7 HARI LAGI MUNAS KPA: Refleksi Perjalanan (4)

REFLEKSI PERJALANAN KPA
(Keempat)
 
JAKARTA (19/2/13) — Pada periode keempat, KPA dipimpin oleh Usep Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus Koordinator Dewan Nasional KPA (2005-2009). Berdasarkan hasil Munas IV KPA di Parapat – Sumatera Utara, pada periode ini struktur KPA mengalami perubahan mendasar. Struktur pada pengurus pusat KPA dibentuk sebagai kepemimpinan kolektif yang dinamakan Dewan Nasional KPA yang merupakan struktur satu kamar dengan fungsi Sekretariat Nasional KPA. Sedangkan struktur Dewan Pakar dan keanggotaan individu diputuskan untuk dihapuskan.
 
Secara internal, KPA mengandalkan Dewan Nasional sebagai struktur utama yang mengambil keputusan sekaligus menjalankannya. DN KPA periode 2005-2009 beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan representasi anggota yang ada di wilayah. Dasrizal (Aceh), Arifin Saleh dan Rustam Efendi (Sumatera Utara), DD Shineba (Sumatera Selatan), Rozikin (Bengkulu), Irmansyah (Jambi), Y. Joko Purwanto (Lampung), Usep Setiawan, Erpan Faryadi, Surya Wijaya, Imam Bambang (Jawa Barat), Iwan Nurdin (Jawa Tengah), Helda Laksmi (DIY), Bambang Teguh dan Kinan (Jawa Timur), Wahidjan (NTB), Fabianus Toa (NTT), Yusnono (Kalimantan Barat), Agus Faisal dan Endang Suryaningsih (Sulawesi Tengah), Idham Arsyad dan Abdul Rahman (Sulawesi Selatan), Sobar dan Sahrun (Sulawesi Tenggara), dan Juprin Abas (Gorontalo). DN KPA ini dipimpin oleh Usep Setiawan sebagai Koordinator. Ada tiga orang diantara Anggota DN yang juga duduk di Seknas KPA untuk membantu Sekjen KPA sebagai Koordinator Bidang, yakni: bidang penguatan organisasi rakyat (Imam/Bambang/Kinan), bidang advokasi kebijakan (Iwan Nurdin), dan bidang kampanye (Idham Arsyad), yang dibantu sejumlah staf.
 
Adapun di tingkat wilayah dibentuk struktur KPA Wilayah dengan level provinsi. Pengembangan struktur organisasi KPA di wilayah, pada periode 2005-2009 berhasil dibentuk dan diesahkan 8 (delapan) KPA Wilayah, yakni di provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Sebagaimana diatur dalam AD KPA, pembentukan KPA Wilayah sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan anggota KPA di wilayah yang bersangkutan. Sementara itu, Sekjen KPA selaku Koordinator DN KPA hanya berwenang untuk mensahkan pembentukan KPA wilayah yang sudah disepakati oleh anggota KPA di suatu wilayah. Stuktur inilah yang bertanggungjawab menjalankan mandat Munas IV di tingkat wilayah, sekaligus mengkoordinasikan anggota di wilayahnya.
 
Respon dinamika eksternal
 
Secara eksternal, KPA Periode 2005-2009 merupakan masa intervensi lebih luas dari KPA ke dalam pemerintahan. Upaya mendorong agar pemahaman para birokrat atas reforma agraria memiliki pemahaman yang cukup atas reforma agraria tetap relevan dan penting untuk dilakukan mengingat komitmen politik dari pemerintah untuk menjalankan reforma agraria hanya mungkin terlahir jika birokrat aparatus pemerintahan dari pusat hingga daerah memahami reforma agraria secara benar.
 
