan mengajukan protes hingga gugatan jika kebijakan yang ada dipandang tidak sejalan dengan semangat reforma agraria yang sejati. Misalnya, KPA bersama lembaga jaringan lainnya telah menggugat UU pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ke Mahkamah Konstitusi.
 
Di luar itu, di bawah kepemimpinan Idham Arsyad, KPA lebih banyak difungsikan sebagai pusat koordinasi aksi-aksi kampanye nasional untuk tuntutan reforma agraria. KPA menempatkan diri di dalam konteks sudah tumbuh banyak organisasi lain pada tingkat nasional yang telah memperjuangkan kebijakan reforma agraria.
 
Terakhir, Munas KPA VI akan berlangsung di Puncak – Bogor pada tanggal 21-25 Februari 2013. Kemana arah gerakan KPA ke depan? Bagaimanakah struktur KPA berikutnya? Siapa yang akan memimpin KPA selanjutnya?
 
Tentu saja anggota KPA berdaulat penuh untuk merumuskan dan memutuskannya dalam forum tertinggi organisasi ini. Maju dan jayalah KPA! Sukseskan Munas VI KPA! ***tanisa***

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934