6 HARI LAGI MUNAS KPA: Simpang Jalan Reforma Agraria

SIMPANG JALAN REFORMA AGRARIA
 
JAKARTA (20/2/13) — Salah satu arena perjuangan untuk menggulirkan reforma agraria adalah proses kebijakan di pemerintahan. Reforma agraria hanya mungkin dijalankan jika komitmen politik dari para pengelola negara tersedia.
 
Sebagai refleksi menjelang Munas VI KPA, paparan selanjutnya akan mencermati dinamika terkini di pemerintahan, khususnya di Badan Pertanahan Nasional, sebagai institusi pemerintah yang oleh Perpres 10/2006 ditugaskan untuk melaksanakan “reformasi agraria”.
 
Belum lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menempuh langkah politik yang menyorong agenda reforma agraria ke simpang jalan. Salah satu langkah politik terbaru SBY ialah mengganti Joyo Winoto oleh Hendarman Supandji sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (14 Juni 2012). Politik agraria nasional pun memasuki babak baru.
 
Pergantian Kepala BPN RI terjadi di tengah maraknya konflik agraria di hampir semua wilayah di berbagai sektor keagrariaan. Konflik memanas di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pertanahan. Pemerintah menemui jalan buntu penyelesaikan konflik agraria.
 
BPN RI selama dipimpin Joyo Winoto telah meletakan dasar-dasar pemikiran dan arah kebijakan reforma agraria. Sengketa pertanahan sebagai bagian dari konflik agraria pun telah ditangani kedeputian pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Peraturan Kepala BPN RI mengenai prosedur dan tatacara penanganan sengketa pertanahan sudah diterbitkan. Berbagai strategi dan operasi telah diupayakan oleh lembaga pertanahan ini.
 
Namun, kenapa konflik agraria terus terjadi? Hemat penulis, selain karena kelemahan di internal jajaran BPN, corak dan watak konflik agraria yang struktural dan multi/lintas sektor. Keterbatasan kewenangan pada institusi keagrariaan utur memperumit penyelesaian konflik.
 
Langgengnya konflik bisa juga karena bermainnya kepentingan ekonomi-politik elit yang bergerak di belakang layar. Berbagai kemungkinan ini bisa berpadu satu sama lain sehingga konflik agraria tak tertuntaskan, malah kian berkecambah.
 
Harapan dan kecemasan
 
Setiap pergantian pemimpin selalu membawa harapan sekaligus kecemasan. Setidaknya ada tiga pertanyaan besar. Pertama, apakah Kepala BPN RI baru menjadikan landasan-landasan penting yang diletakkan pendahulunya sebagai modal untuk mengembangkan kebijakan lebih lanjut?
 
Kedua, apakah jalinan kerjasama yang lebih kokoh dengan berbagaiu instansi dan aktor yang lain akan dikembangkan selaras dengan prinsip “tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat” yang digariskan Presiden SBY bersama Joyo Winoto?
 
Ketiga, apakah akan dilakukan percepatan dan perluasan pelaksanaan reforma agraria untuk memastikan keadilan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diwujudkan, dengan melibatkan secara aktif komponen gerakan rakyat, petani, buruh, nelayan dan masyarakat adat?
 
Ketiga pertanyaan ini akan terjawab setelah kita cermati langkah dan kebijakan Kepala BPN RI. Dalam audiensi resmi tim KPA dengan Kepala BPN RI yang baru, Hendarman Supandji mengakui dirinya ibarat “botol kosong” dalam urusan pertanahan.
 
Harapan kepada Kepala BPN berlomba dengan umur pemerintahan SBY yang tak lama lagi. Dalam dua tahun (2012-2014) Kepala BPN RI baru menghadapi tantangan berat. Di internal perlu adaptasi, dan dari arus bawah berupa tuntutan rakyat untuk redistribusi dan penyelesaian konflik tanah yang berkeadilan.
 
Dari samping harus koordinasi lintas sektor yang rumit. Tekanan Presiden untuk memenuhi target-target politik pencitraan pemerintahan turut membebani pundak Kepala BPN RI baru. Momentum politik pelaksanaan reforma agraria kini memasuki tahap kritis yang mengkhawatirkan.
 
Kekuatan rakyat
 
Setelah lebih 100 hari kepemimpinan Hendarman Supandji di BPN RI, kini saatnya publik mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dijalankannya. Pelaku gerakan reforma agraria perlu segera berkonsolidasi. Perlu juga dibaca ulang situasi dan kondisi agraria di lapangan serta dinamika politik yang melingkupinya.
 
Perlu ditetapkan langkah baru bersadarkan pada penilaian kritis dan objektif atas arah dan kebijakan Kepala BPN RI yang baru ini. Jika kebijakan Kepala BPN RI sejalan dengan percepatan dan perluasan reforma agraria, maka dukungan dan pengawalan kritis diperlukan.
 
Sebaliknya apabila ternyata kebijakan yang ditempuh Kepala BPN RI baru tak sejalan atau malah bertolak belakang dengan reforma agraria, maka bendera perlawanan layak dikibarkan. Mengenai cara dan bentuknya, kita percaya pada kearifan dan kecerdasan pelaku gerakan di lapangan.
 
