REFORMA AGRARIA: Bank Tanah Untuk Siapa?

Masuknya Rancangan Undang-Undang Pertanahan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2018 dan menjadi RUU Prioritas untuk disahkan, menjadi kabar baik bagi pemain properti, tetapi di satu sisi juga menjadi tantangan.

Di dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pertanahan yang diberikan pemerintah, terdapat pasal terkait dengan bank tanah yang mengakibatkan RUU Pertanahan justru kehilangan fungsi sosial terkait dengan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan ‘Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.’

Adanya pasal bank tanah ini tentu saja mengakibatkan kontradiksi, sebab akan merujuk pada adanya pasar tanah, sehingga terkesan tanah menjadi komoditas pasar dan mengakibatkan masyarakat tidak bertanah tak memperoleh akses hak atas tanah untuk dijadikan obyek reformasi agraria. Artinya, tanah objek reformasi agraria justru dijadikan objek untuk kepentingan pembagunan dan investasi.

Di samping itu, saat ini pemerintah berencana untuk membuat badan Bank Tanah Nasional (Batanas) yang akan disahkan dengan Peraturan Presiden. Persiapan regulasi untuk badan pengelola bank tanah (RPP Badan Penyedia dan Pengelola Tanah Nasional) dengan instrumen regulasi (turunan) pendukung dari UU No.2/2012

Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan kewenangan Batanas adalah melakukan pengadaan tanah, menyewakan tanah kepada pihak ketiga, melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset serta memanfaatkan dan mengelola hasil usaha untuk kegiatan operasional dan pengembangan.

Badan ini terdiri dari Komite Batanas, Badan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Sedangkan sumber objeknya berupa tanah cadangan umum negara (TCUN), tanah terlantar, pelepasan hak tanah, dan tanah timbul (tanah tak bertuan). Sumber dananya berasal dari APBN, hasil pengembangan aset badan, pinjaman luar negeri, pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan sumber lainnya.

Menurut Dewi, dalam situasi agraria saat ini, dasar-dasar pembentukan bank tanah (Batanas) tidak relevan dan urgen dan malah berpotensi menambah daftar masalah regulatif, ketimpangan dan konflik. Kecuali jika RUUP mampu menjawab masalah sosial ekonomi, sebagai akibat proses pengadaan tanah yang menyimpang dan merugikan serta menegaskan “code of conduct” akuisisi tanah untuk investasi dan pembangunan.

Dalam skema redistribusi tanah, menurutnya, berdasar catatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, saat ini terdapat 400.000 hektare lahan yang didapat dari hak guna usaha (HGU) yang sudah habis dan tanah terlantar. Menurutnya, jumlah itu terlalu kecil bagi tujuan agenda reformasi Agraria.

Padahal, katanya, dia memperkirakan saat ini terdapat 10.368 sertifikat HGU seluas 33,5 juta hektare dan sekitar 7 juta hektare tanah yang terindikasi terlantar. Sayangnya tidak ada keterbukaan data HGU, dan hak guna bangunan HGB (status dan kondisinya) untuk kepentingan reformasi agraria.

“Di mana saja lokasi 400.000 hektare HGU yang habis dan terlantar itu? Bagaimana pula dengan HGU yang aktif tapi bermasalah?” ungkapnya.

Bank Tanah Swasta

Gutomo Bayu Aji, dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI mengatakan praktik bank tanah swasta sudah terjadi sekitar 38 tahun lalu. Dia mencontohkan adanya satu pengembang yang memiliki cadangan lahan sebesar 2.331.5 hektare.

Dia menjelaskan areal bisnis properti telah mendatangkan nilai sewa seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, pusat pameran, perumahan, apartemen, mal, dan superblock. Dampaknya Harga tanah semakin tidak terjangkau (harga tanah di pengembang bersangkutan mencapai Rp13,7 juta/m2 untuk residensial dan Rp12,5 juta/m2 untuk komersial pada tahun 2014).

Praktik bank tanah milik swasta ini juga menyebabkan penduduk asli pindah ke pinggiran dan menyebabkan penduduk pendatang masuk ke areal tersebut. Lingkungan mengalami perubahan seperti kerusakan infrastruktur pertanian yang mengakibatkan banjir.

Melihat hal itu, dia memberikan catatan bahwa dalam RUU Pertanahan sebaiknya menegaskan bank tanah diselenggarakan oleh negara dalam bentuk badan usaha negara, bukan oleh swasta karena bank tanah swasta cenderung tidak terkendali dan menimbulkan perubahan lanskap dan penguasaan a.l. kerusakan lingkungan, peminggiran/marjinalisasi, dan ketimpangan penguasaan lahan.

Selain itu, dalam RUU Pertanahan perlu mengatur bank tanah swasta yang sudah ada agar tidak menimbulkan berbagai perubahan yang tidak terkendali. Selanjutnya, RUU Pertanahan harus mengatur sumber bank tanah sebagaimana aturan yang sudah ditentukan dan bukan dari tanah pertanian yang produktif.

Di samping itu, juga mengatur tanah pertanian yang produktif dilarang dialihfungsikan peruntukannya untuk bangunan dan infrastruktur, termasuk untuk sumber bank tanah negara dan swasta.

RUU Pertanahan perlu juga mengatur sumber tanah lain, selain beberapa sumber tanah untuk bank tanah yang berasal dari kawasan hutan negara yang sudah berubah fungsi dan peruntukannya menjadi areal penggunaan lain (APL).

Pewarta: ANITANA W. PUSPA
Bisnis Indonesia

 

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934