Tema reforma agraria telah makin dikenal luas di kalangan birokrasi pemerintahan. Kiprah KPA sebagai organisasi rujukan bagi pembuat kebijakan agraria. Lembaga pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional RI dan Departemen Pertanian ini telah menjadi ”mitra kritis” dalam mendiskusikan rancangan-rancangan substansi dan kebijakan yang terkait dengan reforma agraria di Indonesia. Demikian halnya dengan Komnas HAM dalam upaya menangani dan menyelesaikan konflik agraria. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) mulai dikembangkan oleh pemerintah melalui BPN RI pada tahun 2006 setelah Kepala BPN dijabat oleh Joyo Winoto (2005).
 
Selama periode ini, KPA terus memainkan peran di sejumlah titik strategis dalam pemerintahan. Pengawalan secara aktif keseluruhan proses konseptualisasi gagasan, perumusan substansi kebijakan, dan pengembangan model-model praktis pelaksanaan reforma agraria yang dikembangkan oleh BPN RI digencarkan. Relasi positif antara KPA dengan BPN ini dapat terjadi karena latarbelakang kesamaan komitmen untuk menjadikan reforma agraria sebagai agenda bangsa yang harus didorong, dijalankan dan dikawal oleh semua komponen bangsa. Komitmen inilah yang mengikat relasi positif KPA dengan BPN yang dalam prakteknya tidaklah bersifat statis.
 
Dengan terus mencermati perkembangan yang ada, KPA mengkonsolidasikan serangkaian pertemuan dengan kalangan gerakan untuk merumuskan kertas posisi bersama tentang Pembaruan Agraria. Selanjutnya, KPA juga melakukan advokasi langsung dengan BPN untuk merumuskan PPAN dalam kaitannya dengan Bulan Bhakti Agraria 2006. Hasil dari intervensi ini adalah kesepakatan untuk membuat Simposium Nasional PPAN. Selain itu, konsolidasi juga dilakukan di wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, Lampung, Medan, Jawa Timur guna menangkap keinginan serikat-serikat tani terkait dengan PPAN.
 
Ada beberapa point utama yang bisa dirangkum dalam berbagai konsolidasi ini: (1) Menolak jika PPAN hanya dijadikan alat untuk melakukan pembaruan agraria yang pro-pasar semata, dan (2) Mendukung PPAN jika dalam pelaksanaannya melibatkan serikat tani dari level nasional hingga lokal dan sebagai bagian dalam penyelesaian konflik agraria.
 
Hasil konsolidasi ini menempatkan advokasi KPA terkait PPAN bertujuan, sebagai berikut: (1) PPAN disadari bukanlah pembaruan agraria sejati yang diinginkan selama ini, karena sejumlah prasyarat tidak dipenuhi oleh rezim ini. Namun, PPAN adalah peluang politik yang ada yang harus dimanfaatkan, (2) Sebagai peluang politik PPAN haruslah ditujukan untuk memperkuat dan memperluas lahirnya serikat-serikat tani yang memperjuangkan pembaruan agraria sejati, (3) PPAN dijadikan sebagai peluang politik dalam usaha penyelesaian konflik agraria yang dialami oleh serikat tani, dan (4) PPAN dijadikan sebagai wadah legalisasi tanah-tanah rakyat yang sudah diduduki dan membuka peluang bagi reclaiming baru.
 
Bersama Departemen Pertanian, KPA telah menjalankan inisiatif bersama di tingkat internasional yang beririsan dengan agenda reforma agraria, yakni mengikuti International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) bersama delegasi dari Departemen Pertanian RI dan Badan Pertanahan Nasional RI, pada 7-10 Maret 2006 di Kota Porto Alegre, Brasil. Hadir delegasi dari 93 negara termasuk Indonesia Konferensi ini telah melahirkan spirit global untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan. Konferensi ini mencoba menumbuhkan saling belajar dan pengertian. KPA telah ikut secara aktif dalam mendorong terbentuknya kesepakatan global bagi pelaksanaan reforma agraria. ICARRD yang difasilitasi FAO-PBB ini merupakan kelanjutan dari konferensi serupa (WCARRD, 1979 di Roma, Italia yang mengasilkan Piagam Petani). ICARRD telah menelurkan kesepakatan bersama puluhan negara termasuk Indonesia untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan sebagai agenda strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kelaparan di dunia.
 
