5 HARI LAGI MUNAS KPA: KPA di Tengah Arus Politik

KPA DI TENGAH ARUS POLITIK
 
JAKARTA (20/2/13) — Munas VI KPA tinggal 5 hari lagi, di tengah situasi politik yang mengarah pada perebutan kekuasaan pada Pemilu 2014. Sebagaimana diketahui, pemilu akan memilih presiden dan anggota legislatif baru. Hasil Pemilu 2014 adalah pemerintahan baru yang akan mengelola Indonesia 2014-2019. Pertanyaan dasar yang harus dipikirkan seluruh komponen KPA ialah: Bagaimana mengelola posisi KPA dalam peta politik praktis yang ada?
 
Tulisan ini merupakan pandangan Zaenal Muttaqin, seorang aktivis agraria yang tengah mencermati dinamika ekonomi-politik praktis. Menurut, Zaenal, pada krisis ekonomi Eropa dan Amerika, negara-negara di dunia sedang mengarah pada ekonomi proteksionisme. Kebijakan ini telah mulai dijalankan di beberapa negara Eropa, Amerika, dan Asia. Kebijakan ini akan lebih mengedepankan sektor industri dalam negeri untuk lebih meningkatkan lapangan kerja agar gairah ekonomi naik kembali. Kebijakan ini diikuti dengan penurunan pajak sehingga ekonomi diharapkan dapat terdongkrak.
 
Namun secara global kebijakan ini akan menurunkan pendapatan negara-negara berbasis ekspor. Dalam investasi jangka panjang, perusahaan multi-nasional mulai mengalihkan bisnis investasinya ke sektor real, memenuhi kebutuhan dasar dunia dan berdaya saing tinggi. Dalam hal ini prasyarat kebijakan pro pasar dari negara-negara tujuan investasi menjadi prioritas.
 
Pertarungan dalam sektor ekonomi real juga menguat dengan melibatkan pengaruh politik sehingga dapat dipastikan ekonomi juga akan diwarnai dengan perang politik yang akan mengakibatkan deal investasi semakin keras.
 
Zaenal mengingatkan, amanat munas terakhir dan anggaran dasar KPA memandatkan pembangunan kekuatan organisasi petani sebagai basis utama gerakan agraria. Visi tersebut diturunkan dalam desain strategi “agrarian reform by leverage” atau ARBL. Dalam prakteknya, ARBL tidak bisa dijalankan dengan cara yang kaku dan ketat. Perlu berbagai model praktek untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut. Termasuk di dalamnya ialah model pendekatan terhadap negara sebagai salah satu upaya untuk mempengaruhi secara langsung proses perumusunan kebijakan negara.
 
Tetapi harus disadari bahwa bukan hanya KPA yang melakukan pendekatan tersebut. Pengaruh modal dan pengusaha nyatanya masih sangat dominan. Berkaca pada 18 tahun perjalanan KPA, sikap politik KPA yang netral dan lebih mengedepankan kriteria politik pro-agraria sebagai dasar keberpihakan politik, faktanya tidak memberikan hasil yang maksimal. Kriteria dukungan politik seperti pro-agraria, dan pro-petani akan sangat mudah dilupakan oleh calon pemimpin negara (presiden) yang terpilih. Karena itu dibutuhkan lebih dari sekedar kriteria tersebut.
 
Zaenal menyarankan agar KPA harus beralih pada posisi politik yang lebih jelas. Kebutuhan untuk menentukan pilihan politik sangat bergantung pada bagaimana KPA memilih pemimpinnya pada munas mendatang. Selain kemampuan manajemen, kemampuan menarik dukungan logistik, pimpinan KPA yang akan datang wajib memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengambil keputusan politik yang tepat.
 
Yang harus disadari, sampai saat ini agenda reforma agraria belum menjadi mainstream politik nasional. Dominasi kekuatan ekonomi makro yang mengedepankan investasi asing telah menyebabkan reforma agraria ditinggalkan. Kini KPA mengemban tugas berat untuk berjuang mendorong kebijakan reforma agraria dijalankan di indonesia.
 