Akhirnya, hanya dengan kemajuan gerakan tanilah maka agenda reforma agraria yang tengah macet di simpang jalan dapat disorong kembali ke jalurnya. Kekuatan rakyatlah yang akan mampu menggulirkan reforma agraria secara konsisten. Keadilan agraria jadi wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ***tanisa***SIMPANG JALAN REFORMA AGRARIA
 
JAKARTA (20/2/13) — Salah satu arena perjuangan untuk menggulirkan reforma agraria adalah proses kebijakan di pemerintahan. Reforma agraria hanya mungkin dijalankan jika komitmen politik dari para pengelola negara tersedia. Sebagai refleksi menjelang Munas VI KPA, paparan selanjutnya akan mencermati dinamika terkini di pemerintahan, khususnya di Badan Pertanahan Nasional, sebagai institusi pemerintah yang oleh Perpres 10/2006 ditugaskan untuk melaksanakan “reformasi agraria”.
 
Belum lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menempuh langkah politik yang menyorong agenda reforma agraria ke simpang jalan. Salah satu langkah politik terbaru SBY ialah mengganti Joyo Winoto oleh Hendarman Supandji sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (14 Juni 2012). Politik agraria nasional pun memasuki babak baru.
 
Pergantian Kepala BPN RI terjadi di tengah maraknya konflik agraria di hampir semua wilayah di berbagai sektor keagrariaan. Konflik memanas di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pertanahan. Pemerintah menemui jalan buntu penyelesaikan konflik agraria.
 
BPN RI selama dipimpin Joyo Winoto telah meletakan dasar-dasar pemikiran dan arah kebijakan reforma agraria. Sengketa pertanahan sebagai bagian dari konflik agraria pun telah ditangani kedeputian pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Peraturan Kepala BPN RI mengenai prosedur dan tatacara penanganan sengketa pertanahan sudah diterbitkan. Berbagai strategi dan operasi telah diupayakan oleh lembaga pertanahan ini.
 
Namun, kenapa konflik agraria terus terjadi? Hemat penulis, selain karena kelemahan di internal jajaran BPN, corak dan watak konflik agraria yang struktural dan multi/lintas sektor. Keterbatasan kewenangan pada institusi keagrariaan utur memperumit penyelesaian konflik.
 
Langgengnya konflik bisa juga karena bermainnya kepentingan ekonomi-politik elit yang bergerak di belakang layar. Berbagai kemungkinan ini bisa berpadu satu sama lain sehingga konflik agraria tak tertuntaskan, malah kian berkecambah.
 
Harapan dan kecemasan
 
Setiap pergantian pemimpin selalu membawa harapan sekaligus kecemasan. Setidaknya ada tiga pertanyaan besar. Pertama, apakah Kepala BPN RI baru menjadikan landasan-landasan penting yang diletakkan pendahulunya sebagai modal untuk mengembangkan kebijakan lebih lanjut?
 
Kedua, apakah jalinan kerjasama yang lebih kokoh dengan berbagaiu instansi dan aktor yang lain akan dikembangkan selaras dengan prinsip “tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat” yang digariskan Presiden SBY bersama Joyo Winoto?
 
Ketiga, apakah akan dilakukan percepatan dan perluasan pelaksanaan reforma agraria untuk memastikan keadilan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diwujudkan, dengan melibatkan secara aktif komponen gerakan rakyat, petani, buruh, nelayan dan masyarakat adat?
 
Ketiga pertanyaan ini akan terjawab setelah kita cermati langkah dan kebijakan Kepala BPN RI. Dalam audiensi resmi tim KPA dengan Kepala BPN RI yang baru, Hendarman Supandji mengakui dirinya ibarat “botol kosong” dalam urusan pertanahan.
 
Harapan kepada Kepala BPN berlomba dengan umur pemerintahan SBY yang tak lama lagi. Dalam dua tahun (2012-2014) Kepala BPN RI baru menghadapi tantangan berat. Di internal perlu adaptasi, dan dari arus bawah berupa tuntutan rakyat untuk redistribusi dan penyelesaian konflik tanah yang berkeadilan.
 
Dari samping harus koordinasi lintas sektor yang rumit. Tekanan Presiden untuk memenuhi target-target politik pencitraan pemerintahan turut membebani pundak Kepala BPN RI baru. Momentum politik pelaksanaan reforma agraria kini memasuki tahap kritis yang mengkhawatirkan.
 
Kekuatan rakyat
 
Setelah lebih 100 hari kepemimpinan Hendarman Supandji di BPN RI, kini saatnya publik mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dijalankannya. Pelaku gerakan reforma agraria perlu segera berkonsolidasi. Perlu juga dibaca ulang situasi dan kondisi agraria di lapangan serta dinamika politik yang melingkupinya.
 
Perlu ditetapkan langkah baru bersadarkan pada penilaian kritis dan objektif atas arah dan kebijakan Kepala BPN RI yang baru ini. Jika kebijakan Kepala BPN RI sejalan dengan percepatan dan perluasan reforma agraria, maka dukungan dan pengawalan kritis diperlukan.
 
Sebaliknya apabila ternyata kebijakan yang ditempuh Kepala BPN RI baru tak sejalan atau malah bertolak belakang dengan reforma agraria, maka bendera perlawanan layak dikibarkan. Mengenai cara dan bentuknya, kita percaya pada kearifan dan kecerdasan pelaku gerakan di lapangan.
 
Akhirnya, hanya dengan kemajuan gerakan tanilah maka agenda reforma agraria yang tengah macet di simpang jalan dapat disorong kembali ke jalurnya. Kekuatan rakyatlah yang akan mampu menggulirkan reforma agraria secara konsisten. Keadilan agraria jadi wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ***tanisa***

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934