ICARRD menghasilkan deklarasi bersama yang berisi 27 pandangan, sebuah rumusan visi, dan 11 prinsip yang di dalamnya terkandung 4 janji dan sikap bersama untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan. Visi baru untuk masa depan itu terwujudnya ”sebuah tatanan dunia baru yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, melalui pembaruan agraria sejati”. Jantung Deklarasi Porto Alegre melekat pada visi yang secara esensial mencakup gagasan pokok komitmen global untuk mewujudkan keadilan agraria: ”…. agar kebijakan pembangunan pedesaan, termasuk tentang pembaruan agraria, hendaknya lebih difokuskan pada kaum miskin dan organisasinya, dikendalikan secara sosial, bersifat parsipatoris, dan menghargai kesetaraan jender”.
 
Agenda advokasi kebijakan pada periode ini diwarnai suara kencang KPA atas terbitnya Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Terkait Perpres ini, KPA telah melakukan berbagai usaha untuk membatalkannya karena dipandang sebagai kebijakan penunjang penggusuran tanah-tanah rakyat dan akan memperparah konflik agraria di lapangan. KPA bersama sejumlah organisasi lainnya secara resmi telah megajukan gugatan hukum berupa uji materi ke Mahkamah Agung. Sebelum MA belum membuat keputusan, belakangan pemerintah merevisinya menjadi Perpres 65/2006 yang isinya tak ada perubahan signifikan.
 
KPA juga telah mengajukan gugatan hukum kepada Mahkamah Konstitusi terkait terbitnya UU No. 25/2007 tentang penanaman modal. Bagi KPA dan lembaga penggugat lainnya, UU ini adalah sarana politik dan hukum yang memuluskan terjadinya penjajahan baru oleh kekuatan modal (terutama modal asing) pada kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di lapangan agraria. Setelah melalui kontroversi yang cukup sengit di ranah opini publik, akhirnya MK memutuskan untuk menerima sebagian gugatan. Gugatan untuk membatalkan pasal yang menyangkut pemberian hak atas tanah berupa HGU, HGB dan HP yang melanggar semangat UUD 1945 dan substansi UU No.5/1960 dikabulkan oleh MK. Inilah kemenangan kecil yang patut dicatat sebagai prestasi bersama yang harus dilanjutkan dengan aksi-aksi bentuk lain dalam menentang liberalisasi dan penjajahan baru di lapangan agraria.
 
Perluasan pengaruh gerakan
 
Selain agenda-agenda di atas, pimpinan dan pengurus KPA terus mengibarkan pengaruhnya di hadapan publik melalui media massa. Berbagai pernyataan pers dan artikel opini yang merespon dan mengkritisi berbagai isu aktual makin digencarkan. Tampilan KPA di media massa pada periode ini semakin meneguhkan posisi dan peran KPA dalam pembentukan wacana dan arus baru bahan perumusan kebijakan agraria nasional. Di sisi yang lain, hal ini juga menjadi alat tekan bagi pemerintah yang belum kunjung menjalankan reforma agraria yang sejati.
 
Periode keempat KPA (2005-2009) boleh dikatakan sebagai fase perluasan pengaruh KPA kepada institusi negara. Selain agar konsepsi reforma agraria diadopsi sebagai kebijakan pemerintah, juga agar reforma agraria turun menjadi program yang lebih operasional untuk segera dijalankan. Pimpinan KPA menjalankan politik eksternal kepada pemerintah dengan apa yang disebut sebagai “kolaborasi kritis”. Karena pilihan strategi ini, konsekwensinya KPA oleh sebagian kalangan dipandang menjadi cenderung lebih moderat. Pilihan memanfaatkan pintu yang terbuka untuk mempengaruhi kebijakan dari dalam pemerintahan memang membutuhkan kelenturan dan daya lenting tersendiri.
 