Karena itu, saat ini dibutuhkan pemimpin KPA yang punya visi strategis, berani bermain dalam area politik praktis, dan mampu membawa anggota tani ke dalam suatu gerakan baru yang penuh gairah dan mampu memberikan keyakinan bahwa perjuangan kaum tani akan tercapai. Demikian pemikiran strategis yang dipaparkan Zaenal Muttaqin kepada redaksi. ***tanisa***KPA DI TENGAH ARUS POLITIK
 
JAKARTA (20/2/13) — Munas VI KPA tinggal 5 hari lagi, di tengah situasi politik yang mengarah pada perebutan kekuasaan pada Pemilu 2014. Sebagaimana diketahui, pemilu akan memilih presiden dan anggota legislatif baru. Hasil Pemilu 2014 adalah pemerintahan baru yang akan mengelola Indonesia 2014-2019. Pertanyaan dasar yang harus dipikirkan seluruh komponen KPA ialah: Bagaimana mengelola posisi KPA dalam peta politik praktis yang ada?
 
Tulisan ini merupakan pandangan Zaenal Muttaqin, seorang aktivis agraria yang tengah mencermati dinamika ekonomi-politik praktis. Menurut, Zaenal, pada krisis ekonomi Eropa dan Amerika, negara-negara di dunia sedang mengarah pada ekonomi proteksionisme. Kebijakan ini telah mulai dijalankan di beberapa negara Eropa, Amerika, dan Asia. Kebijakan ini akan lebih mengedepankan sektor industri dalam negeri untuk lebih meningkatkan lapangan kerja agar gairah ekonomi naik kembali. Kebijakan ini diikuti dengan penurunan pajak sehingga ekonomi diharapkan dapat terdongkrak.
 
Namun secara global kebijakan ini akan menurunkan pendapatan negara-negara berbasis ekspor. Dalam investasi jangka panjang, perusahaan multi-nasional mulai mengalihkan bisnis investasinya ke sektor real, memenuhi kebutuhan dasar dunia dan berdaya saing tinggi. Dalam hal ini prasyarat kebijakan pro pasar dari negara-negara tujuan investasi menjadi prioritas.
 
Pertarungan dalam sektor ekonomi real juga menguat dengan melibatkan pengaruh politik sehingga dapat dipastikan ekonomi juga akan diwarnai dengan perang politik yang akan mengakibatkan deal investasi semakin keras.
 
Zaenal mengingatkan, amanat munas terakhir dan anggaran dasar KPA memandatkan pembangunan kekuatan organisasi petani sebagai basis utama gerakan agraria. Visi tersebut diturunkan dalam desain strategi “agrarian reform by leverage” atau ARBL. Dalam prakteknya, ARBL tidak bisa dijalankan dengan cara yang kaku dan ketat. Perlu berbagai model praktek untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut. Termasuk di dalamnya ialah model pendekatan terhadap negara sebagai salah satu upaya untuk mempengaruhi secara langsung proses perumusunan kebijakan negara.
 
Tetapi harus disadari bahwa bukan hanya KPA yang melakukan pendekatan tersebut. Pengaruh modal dan pengusaha nyatanya masih sangat dominan. Berkaca pada 18 tahun perjalanan KPA, sikap politik KPA yang netral dan lebih mengedepankan kriteria politik pro-agraria sebagai dasar keberpihakan politik, faktanya tidak memberikan hasil yang maksimal. Kriteria dukungan politik seperti pro-agraria, dan pro-petani akan sangat mudah dilupakan oleh calon pemimpin negara (presiden) yang terpilih. Karena itu dibutuhkan lebih dari sekedar kriteria tersebut.
 
Zaenal menyarankan agar KPA harus beralih pada posisi politik yang lebih jelas. Kebutuhan untuk menentukan pilihan politik sangat bergantung pada bagaimana KPA memilih pemimpinnya pada munas mendatang. Selain kemampuan manajemen, kemampuan menarik dukungan logistik, pimpinan KPA yang akan datang wajib memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengambil keputusan politik yang tepat.
 
Yang harus disadari, sampai saat ini agenda reforma agraria belum menjadi mainstream politik nasional. Dominasi kekuatan ekonomi makro yang mengedepankan investasi asing telah menyebabkan reforma agraria ditinggalkan. Kini KPA mengemban tugas berat untuk berjuang mendorong kebijakan reforma agraria dijalankan di indonesia.
 
Karena itu, saat ini dibutuhkan pemimpin KPA yang punya visi strategis, berani bermain dalam area politik praktis, dan mampu membawa anggota tani ke dalam suatu gerakan baru yang penuh gairah dan mampu memberikan keyakinan bahwa perjuangan kaum tani akan tercapai. Demikian pemikiran strategis yang dipaparkan Zaenal Muttaqin kepada redaksi. ***tanisa***

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934