Selama periode 2005-2009, KPA menjadi simpul pertemuan, arena komunikasi dan media koordinasi dari para aktor gerakan reforma agraria. KPA selalu hadir dan terlibat dalam aksi-aksi damai bersama kalangan rakyat di tingkat nasional yang menuntut pelaksanaan reforma agraria. Salah satu puncak dari posisi dan peran positif KPA dalam konsolidasi gerakan reforma agraria di Indonesia adalah keberhasilan kita menjalani proses-proses persiapan bagi pelaksanaan Konferensi Nasional Reforma Agraria 2009, yang kegiatan pembukanya dilakukan dalam bentuk workshop (22 Juni 2009) dan dialog agraria (23 Juni 2009) yang baru saja kita lalui.
 
Dalam panitia bersama KNRA bergabung 25 organisasi non-pemerintah yang mengusung agenda reforma agraria dari berbagai sektor (tani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, dan lingkungan). KNRA terus disiapkan dan digulirkan dari wilayah-wilayah hingga nasional. Pada akhirnya diharapkan dapat ditelurkan naskah Resolusi dan Maklumat Gerakan Reforma Agraria. Resolusi KNRA berisi seruan dan tuntutan bagi pelaksanaan reforma agraria, khususnya bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2009. Sedangkan Maklumat KNRA berisi peta jalan (road map), sebagai panduan bersama bagi pelaku dan pendukung gerakan sosial untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Karena KNRA belum terlaksana secara tuntas, maka pengurus KPA periode berikutnya perlu melanjutkan upaya konsolidasi ini agar agenda reforma agraria terus maju dan berkembang.
 
Tentu saja pilihan membangun kekuatan gerakan rakyat di tingkat basis juga tetap dikerjakan bersama lembaga jaringan lainnya. Dalam konteks konsolidasi gerakan rakyat penyokong reforma agraria, pada periode ini dijalankan prinsip menjadikan KPA sebagai “rumah yang nyaman” bagi semua pelaku gerakan. KPA menjahit dan menghubungkan potensi gerakan rakyat untuk satu tujuan yang sama: terlaksananya reforma agraria sejati. Banyak hal sudah dilakukan, namun reforma agraria masih perlu diperjuangkan secara lebih kuat dan hebat lagi. ***tanisa***REFLEKSI PERJALANAN KPA
(Keempat)
 
JAKARTA (19/2/13) — Periode keempat, KPA dipimpin oleh Usep Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus Koordinator Dewan Nasional KPA (2005-2009). Berdasarkan hasil Munas IV KPA di Parapat – Sumatera Utara, pada periode ini struktur KPA mengalami perubahan mendasar. Struktur pada pengurus pusat KPA dibentuk sebagai kepemimpinan kolektif yang dinamakan Dewan Nasional KPA yang merupakan struktur satu kamar dengan fungsi Sekretariat Nasional KPA. Sedangkan struktur Dewan Pakar dan keanggotaan individu diputuskan untuk dihapuskan.
 
Secara internal, KPA mengandalkan Dewan Nasional sebagai struktur utama yang mengambil keputusan sekaligus menjalankannya. DN KPA periode 2005-2009 beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan representasi anggota yang ada di wilayah. Dasrizal (Aceh), Arifin Saleh dan Rustam Efendi (Sumatera Utara), DD Shineba (Sumatera Selatan), Rozikin (Bengkulu), Irmansyah (Jambi), Y. Joko Purwanto (Lampung), Usep Setiawan, Erpan Faryadi, Surya Wijaya, Imam Bambang (Jawa Barat), Iwan Nurdin (Jawa Tengah), Helda Laksmi (DIY), Bambang Teguh dan Kinan (Jawa Timur), Wahidjan (NTB), Fabianus Toa (NTT), Yusnono (Kalimantan Barat), Agus Faisal dan Endang Suryaningsih (Sulawesi Tengah), Idham Arsyad dan Abdul Rahman (Sulawesi Selatan), Sobar dan Sahrun (Sulawesi Tenggara), dan Juprin Abas (Gorontalo). DN KPA ini dipimpin oleh Usep Setiawan sebagai Koordinator. Ada tiga orang diantara Anggota DN yang juga duduk di Seknas KPA untuk membantu Sekjen KPA sebagai Koordinator Bidang, yakni: bidang penguatan organisasi rakyat (Bambang Teguh/Kinan), bidang advokasi kebijakan (Iwan Nurdin), dan bidang kampanye (Idham Arsyad), yang dibantu sejumlah staf.
 
Adapun di tingkat wilayah dibentuk struktur KPA Wilayah dengan level provinsi. Pengembangan struktur organisasi KPA di wilayah, pada periode 2005-2009 berhasil dibentuk dan diesahkan 8 (delapan) KPA Wilayah, yakni di provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Sebagaimana diatur dalam AD KPA, pembentukan KPA Wilayah sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan anggota KPA di wilayah yang bersangkutan. Sementara itu, Sekjen KPA selaku Koordinator DN KPA hanya berwenang untuk mensahkan pembentukan KPA wilayah yang sudah disepakati oleh anggota KPA di suatu wilayah. Stuktur inilah yang bertanggungjawab menjalankan mandat Munas IV di tingkat wilayah, sekaligus mengkoordinasikan anggota di wilayahnya.
 
Secara eksternal, KPA Periode 2005-2009 merupakan masa intervensi lebih luas dari KPA ke dalam pemerintahan. Upaya mendorong agar pemahaman para birokrat atas reforma agraria memiliki pemahaman yang cukup atas reforma agraria tetap relevan dan penting untuk dilakukan mengingat komitmen politik dari pemerintah untuk menjalankan reforma agraria hanya mungkin terlahir jika birokrat aparatus pemerintahan dari pusat hingga daerah memahami reforma agraria secara benar.
 
Tema reforma agraria telah makin dikenal luas di kalangan birokrasi pemerintahan. Kiprah KPA sebagai organisasi rujukan bagi pembuat kebijakan agraria. Lembaga pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional RI dan Departemen Pertanian ini telah menjadi ”mitra kritis” dalam mendiskusikan rancangan-rancangan substansi dan kebijakan yang terkait dengan reforma agraria di Indonesia. Demikian halnya dengan Komnas HAM dalam upaya menangani dan menyelesaikan konflik agraria. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) mulai dikembangkan oleh pemerintah melalui BPN RI pada tahun 2006 setelah Kepala BPN dijabat oleh Joyo Winoto (2005).
 
Selama periode ini, KPA terus memainkan peran di sejumlah titik strategis dalam pemerintahan. Pengawalan secara aktif keseluruhan proses konseptualisasi gagasan, perumusan substansi kebijakan, dan pengembangan model-model praktis pelaksanaan reforma agraria yang dikembangkan oleh BPN RI digencarkan. Relasi positif antara KPA dengan BPN ini dapat terjadi karena latarbelakang kesamaan komitmen untuk menjadikan reforma agraria sebagai agenda bangsa yang harus didorong, dijalankan dan dikawal oleh semua komponen bangsa. Komitmen inilah yang mengikat relasi positif KPA dengan BPN yang dalam prakteknya tidaklah bersifat statis.
 
Dengan terus mencermati perkembangan yang ada, KPA mengkonsolidasikan serangkaian pertemuan dengan kalangan gerakan untuk merumuskan kertas posisi bersama tentang Pembaruan Agraria. Selanjutnya, KPA juga melakukan advokasi langsung dengan BPN untuk merumuskan PPAN dalam kaitannya dengan Bulan Bhakti Agraria 2006. Hasil dari intervensi ini adalah kesepakatan untuk membuat Simposium Nasional PPAN. Selain itu, konsolidasi juga dilakukan di wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, Lampung, Medan, Jawa Timur guna menangkap keinginan serikat-serikat tani terkait dengan PPAN.
 
Ada beberapa point utama yang bisa dirangkum dalam berbagai konsolidasi ini: (1) Menolak jika PPAN hanya dijadikan alat untuk melakukan pembaruan agraria yang pro-pasar semata, dan (2) Mendukung PPAN jika dalam pelaksanaannya melibatkan serikat tani dari level nasional hingga lokal dan sebagai bagian dalam penyelesaian konflik agraria.
 
Hasil konsolidasi ini menempatkan advokasi KPA terkait PPAN bertujuan, sebagai berikut: (1) PPAN disadari bukanlah pembaruan agraria sejati yang diinginkan selama ini, karena sejumlah prasyarat tidak dipenuhi oleh rezim ini. Namun, PPAN adalah peluang politik yang ada yang harus dimanfaatkan, (2) Sebagai peluang politik PPAN haruslah ditujukan untuk memperkuat dan memperluas lahirnya serikat-serikat tani yang memperjuangkan pembaruan agraria sejati, (3) PPAN dijadikan sebagai peluang politik dalam usaha penyelesaian konflik agraria yang dialami oleh serikat tani, dan (4) PPAN dijadikan sebagai wadah legalisasi tanah-tanah rakyat yang sudah diduduki dan membuka peluang bagi reclaiming baru.
 
Bersama Departemen Pertanian, KPA telah menjalankan inisiatif bersama di tingkat internasional yang beririsan dengan agenda reforma agraria, yakni mengikuti International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) bersama delegasi dari Departemen Pertanian RI dan Badan Pertanahan Nasional RI, pada 7-10 Maret 2006 di Kota Porto Alegre, Brasil. Hadir delegasi dari 93 negara termasuk Indonesia Konferensi ini telah melahirkan spirit global untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan. Konferensi ini mencoba menumbuhkan saling belajar dan pengertian. KPA telah ikut secara aktif dalam mendorong terbentuknya kesepakatan global bagi pelaksanaan reforma agraria. ICARRD yang difasilitasi FAO-PBB ini merupakan kelanjutan dari konferensi serupa (WCARRD, 1979 di Roma, Italia yang mengasilkan Piagam Petani). ICARRD telah menelurkan kesepakatan bersama puluhan negara termasuk Indonesia untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan sebagai agenda strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kelaparan di dunia.
 
ICARRD menghasilkan deklarasi bersama yang berisi 27 pandangan, sebuah rumusan visi, dan 11 prinsip yang di dalamnya terkandung 4 janji dan sikap bersama untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan. Visi baru untuk masa depan itu terwujudnya ”sebuah tatanan dunia baru yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, melalui pembaruan agraria sejati”. Jantung Deklarasi Porto Alegre melekat pada visi yang secara esensial mencakup gagasan pokok komitmen global untuk mewujudkan keadilan agraria: ”…. agar kebijakan pembangunan pedesaan, termasuk tentang pembaruan agraria, hendaknya lebih difokuskan pada kaum miskin dan organisasinya, dikendalikan secara sosial, bersifat parsipatoris, dan menghargai kesetaraan jender”.
 
Agenda advokasi kebijakan pada periode ini diwarnai suara kencang KPA atas terbitnya Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Terkait Perpres ini, KPA telah melakukan berbagai usaha untuk membatalkannya karena dipandang sebagai kebijakan penunjang penggusuran tanah-tanah rakyat dan akan memperparah konflik agraria di lapangan. KPA bersama sejumlah organisasi lainnya secara resmi telah megajukan gugatan hukum berupa uji materi ke Mahkamah Agung. Sebelum MA belum membuat keputusan, belakangan pemerintah merevisinya menjadi Perpres 65/2006 yang isinya tak ada perubahan signifikan.
 
KPA juga telah mengajukan gugatan hukum kepada Mahkamah Konstitusi terkait terbitnya UU No. 25/2007 tentang penanaman modal. Bagi KPA dan lembaga penggugat lainnya, UU ini adalah sarana politik dan hukum yang memuluskan terjadinya penjajahan baru oleh kekuatan modal (terutama modal asing) pada kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di lapangan agraria. Setelah melalui kontroversi yang cukup sengit di ranah opini publik, akhirnya MK memutuskan untuk menerima sebagian gugatan. Gugatan untuk membatalkan pasal yang menyangkut pemberian hak atas tanah berupa HGU, HGB dan HP yang melanggar semangat UUD 1945 dan substansi UU No.5/1960 dikabulkan oleh MK. Inilah kemenangan kecil yang patut dicatat sebagai prestasi bersama yang harus dilanjutkan dengan aksi-aksi bentuk lain dalam menentang liberalisasi dan penjajahan baru di lapangan agraria.
 
Selain agenda-agenda di atas, pimpinan dan pengurus KPA terus mengibarkan pengaruhnya di hadapan publik melalui media massa. Berbagai pernyataan pers dan artikel opini yang merespon dan mengkritisi berbagai isu aktual makin digencarkan. Tampilan KPA di media massa pada periode ini semakin meneguhkan posisi dan peran KPA dalam pembentukan wacana dan arus baru bahan perumusan kebijakan agraria nasional. Di sisi yang lain, hal ini juga menjadi alat tekan bagi pemerintah yang belum kunjung menjalankan reforma agraria yang sejati.
 
Periode keempat KPA (2005-2009) boleh dikatakan sebagai fase perluasan pengaruh KPA kepada institusi negara. Selain agar konsepsi reforma agraria diadopsi sebagai kebijakan pemerintah, juga agar reforma agraria turun menjadi program yang lebih operasional untuk segera dijalankan. Pimpinan KPA menjalankan politik eksternal kepada pemerintah dengan apa yang disebut sebagai “kolaborasi kritis”. Karena pilihan strategi ini, konsekwensinya KPA oleh sebagian kalangan dipandang menjadi cenderung lebih moderat. Pilihan memanfaatkan pintu yang terbuka untuk mempengaruhi kebijakan dari dalam pemerintahan memang membutuhkan kelenturan dan daya lenting tersendiri.
 
Selama periode 2005-2009, KPA menjadi simpul pertemuan, arena komunikasi dan media koordinasi dari para aktor gerakan reforma agraria. KPA selalu hadir dan terlibat dalam aksi-aksi damai bersama kalangan rakyat di tingkat nasional yang menuntut pelaksanaan reforma agraria. Salah satu puncak dari posisi dan peran positif KPA dalam konsolidasi gerakan reforma agraria di Indonesia adalah keberhasilan kita menjalani proses-proses persiapan bagi pelaksanaan Konferensi Nasional Reforma Agraria 2009, yang kegiatan pembukanya dilakukan dalam bentuk workshop (22 Juni 2009) dan dialog agraria (23 Juni 2009) yang baru saja kita lalui.
 
Dalam panitia bersama KNRA bergabung 25 organisasi non-pemerintah yang mengusung agenda reforma agraria dari berbagai sektor (tani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, dan lingkungan). KNRA terus disiapkan dan digulirkan dari wilayah-wilayah hingga nasional. Pada akhirnya diharapkan dapat ditelurkan naskah Resolusi dan Maklumat Gerakan Reforma Agraria. Resolusi KNRA berisi seruan dan tuntutan bagi pelaksanaan reforma agraria, khususnya bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2009. Sedangkan Maklumat KNRA berisi peta jalan (road map), sebagai panduan bersama bagi pelaku dan pendukung gerakan sosial untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Karena KNRA belum terlaksana secara tuntas, maka pengurus KPA periode berikutnya perlu melanjutkan upaya konsolidasi ini agar agenda reforma agraria terus maju dan berkembang.
 
Tentu saja pilihan membangun kekuatan gerakan rakyat di tingkat basis juga tetap dikerjakan bersama lembaga jaringan lainnya. Dalam konteks konsolidasi gerakan rakyat penyokong reforma agraria, pada periode ini dijalankan prinsip menjadikan KPA sebagai “rumah yang nyaman” bagi semua pelaku gerakan. KPA menjahit dan menghubungkan potensi gerakan rakyat untuk satu tujuan yang sama: terlaksananya reforma agraria sejati. Banyak hal sudah dilakukan, namun reforma agraria masih perlu diperjuangkan secara lebih kuat dan hebat lagi. ***tanisa***

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934